KOMNAS HAM RI Segera Tindaklanjuti Kasus Penyiksaan Aktivis KNPB Merauke

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
keterangan Foto: Kristian Yandum Korban Penyiksaan Oknum Polisi Resort Merauke Yang Diabaikan Hak atas Kesehatannya Dalam Rutan Polres Merauke (Foto: Humas PH)

KOMNAS HAM RI Segera Tindaklanjuti Kasus Penyiksaan Aktivis KNPB Merauke

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.Com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia segera menindaklanjuti kasus penyiksaan Aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Merauke

 

“Kristian Yandum Korban Penyiksaan Oknum Polisi Resort Merauke Yang Diabaikan Hak atas Kesehatannya Dalam Rutan Polres Merauke,” Kata Emanuel Gobai, SH, MH melalui Pers Rilis yang diterima kabarmapegaa.com, Kamis, 11 Februari 2021.

 

 

 

Menurut Gobai, Sejak pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia belum ada satupun kasus penyiksaan yang diproses mengunakan mekanisme hukum yang disediakan Negara.

 

“Fakta itu terkesan mempertanyakan komitmen Negara melalui pemerintah dalam memberikan hak atas keadilan bagi korban penyiksaan sesuai perintah Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28I ayat (4), UUD 1945,” Katanya.

 

Kata dia, Untuk diketahui bahwa Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan  atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku (Baca : Pasal 1, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

 

“Dengan berdasarkan pada definisi penyiksaan diatas jika dikontekstualkan dengan fakta tindakan kekerasan terhadap 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke pada bulan Desember 2020 lalu menunjukan bukti aparat keamanan dari Polres Merauke telah melakukan tindakan penyiksaan terhadap 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke pada bulan Desember 2020 lalu,” Ujarnya.

 

Agar dapat menunjukan fakta tindakan penyiksaan yang dialami oleh beberapa aktivis KNPB Merauke maka akan dijelaskan kronologinya kembali.

 

Gobai menjelaskan, Awalnya pada hari  minggu, Tanggal 13 Desember 2020, kurang lebih pukul 14.00 WITada 2 (dua) mobil dalmas yang berisikan anggota Brimob mengunakan senjata lengkap dan 1 (satu) mobil patroli dan mobil avanza yang ditumpangi beberapa anggota intel mendatangi kantor sekretariat KNPB Wilayah Almasuh Jln, Domba 3 kelurahan Kamundu, Kabupaten Merauke.

 

Setibanya sekretariat, anggota brimob turun dari mobil dengan keadaan siap dan langsung mengepung kantor Sekertariat dan tanpa memperlihatkan surat Tugas maupun Surat Penangkapan dan juga TANPA memberikan penjelasan langsung terhadap Para Pemohon tentang alasan dilakukannya penangkapan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon atas nama Zakarias Yakobus Sraun, Piter Wambon, Robertus Landa, Kristian Yandum, Michael Bunop, Elia Kmur selanjutnya mereka diperintahkan untuk membuka baju dan tidur dengan keadaan tengkurap di atas tanah, lalu mereka dipukul dengan menggunakan rotan kemudian diinjak-injak.

Pada saat itu tangan mereka masing-masing diikat kebelakang dengan menggunakan klem, kemudian setelah itu ke enam anggota KNPB di perintahkan naik di mobil dalmas dan duduk berbaris dibawah lantai mobil sambil menghadap muka ke depan dan dibawah langsung ke Polres Merauke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

 

Setelah tiba di Polres Merauke, di dalam sel Rutan Polres Merauke masih melancarkan pemukulan terhadap para Pemohonhal ini mengakibatkan kepala dari Pemohon atas nama Kristian Yandum peca dan berdarah. Sementara itu, Tulang belakang dari Pemohon atas nama Michael Bunop juga berdarah.

 

“Fakta tindakan penyiksaan diatas secara jelas-jelas menunjukan bukti bahwa Oknum Aparat Kepolisian Resort Merauke telah melanggara ketentuan terkait “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat” sebagaimana diatur pada Pasal 7, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik dan melanggar ketentuan “Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan” sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Impelementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Katanya.

 

Berkaitan dengan fakta tindakan penyiksaan itu dibenarkan oleh Frits Ramandey selaku Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua usia melihat aktivis KNPB Merauke yang ditahan pihak kepolisian Resort Merauke selanjutnya kepada media masa seperti dilansir Jubi, Frits Ramandey mengatakan “Betul ada di antara mereka yang diduga mendapat penganiayaan karena ada luka di kepala dan di belakang.

 

“Kami sayangkan pendekatannya represif. Ini tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru dan menjadi sorotan. Mestinya yang dipakai, cukup pendekatan dialogis,” Katanya.

 

Lanjut Gobai, Selaku Direktur LBH Papua itu, dengan melihat kondisi beberapa aktivis KNPB Merauke yang menjadi korban Penyiksaan saat penangkapan sehingga kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua sejak awal pendampingan telah meminta penyidik Polres Merauke untuk memenuhi hak atas kesehatan 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke sesuai dengan perintah Pasal 58, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana mengingat adanya fakta tindakan penyiksaan yang dialami oleh beberapa aktivis KNPB Merauke yang ditangkap namun diabaikan.

 

Lanjutnya, Pada perkembangannya kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke mendapatkan kabar dari keluarga klien bahwa kondisi kesehatan Kristian Yandum dalam Rutan Polres Merauke terganggu sehingga pasca sidang putusan praperadilan kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke pada tanggal 13 Januari 2021 mengajukan surat pembantaran agar Kristian Yandum diobati secara serius di Rumah Sakit namun saat pengajuan itu pihak Penyidik Polres Merauke tidak menangapinya secara langsung.

 

Sambungnya, Pada tanggal 9 Februari 2021, keluarga Kristian Yandum mendatangi Rutan Polres Merauke untuk memastikan kondisi kesehatannya. Sesampainya di Rutan Polres Merake keluarga mendapatkan informasi dari petugas penjaga tahanan bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 kurang lebih jam 20.18 WIT malam, Kristian Yandum telah dibawah ke Rumah Sakit Angkatan Laut dan sekarang sedang ada di UGD. Setelah mendapatkan informasi kami langsung ke rumah sakit angkatan laut, sampai disana keluarga melihat Kristian Yandum sedang tidur lemas dan dipasang oksigen tanpa infuse. Beberapa waktu selanjutnya penyidik Polres Merauke antar surat pembantaran dan keterangan dokter tentang akan dilakukan ronsen pada tanggal 10 Februari 2021 pada pukul 09.00 WIT.

 

Melalui fakta adanya permintaan kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke kepada penyidik Polres Merauke untuk memenuhi hak atas kesehatan pada bulan Desember 2020 hingga pengajuan Surat Permohonan Pembantaran khusus untuk  Kristian Yandum pada tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 menunjukan fakta penyidik mengabaikan perintah Pasal 58, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana yang menjamin 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke khususnya Kristian Yandum.

 

Fakta ini jelas-jelas menunjukan bukti Penyidik Polres Merauke jelas-jelas melanggar perintah "Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan terkait tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan" sebagaimana diatur pada pasal 23 huruf I, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Impelementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

“Secara langsung membuktikan bahwa Oknum Aparat Kepolisian Resort Merauke melakukan pelanggaran  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana junto Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia junto UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik junto Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Impelementasi Standar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Tegasnya.

 

“Atas dasar itu jelas-jelas membuktikan bahwa Oknum Aparat Kepolisian Resort Merauke secara terang-terang telah melanggar ketentuan Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur pada pasal 6 huruf q, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisan Negara Republik Indonesia,” Tambahnya.

 

Kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku kuasa hukum 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke menegaskan kepada :

 

Pertama, Kapolri Cq Kapolda Papua segera memerintah Propam Polda Papua menangkap dan Memproses Kapolres Merauke atas tindakan penyalahgunaan kewenangan yang telah memberikan ruang kepada bawahannya melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 junto Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 junto UU Nomor 12 Tahun 2005 junto Perkap Nomor 8 Tahun 2009;

 

Kedua, Ketua Komnas HAM RI Cq Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera menindaklajuti hasil investigasi temuan tindakan penyiksaan sebagaimana diatur pada Pasal 1, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia junto Pasal 7, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang dialami oleh Aktivis KNPB Merauke;

 

Ketiga, Kapolda Papua segera memerintahkan Propam Polda Papua segera menangkap dan memproses Penyidik Polres Merauke yang memeriksa 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke  atas tindakan pelanggaran Pasal 58, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana junto Pasal 23 huruf I, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Impelementasi Satandar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Pewarta     : Alexander Gobai

#Budaya

#Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Baca Juga, Artikel Terkait