Korporatisme Kolonial Indonesia Terhadap Bangsa West Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

5 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Foto Doc. (Imanuel/KM)

 

Oleh, Imanuel Turot)*

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com--Secara etimologis korporatisme merupakan sistem ekonomi politik dan sosial yang melibatkan masyarakat untuk masuk ke dalam kelompok korporat. Korportisme mulai mendapat perhatian pada dekade 1960_an - 1970-an dimana dipergunakan untuk memahami masalah sosial politik dan ekonomi di Amerika Latin. Secara historisnya dipergunakan oleh tradisi “latin lberian”. Sistem korporatisme  sudah diketahui secara luas kisaran tahun 1946-1973 dengan  bentuk pemerintahan yakni seperti Brazil (1964), Bolivia (1964), Argentina (1966), Peru (1968) dan Chili (1973) telah jatuh karena kudeta militer.Tentunya bentuk pemerintahan yang coraknya dimunculkan kerena kudeta militer dapat memperlihatkan sifat-sifatnya yang khas.

 

Kudeta militer dapat memperlihatkan karakter khas yang menonjol seperti “orentasinya hanya pada pembangunan” dan sifatnya yang otoriter dengan melakukan pendekatan pembangunan sehingga banyak rakyat yang menjadi korban atas tindakan para militer. Oleh sebab itu, bentuk pemerintahan seperti itu sering disebut otoritarianisme yang berorentasi pada pembangunan. Dengan hal tersebut kita melihat bahwa Indonesia saat ini ada pada point pertama dengan pendekatan pembangunan di seluruh Indonesia terutama di Papua dengan maksud membantasi aspirasi perjuangan rakyat Papua yang ingin  menggugat bersama sejarah kebenaran Sang Bintang Kejora  dan tentu saja memisahkan diri dari Negara Kolonial Indonesia dan koloninya imperialisme Amerika Serikat. Demokrasi kolonial Indonesia hari ini merupakan domokrasi liberal ala Barat yang mengakibatkan lambat laun pembangunan ekonomi dan perubahan sosial yang biasa diartikan sebagai “Neokolonialisme”.

 

Berbicara tentang masalah-masalah sosial politik di Papua, tidak terlepas dari pendekatan Indonesia secara teoritis selama ini diawali oleh dua teori pendekatan pembangunan yang terkenal di gembar-gemborkan oleh media manistren kolonial Indonesia.  Tentunya pembangunan tersebut tidak terlepas dari teori ketergantungan dan teori modernisasi. Kedua teori tersebut merupakan berbagai varian yang merupakan produk dari reevaluasi, reintrpretasi dan pendekatan multidisipliner dari koleksi-koleksi  kolonial Indonesia yang sudah mapan selama ini dilakukan dengan dalil terus mempertahankan Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia.

 

Ekspansi kapitalisme Amerika Serikat di tanah Papua Barat melalui  sahabat bawahannya kolonial Indonesia  ditandai dengan prestasi mekanisme-mekanisme pertukaran tak seimbang yang melestarikan pengisapan dan penyerapan surplus dari satelit ke metropol. Implikasinya Papua Barat dalam keterbelakangan atau perkembangan yang terhambat yang bersifat permanen disemua lini ekonomi, kesehatan bahkan budaya juga secara implisit terkikis dan terancam hilang.  Dari ketergantungan itu bisa bersifat “Zerosum” yakni keterbelakangan di Papua adalah sisi lain perkembangan pesat di Negara Kolonial Indonesia dan Kapitalisme Amerika Serikat.

 

Dalam kaitan dengan bentuk sejarah perjuangan rakyat Papua dimana membutuhkan pengakuan kolonial Indonesia terhadap Negara West Papua yang sudah di deklarasi kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Namun  tidak diindahkan karena kepentingan ekonomi politik diatas tanah West Papua maka posisi Papua saat ini hanya bersifat komporador sebagai kelanjutan melayani kepentingan-kepentingan negera kolonial Indonesia dan Kapitalis Amerika Serikat dengan hubungan yang sudah ada dan mapan. Ikhtiar untuk  menciptakan ekonomi dan sosial politik mandiri dan otonomi di tanah West Papua. Bangsa West Papua perlu memikirkan strategi untuk memutuskan mata rantai teori ketergantungan dan modernisasi dari kolonial Indonesia dengan kapitalis Amerika Serikat yang dibangun bertahun-tahun lamanya di tanah West Papua dengan jalan revolusi social secara menyeluruh pada semua aspek dan membangun sistem ekonomi politik dan sosial yang mandiri dan bebas dari belenggu kolonial Indonesia dan kapitalis Amerika.

 

Sejak awal sudah diungkapan dalam tulisan sebelumnya bahwa meskipun terdapat banyak pengertian tentang korporatisme akan tetapi telah terdapat beberapa cara pandang para ahli yang relatif sama untuk mengartikan korporatisme sebagai bentuk pemerintahan dengan penekanaan pada sistem keterwakilan kepentingan, selanjutnya ada beberapa defenisi yang harus ditengahkan sekedar untuk menunjukan pada nuansa disekitar teori korporatisme. Menurut Alan K. Schrsiber, korporatisme adalah bentuk pemerintahan atau sistem politik yang membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang dibatasi (terbatas) dalam organisir (terorganisir). Kelompok-kelompok kepentingan tersebut dikelola berdasarkan sektor-sektor vertikal yang  memotong struktur-struktur horizontal atau kelas. Wakil-wakil sektor dan kelompok kepentingan tersebut berfungsi secara bersama membantu suatu pemerintahan elite secara koheren.  Salah satu defenisi otoritarianisme sebagaimana diajukan oleh Juan Linz, adalah  sistem politik dengan pluralis politik terbatas tanpa ideologi yang menuntun dan terprinci tanpa mobilisasi yang luas dan intensif. Dimana seorang pemimpin menggunakan kekuasannya dalam batas-batas yang ditetapkan secara buruk.

 

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara korporatisme dapat dipandang sebagai sebuah tema utama dari otoritarianisme di Papua Barat.  Sebagai sebuah tema utama otoritarianisme, rezim-rezim tiap berganti tetap korporatisme ditandai oleh teori karakteristiknya yang merupakan strukturnya pemerintahan yang kuat dan otonom serta terdapat sistem perwakilan kepentingan ekonomi politik dari kelompok-kelompok berkepentingan berciri terbatas dan selektif. Dengan itu kendati dalam kenyataannya, realitas selalu majemuk dari campuran berbagai tipe dimana yang satu lebih dominan dari yang lain. Hal ini bisa kita dapat melihat secara langsung pendudukan paksa militer Indonesia di tanah West Papua untuk menjaga kepentingan ekonomi politiknya dengan Amerika Serikat sebagai negara kapitalis untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Papua dengan pendekatan militeristik yang otoriter.

Penulis adalah alumnus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta)*

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait