Kronologi Intimidasi Tiga Wartawan Lokal di Audatorium Uncen

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Tiga Wartawan Papua diintimidasi dan dibatasi meliput di Auditorium Uncen Abepura,  Senin (23/9)

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Tiga Wartawan Papua diintimidasi dan dibatasi meliput di Auditorium Uncen Abepura,  Senin (23/9). Kronologis 3 Wartawan, saat meliput Posko Eksodus mahasiswa Papua di Auditorium Uncen sebagai berikut:

 

KRONOLOGIS

Jurnalis Jubi Hengky Yeimo, Kontributor The Jakarta Post Beny Mawel, dan Wartawan Suara Papua.com , Ardi Bayage dilarang meliput pembukaan Posko Eksodus Solidaritas Mahasiswa Papua Papua Yang membuat posko di Halaman Auditorium Universitas Cendrawasih (Uncen). Kejadian ini terjadi di depan Kampus Kedokteran, Uncen pada 23 September 2019 pukul 06.55 Waktu Indonesia Timur.

 

Perlakuan aparat kepolisian Resort Kota Jayapura sudah melanggar kode etik Jurnalistik dan undangundang pers No. 40 Tahun 1999. Padahal wartawan Indonesia dan Wartawan di Papua selalu bekerja sesuai dengan kode etik yang dijunjung oleh wartawan se-indonesia tersebut.

 

Jurnalis Jubi dan Kontributor The Jakarta Post Beny Mawel, menceriterakan kronologi pelarangan bagi ketiga wartawan untuk meliput berita.

 

Persis pukul 07.00 WP Kami bertiga tiba di depan pintu Gerbang Kedokteran Uncen. Kami bertiga parkir motor. Setelah parkir motor Kami melakukan tugas kami untuk meliput berita. Setelah memarkir motor, saat itu juga kami bertiga mengambil gambar dan mengambil video. Ketika Aparat kepolisian dibawah pimpinan Kapolsek Abepura Jayapura. Sebelumnya kami memotret spanduk yang bertuliskan, POSKO Solidaritas Mahasiswa Exsodus Papua. Setelah itu kami memotret rombongan polisi dibawah kapolsek Abepura, AKP Clief G. Philipus Duwitd hendak merobek spanduk yang dipajang oleh mahasiswa di depan pagar Gapura Uncen.

 

Saat itu mereka polisi Intel (polisi berbaju preman) menginterogasi mendorong Hengky Yeimo dan Beny Mawel ke tempat parkiran motor. Saat itu kami sampaikan kekesalan kami atas perlakuan aparat, Kemudian kami mengambil gambar lagi. Lalu mereka dorong kami dan kami berdebat di situ. Saat itu Topinya Ardi Bayage berlogo PNG berwarna hitam di suru buka dan mereka mengatakan, ‘ei buka topi! anjing, wartawan tidak jelas’ pada saat itu Benny pakai helm, Hengky pakai topi dan ardy pakai topi. Saat buka topi, Ardi dipukul dengan tangan di kepala lalu polisi mendorong kami tiga.

Saat itu sempat debat dan minta polisi untuk tidak dorong kami. Kami juga mendengar Kapolsek Abepura teriak, “Jubi mana, jubu manan, media provokator!”

 

Menurut mereka [polisi] Kapolres kota Jayapura sudah perintahkan untuk melarang wartawan Jubi meliput berita. Lalu aparat kepolisian berteriak kepada kami, ‘Mereka tiga wartawan jubi, wartawan jubi provokator, kalian tulis berita itu tidak seimbang’, unkapan ini dikeluarkan salah satu anggota polisi di situ.

 

Mendengar ujaran ujaran diskrimanasi tersebut kemudian kami membantah mereka. Lalu kami berdebat. Beny Mawel mengatakan, wartawan, Independen. Kami bekerja sesuai dengan Undangan Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Mereka bilang bahwasanya Jubi itu media provokator. Lalu mereka mendorong kami. Kami berdebat lalu mereka ngotot bahwa, atas perintah Kapolres kota Jayapura, maka kalian tidak bisa liput. Lalu kapolsek abepura memerintahkan anggotanya untuk mengamankan kami di polsek. Kapolsek juga sempat mengatakan jubi media provokator.

 

Kemudian kami membalas lagi, kami bekerja sesuai dengan undang udang pers. Kami ikut perintah pimpinan kami di kantor bukan keinginan Kapolres kota. Jadi kalian tidak bisa intervensi pekerja media. Kalian akan kami laporkan ke, AJI, Dewan Pers, dan LBH. Persis pukul 07.05 WIT Kapolsek Abepura memerintahkan untuk mengamankan kami di kantor polisi Abepura.

 

Kemudian kami didorong paksa untuk meninggalkan gapura Uncen. Kami didorong dengan masksu tidak melakukan peliputan tersebut. Sepanjang jalan yang dijejer polisi, kami terus melakukan protes. Bahwa kami pekerja pers tidak adapun yang bisa mengahalangi kerja-kerja kami. Namun salah seorang intel menggunakan baju merah [badan gendut] mengatar kami sampaii di dekat apotek depan museum uncen.

 

Kami meminta kepada Inte tersebut untuk mengantar kami sampai ke kantor polisi, atau ke kantor Lembaga Bantuan hukum di Kampkey. Tapi Intel itu antar kami sampai di depan apotek tersebut. Lalu dia kembali ke depan gapura uncen. Tidak mengantarkan kami sampai di Polsek dan LBH Papua.

 

Persis pukul 07.30 kami berdiri sambil protes perlakuan aparat kepolisian. Sementara itu Wakapolres Kota Jayapura Kompol Heru Hidayanto lewat dan kami meminta bantuan. Tetapi satu orang polantas yang ada di depan apotik mengatakan bahwa ini perintah Kapolres. Kemudian beliau minggir dan kami dibawa. Kami meminta bantuan beliau namun dia lewat saja.

 

Setelah itu kami kontak LBH Papua, Ketua AJI, Pemred untuk melakukan advokasi atas tindakan Aparat Kemanan yang sangat tidak manusiawi kepada kami sebagai wartawan yang di lindungi oleh undang-undang pers No. 40 Tahun 1992.

 

Setiba disana kemudian, kami meminta polantas setempat untuk untuk mereka mengambilkan motor kami yang masih diparkir di depan pintu masuk kampus kedokteran Universitas Cenderawasi. Tetapi polantas setempat mengatakan bahwa kalian dailarang naik untuk mengambil motor. Kami sudah menyampaikan untuk tidak akan meomtret lagi tetapi tetap tidak bisa kami tidak akan diizinkan.

 

Terpaksa kami bertiga mengamsnkan diri tetapi Intel intel masih memantau kami apakah kami mengambil gambar dan meliput kegitan tersebut atau tidak. Terpakasa kami bertiga ke Abepura kemudian kembali lagi ke uncen untuk berusaha naik mengambil motor.

 

CATATAN

Ketiga jurnalis mengaku dimaki dengan kata-kata binatang dan mendegar Ucapan Kapolsek Abe dengan menyebutkan ‘Jubi media provokato’. Polisi juga sempat foto wajah kami dari dekat yang bikin kami merasa terintimidasi.

 

 Sikap Forum Jurnalis Asli Papua Arnold Belau, Koordinator Forum Jurnalis Asli Papua  Perlakuan yang dilakuakuan aparat terhadap ketiga juranalis media lokal adalah tindakan diskriminasi dan melanggar UU Pers. Di mana UU Pers menjamin wartawan untuk melakukan liputan dengan bebas tanpa ada intimidasi dan pembatasan dari pihak mana pun.

 

Apa yang dilakukan polisi terhadap ketiga jurnalis papua hari ini adalah bentuk ketidakpahaman polisi terhadap tugas dan fungsi pers. Aparat di papua harus memberikan jaminan kepada semua wartawan untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik tanpa tekanan dari pihak mana pun.

 

Aparat di Papua harus ubah cara pandang dan tidak mencurigai jurnalis di Papua, terutama wartawan asli papua yang terlalu sering menjadi korban ketika melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik di Papua. Forum Jurnalis Asli Papua sesalkan dan mengutuk keras perlakukan diskriminasi, intimidasi dan pembatasan akses wartawan untuk meliput secara bebas di Papua. Alinasi Jurnalis Independen Kota Jayapura Lucky Ireeuw, Ketua AJI Kota Jayapura

 

Tindakan menghalang-halangi kerja jurnalistik merupakan pelanggaran terhadap UU Pers, apalgi disertai dengan intimidasi dan diskriminasi. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang serius. Intimidasi terhadap jurnalis bisa dijerat dengan pasal pidana KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Pers yang mernyebtukan, setiap orang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi kemerdekaan pers dan kerja-kerja jurnalistik dapat dipidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

 

AJI Jayapura sangat menyangkan tindakan semena-mena tersebut, terlebih hal itu dilakukan oleh aparat kepolisian yang nota bene pengayom dan pelindung rakyat. Indonesia adalah Negara Demokrasi, dimana Pers merupakan pilar ke 4. Dalam negara demokrasi, jurnalis saat kerja, dilindungi oleh UU Pers. mulai mencari berita, memperoleh, mengolah, menyimpan, hingga menyampaikan informasi yang didapat kepada publik. Dan apa yang disampaikan oleh jurnalis, tentu untuk kepentingan publik Kalau para jurnasli diintimidasi, didikriminasi, dan dihalang-halangi kerjanya, hak masyarakat untuk memperoleh berita yang benar dan akurat akan menjadi terhambat.

 

Dalam catatan AJI, Jurnalis di Papua sering mendapat intimidasi dan pelakuan diskriminatif di lapangan. Ini yang patut menjadi perhatian pemerintah, aparat, dan masyarakat. Kami mendorong, jika ada hal-hal yang dianggap tidak tempat, tidak berimbang atau ketidak puasan, masyarakat termasuk aparat terhadap produk jurnalistik, dapat menyampaikannya melalui salurannya, yakni melalui hak jawab, klarifikasi atau koreksi kepada media yang bersangkutan sebagaimana diatur juga dalam UU Pers, tidak begitu saja menghalagi kerja jurnalisitik.

 

Jayapura, 23 September 2019

Mengetahui
Lucky Ireeuw, AJI Kota Jayapura

Arnold Belau, Koordninator FJAP

#Papua Bisa

#Pers Dibatasi

Baca Juga, Artikel Terkait