KRISIS EKOLOGIS DAN KRIMINALISASI AKTIVIS OLEH PENGUASA

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

29 Hari yang lalu
LINGKUNGAN

Tentang Penulis
Selasa (22/01/2019). (Foto Doc.Ortisan Yumte/KM)

 

OLEH, ORTISAN YUMTE)*

 

SORONG, KABARMAPEGAA.com--Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang begitu pesat dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam tersebut tidak dikelola secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kerena Pemerintah Indonesia tidak menambang sumber daya manusia (SDM) putra atau putri Indonesia untuk kembali mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia sehingga hasil kekayaan alam Indonesia lebih banyak dikuasai oleh para pemilik modal dari negara asing. Para kapital global melakukan dialog secara diam-diam dengan Pemerintah Indonesia baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan investasi secara besar-besaran di seluruh pulau yang ada di Indonesia tanpa melibatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan kota. Para kapital global dan kapital nasional melakukan eksploitasi sumber daya alam sehingga merusak keadaan ekologis yang berdampak terhadap mahluk hidup yang berada di lingkungan perusahaan sekitarnya. Pemodal sering kali melakukan perampasan tanah yang dimiliki oleh para  petani, mereka melakukan kong kali kong dengan pemerintah, namun tidak memperhatikan efek buruk terhadap masyarakat yang berada di wilayah sekitarnya.

 

Salah satu kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu di PT. RUM (PT. Rayon Utama Makmur) yang berdampak bagi kehidupan masyarakat yang berada di lingungan perusahaan karena limbah yang diproduksi oleh PT. RUM dibuang ke lingkungan secara bebas tanpa ada pengelolaan yang baik sehingga para aktivis lingkungan dan masyarakat Sukoharjo melakukan tindakan perlawanaan terhadap PT. RUM. Pihak perusahaan tidak melihat efek buruk yang  selalu terjadi berupa  limbah cair maupun polusi udara yang dihasilkan oleh PT. RUM. Poluasi udara dari  PT. RUM dapat menyebabkan banyak  dampak penyakit kepada masyarakat sehingga mereka mengalami  penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA) yang menyebabkan kematian pada seorang anak bayi. Kejadian ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus bertanggung jawab kepada warganya  dan melakukan dialog dengan pihak PT. RUM untuk mencari solusi agar menyelesaikan limbah yang telah berdampak bagi masyarakat dan lingkungannya yang merupakan ruang hidup bagi mahluk hidup namun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat tidak bisa bertanggung jawab dan membiarkan persoalan tersebut tetap terjadi.

 

Warga Sukoharjo dan para aktivis lingkungan sudah melakukan protes kepada pihak perusahaan maupun pemerintah tetapi tidak ada tanggapan baik dari kedua pihak (pemerintah dan PT. RUM) untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Pemerintah tidak melaksanakan amanat Undang-Undanag Ekologi/Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup yang menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidup yang sunguh-sunguh dan konsisten oleh semua pemangku kepetingan. Pemerintah setempat  harus mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang tersebut sehingga masyarakat yang berada dilingkungan  bisa bebas dari dampak polusi dan limbah pabrik yang menyebabkan masyarakat terkena penyakit infeksi saluran pernapasan. Dampak buruk dari limbah pabrik yang diproduksi oleh PT. RUM dan dibuang secara terbuka ke alam bebas membuat masyarkat marah karena limbah perusahaan menimbulkan bau yang berbahaya bagi masyarakat dan berdampak buruk bagi lingkungan. Hal tersebut membuat  warga dan para aktivis lingkungan  marah sehingga melakukan aksi protes karena warga sudah melakukan beberapa kali upaya negosiasi dengan pihak PT. RUM untuk mencari solusi atau alternatif  yang baik demi penyelesaian permasalahan limbah yang telah mencemari linkungan.

 

Negosiasi yang dilakukan oleh masyarakat Sukoharjo dan para aktivis lingkungan tidak ditanggapi serius oleh pihak  PT. RUM.  oleh karena itu,  masyarakat Sukoharjo dan para aktivis lingungan melakukan tindakan protes kepada pemerintah dan PT. RUM yang menimbulkan kerusuhan antara warga setempat dan pihak perusahaan sehingga masyarakat belum sempat mengontrol amarah dan merusak pos satpam. Kejadian pengrusakan pos satpam yang dilakukan oleh masyarakat Sukoharjo dan para aktivis lingkungan dapat menyebabkan para aparat keamanan melakukan kriminalisasi terhadap ketujuh aktivis lingkungan (Muhammad Hisbun Payu/Iss, Kevin, Sutrisno dan kawan-kawannya) mendekam di jeruji besi selama dua tahun enam bulan dan membayar denda  dengan total biaya sebesar Rp 50.000.000,00. Para aparat keamanan tidak pernah melakukan proses hukum yang adil terhadap pihak PT. Rayon Utama Makmur yang memproduksi limbah yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat setempat dan lingkungan. Akhir-akhir ini  isu yang mencuat dipublik tentang tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan yang memperjuangkan kepetingan publik selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tindakan yang selama ini dilakukan oleh aparat keamanan (Polisi maupun TNI) tidak manusiawi. Tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan NKRI bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, namun implementasi hukum tidak bisa berjalan dengan baik artinya bahwa hukum di Negara Indonesia selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

 

Hukum semestinya berlaku adil untuk semua warga negara Indonesia namun dalam kenyataannya hukum selalu berpihak  kepada orang-orang kelas atas dan orang yang  memiliki otoritas yang kuat walaupun mereka salah tetapi dimata hukum mereka benar,  sebaliknya hukum tidak berpihak kepada orang-orang yang kelas bawah seperti para aktivis pejuang lingkungan hidup dan masyarakat  yang memperjuangkan lingkungan hidup yang layak bagi manusia. Dimata hukum para aktivis lingkungan dan masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang layak selalu dianggap bersalah sehingga diseret ke jeruji besi. Hukum harus berjalan secara independen dan tidak bisa berpihak terhadap siapapun sehingga yang salah tetep dinyatakan salah dan yang benar tetap dinyatakan benar jangan hukum diperjual belikan dengan uang. Hemat penulis ada beberapa solusi yang bisa di tawarkan kepada pemerintah selaku pemangku kepentingan dalam rangka penyelesaian konflik antara masyarakat Sukoharjo dengan PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM) yaitu (1) Pemerintah harus berpihak kepada rakyat kelas bawah, (2) Seluruh aktivis pejuang lingkungan hidup di Indonesia harus dilindugi oleh hukum dengan baik, (3) Hukum harus ditegakan dan berjalan sesuai dengan koridornya dan (4) Pabrik PT. RUM harus ditutup agar masyarakat bisa mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

 

Penulis adalah Mahasiswa Papua yang Menempuh Program Studi S2 Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta)*

 

Editor : Frengky Syufi

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait