Kuasa Hukum Mahasiswa Aktif Penghuni Asrama  Akan Gugat Rektor Uncen

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

4 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pihak rektorat Uncen,pengemban serta kuasa hukum dikawal anggota TNI dan Polri serta Pol PP membongkar tanggal naik menuju lantai atas asrama mahasiswa Uncen. (Doc. LBH Papua).

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com--Pengusuran paksa asrama mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Papua  kemali dilakukan. Dalam pergusuran itu, rektor Uncen  dan dikawal langsung oleh gabungan aparat keamanan.Mahasiswa aktif yang menghuni asama tersebut terpaksa meninggalkan tempat mereka secara paksa.

Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) selaku kuasa hukum bagi mahasiswa Uncen aktif penghuni asrama menyatakan pihaknya akan mengungat rektor Uncen di pengadilan Negeri jika tidak realisasi janji pindah asarama/sewa kamar bagi mahasiswa.

“Pengusuran  paksa adalah pelanggaran HAM dan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum,” Direktur LBH Papua, Emanuel Gobai, S.H., M.H kepada media ini, Sabtu (22/05).

Sebelum renovasi itu dilakukan, Rektor Uncen pernah janji kepada penghungi pihak kampus akan mengupayakan tempat yang layak bagi mahasiswa tetapi  hal tersebut tidak diindahkan.

Pihak Uncen dikawal aparat kemananan telah membongkar atap 8 Unit Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasi Sakura Abepura pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021.

“Mahasiswa Uncen beserta barang-barangnya secara paksa dikeluarkan dari asrama  dan membongkar tanggal naik menuju lantai atas asrama mahasiswa Uncen Kampwolker Kampus Uncen Waena,” jelas Emanuel.

Tindakan tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak atas tempat tinggal dan dapat berujung pada terlanggarnya hak atas pendidikan bagi para mahasiswa.

“Tindakan tersebut telah  menunjukan bukti bahwa rektor Uncen melakukan tindakan pengusuran paksa yang merupakan pelanggaran HAM,”katanya.

Sementara itu, mahasiswa penghuni asrama Uncen,  saat ini tengah menumpang di keluarga-keluarga terdekat dan  kos-kosan teman-teman kuliahnya.

Menurut data yang dihimpun LBH Papua, kurang lebih ada 7 orang (mahasiswa)  terpaksa tinggal bersama-sama dalam satu  kamar kos-kosan. Dan 14 mahasiswa penghuni asrama terpaksa menumpang di satu rumah yang jaraknya tidak jauh dari  asrama mahasiswa Uncen, Kampwolker, Waena.

“Fakta kondisi mahasiswa, sikap Rektor Uncen jelas-jelas telah, sedang dan akan mencoreng citra Uncen sebagai sebuah wadah pendidikan yang disediakan Negara melalui pemerintah untuk mememenuhi HAM,” terang Emanuel Gobay.

Sikap Rektor Uncen dinilai telah melanggar amanah UUD 1945 , Pasal 28i ayat (4); Pasal 12, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pada pasal 40, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain pasal diatas lebih lanjut diatur dalam ketentuan Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya:

“Pengusiran atau penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, karena pengusiran paksa, selain mengancam hak atas perumahan, warga memiliki potensi besar memunculkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, misalnya hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusiknya privasi, keluarga, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram.”  

Pihak kampus juga pernah mengeluarkan surat pemberithuan. Dalam surat tersebut, diminta supaya  seluru penghuni asrama Rusunawa Block A & B Kampwolker Kampus Uncen Waena, Penghuni Unit 1 sampai dengan Unit 6 Kampwolker Kampus Uncen Waena, Penghuni Asrama Putri Kampwolker Kampus Uncen Waena dan seluruh penghuni unit kangguru sakura Kampus Uncen Abepura  untuk segera mengkosongkan asrama terhitung satu minggu. Batas terakakhir sampai  tanggal 1 April 2021.

Sementara itu, LBH Papua juga mengaku pihaknya telah menerima surat kuasa dari perwakilan mahasiswa Uncen aktif penghuni asrama Mahasiswa Uncen. Untuk tindak lanjutnya mahasiswa dan LBH Papua pernah mengelar konperensi pers pada 31 Maret 2021 lalu.

Inti dari konperensi pers,  mengingatkan kepada Rektor Uncen untuk melakukan musyawara dengan mahasiswa Uncen (aktif penghuni asrama mahasiswa Uncen) sebelum adanya tindakan apa pun agar tidak terjadi pengusuran paksa.

LBH Papua juga melayangkan somasi pertama kepada Rektor Uncen. Dalam somosi itu  menyarakan kepada pihak Uncen  Jayapura (Rektorat Uncen) agar membatalkan niat untuk meminta penghuni asrama Uncen Jayapura untuk mengosongkan Asrama sebelum dilakukan musyawara bersama.

Menggapi hal tersebut, pihak rektoral Uncen melayangkan surat kepada LBH Papua. Dalam surat yang dimaksud, Kata Emanuel, pihak rektor Uncen menjamin kepada mahasiswa yang sebelumnya menempati asrama-asrama yang direnovasi akan diupayakan pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi dan akan berupaya sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara selama proses renovasi sampai kegiatan PON selesai dilaksanakan.

Tanpa ada pembahasan lebih lanjut (upaya pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi atau sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara) pihak Rektorat mengeluarkan Surat Himbauan.

Surat tersbut, Kata Emanuel,  dibuat oleh Pembantu Rektor III dan Ketua Tim Penertiban yang ditujukan kepada seluruh penghuni asrama mahasiswa Uncen.

“Pihak rektorat juga meminta seluruh penghuni asrama mahasiswa Uncen terkait penertiban dan pembenahan asrama mahasiswa uncen akan digelar operasi yustisi disetiap unit asrama sehingga dihimbau agar wajib lengkapi dokumen seperti : 1). Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM), 2). Kartu Tanda Penduduk (KTP), 3). Surat Keterangan Aktif Kuliah.”

Pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 pihak Uncen bersama pihak pengemban serta didukung oleh anggota Polsek Abepura bersama anggota Koramil Abepura langsung membongkar atap asrama mahasiswa Uncen unit merpati, unit merpati Cenderawasi, Unit Elang, Unit Kangguru, Unit Merak, Unit Mambruk, Unit Kasuari dan Unit Maleo.

Selain membongkar, kata Emanuel,  mereka juga memutuskan aliran listrik yang mengalir ke asrama mahasiswa Uncen. Hal itu berdampak pada  penghuni asrama mahasiswa Uncen sakura. Mereka (mahasiswa) tidak jelas tempat tinggalnya.

“Pada tanggal 21 Mei 2021 pihak Uncen bersama pihak pengemban serta kuasa hukum didukung oleh anggota TNI dan Polri serta Pol PP kembali mengeluarkan mahasiswa uncen beserta barang-barangnya secara paksa dan membongkar tanggal naik menuju lantai atas asrama mahasiswa uncen diatas dampak ketidakjelasan tempat tinggal yang akan dialami oleh para mahasiswa Uncen aktif penghuni Asrama Mahasiswa Uncen Kampwolker Kampus Uncen Waena,” papar dalam laporan tertulis LBH Papua.

Pihak Uncen bersama pihak pengemban serta kuasa hukum, Kata Emanuel, didukung oleh anggota TNI dan Polri serta Pol PP diatas secara jelas-jelas telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum kerasionalan dan keproporsionalan.

Perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan penggusuran  paksa dapat dibaca di link iberikut:  Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa (Pasal 11 [1]

Komite telah mengindikasikan, dalam Komentar Umum No.3 (1990), bahwa ukuran-ukuran itu sangat diperlukan dalam kaitannya dengan semua hak, jelaslah bahwa undang-undang yang menentang pengusiran-paksa adalah landasan penting bagi dibangunnya sebuah sistem perlindungan yang efektif.

“Atas dasar  itu Rektor Uncen melakukan tindakan Pengusuran Paksa yang merupakan Pelanggaran HAM. Dan melalui sikap rektor Uncen tersebut, jelas-jelas telah, sedang dan akan mencoreng citra Universitas Cenderasi sebagai sebuah wadah pendidikan yang disediakan Negara melalui pemerintah untuk mememenuhi HAM  sebagaimana  diatur dalam  UUD 1945, Pasal 28i ayat (4).”

Pihak LBH Papua menambakan, “Dalam rangka mengeluarkan Universitas Cenderawasi dari tindakan pengusuran paksa yang dilakukan oleh Rektor Uncen yang didukung anggota TNI dan Polri serta Pol PP serta mendorong Universitas Cenderawasi untuk melindungi Hak Asasi Manusia para mahasiswa uncen aktif yang menghuni asrama mahasiswa Uncen.”

Hak atas pendidikan dan hak atas tempat tinggal sesuai dengan perintah ketentuan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah sesuai ketentuan pasal 28i ayat (4) 1945 junto Pasal 8, UU Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melihat kondisi tersebut,  LBH Papua selaku kuasa hukum bagi para mahasiswa penghuni asrama  Uncen menegaskan:

  1. Presiden Republik Indonesia Cq Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Papua segerah perintah Rektor Uncen untuk memenuhi hak atas pendidikan dan hak atas tempat tinggal bagi mahasiswa uncen aktif yang menjadi korban pengusuran paksa Asrama Mahasiswa Uncen yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2021 dan 11 Mei 2021 serta tanggal 21 Mei 2021;
     
  2. Kapolri Cq Kapolda Papua segera menegur Kapolresta Jayapura dan Kapolsek Abepura beserta jajarannya serta Anggota Brimob yang terlibat dalam TINDAKAN PENGUSURAN PAKSA sesuai Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009;
     
  3. Panglima TNI Cq Pandam Cenderawasi segera menegur anggota TNI yang terlibat dalam TINDAKAN PENGUSURAN PAKSA sesuai Komentar Umum/General Comment No. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya;
     
  4. Komnas HAM RI Perwakilan Papua segara memfasilitasi mediasi antara Rektor  Universitas Cenderawasi dengan Para Mahasiswa Uncen Penghuni Asrama Mahasiswa Uncen Sakura sesuai dengan kewenangan Komnas HAM RI yang diatur pada Pasal 89 ayat (4) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk merealisasi isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021, Perihal : Tanggapan atas Somasi LBH Jayapura diatas;
     
  5. Rektor Uncen segera merealisasi janji “upaya pindah sementara ke asrama lain yang tidak dilakukan renovasi atau sedapat mungkin untuk membiayai sewa kamar sementara” (isi surat Nomor :1662/UN20/HK/2021) jika tidak maka LBH PAPUA SELAKU KUASA HUKUM MAHASISWA UNCEN AKTIF PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA UNCEN AKAN MENGGUGAT REKTOR UNCEN DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA.

 

Admin/KM

#Jumpa Pers

#Mahasiswa Papua

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait