KPH dan HAM Papua: Pendampingan Klarifikasi Markus Haluk Di Polresta Jayapura

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

13 Hari yang lalu
INFORMASI

Tentang Penulis
Saat Pendampingan Klarifikasi Markus Haluk Di Polresta Jayapura/E Gobai

 

 

 

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.COM— Koalisi Penegak Hukum  (KPH) dan HAM Papua, mendampingan Klarifikasi Markus Haluk Di Polresta Jayapura, untuk mengklarifikasi sebuah surat yang beredar di Publik yang berisi tentang, seruan ibadah syukuran memperingati hari kemerdekaan Papua pada 1 Desember. Dalam surat itu, rencananya kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2019. Sabtu, 30/11/2019) pukul 14.30. 

 

Sebelumnya tiga hari yang lalu (26 November 2019) polisi telah memberinya surat panggilan permintaan klarifikasi.  Itulah sebabnya hari ini Markus Haluk mendatangi Mapolresta Kota Jayapura untuk memenuhi panggilan polisi tersebut. Jelasnya.

 

Lanjut, Saat mendatangi Mapolresta Jayapura, Markus Haluk didampingi oleh Mama Yosepa Alomang dan Tim Hukum dari Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua untuk memenuhi pangilan klarifikasi oleh Polresta Jayapura.

 

Lanjut, mPemeriksaan klarifikasi terhadap Markus Haluk dilakukan oleh Penyidik bagian Tipiter Polresta Jayapura. Awalnya Markus Haluk ingin di foto dan disidik jari namun Tim Koalisi membatasinya karena status Markus Haluk diperiksa bukan sebagai tersangka. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan tanpa foto dan sidik jari.

 

Pemeriksaan dimulai pada pukul 15:20 sore hingga berakhir pada 21:30 malam. Markus Haluk ditanya sebanyak 39 pertanyaan seputar Seruan Doa Bersama tanggal 1 Desember 2019, statusnya dalam organisasi ULMWP, teknis surat menyurat dalam ULMWP, hubungan kodinasi ULMWP yang di Papua dan diluar negeri dan lain sebagainya. Setelah pemeriksaan Markus Haluk menandatangani Surat Berita Klarifikasi.

 

Selanjut,  Hasil Berita Klarifikasi diserahkan ke Kapolresta dan selanjutnya akan dipertimbangkan. Menurut salah satu penyidik Jatanras Polda Papua  yang hadir di ruang penyidik Polresta Jayapura mengatakan bahwa pihak kepolisian lakukan hal ini didasar atas kewenangan pihak kepolisian menahan seseorang selama 1 x 24 jam.

 

Sampai saat ini Markus Haluk dan Tim Pendamping Hukum Masih menunggu jawaban kordinasi antara Penyidik dan Kapolresta Jayapura di Mapolresta Jayapura.tutupnya.

 

Hormat Kami, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua. Emanuel Gobay, S.H, M.H (LBH Papua), Wellis Doga, S.H (Advokat/Pengacara), Gustaf Kawer, S.H, M.Si., (PAHAM Papua) Yohanis Mambrasar,  S.H (PAHAM Papua dan Yuliana Yabansabra, S.H  (ELSHAM Papua).

 

Pewarta : Anselmus Gobai/KM

#Pemerintahan

#Politik

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait