Lagi, demo di Manokwari dihadang Polisi, Helikopter Milik TNI Mengudara

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
NASIONAL & DUNIA

Tentang Penulis
Helikopter  milik TNI/AU saat mengudara diatas massa aksi dan aparat di wilayah Amban Manokwari. (PY/KM)

 

MANOKWARI, KABARMAPEGAA.com – Ratusan massa aksi yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa di Manokwari, Papua Barat, Jumat (6/9/2019)  kembali menggelar aksi lanjutan “Protes Rasisme”. Namun massa aksi kembali dihadang oleh gabungan aparat (TNI/Polri). Kondisi ini membuat ratusan pendemo itu sulit berunjuk rasa ke Lapangan Borasi guna menyampaikan tuntutan dan aspirasi  kepada gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan.

 

Pengadangan massa aksi itu terjadi di sepanjang Jalan Raya Gunung Salju Amban mulai dari depan Jalan Masuk Asting hingga Tugu Manggoapi Amban sejak  pukul 08:48 pagi hingga pukul 12:00  siang waktu setempat.

 

Terlihat Ratusan massa aksi tersebut menduduki disepanjan Jalan Raya Gunung Salju Amban tanpa kenal lelah dan kompromi dalam situasi penghadangan itu. sayangnya, massa aksi tak mendapat akses menuju titik aksi yang dimaksud.

Suasana ratusan massa aksi menduduki dijalan raya Gunung Salju Amban. (Petrus/KM)

 

Negesiator Erik Aliknoe terus berupaya meminta Kapolres Manokwari memberikan kesempatan kepada massa aksi. “ Kami telah melakukan negosiasi kepada Kapolres tetapi lagi-lagi kami tidak diberikan akses untuk melakukan Longmarch ke titik aksi sesuai UUD 1945 Pasal 28 tentang hak menyampaikan pendapat di muka umum menemui Gubernur Papua Barat.  Tidak direspon  baik,” kata Erik kepada wartawan media ini, Jumat (6/09).

 

Negisiator saat wawancarai media ini didepan Kampus Unipa (Petrus Yatipau/KM)

 

Kata dia, setiap warga Negara harus menyampaikan pendapat dimuka umum seperti didalam UUD 1945 Pasal 28 sudah menjamin namun militer Indonesia membungkam hak menyampaikan pendapat itu sendiri.

 

Soal itu, setelah disikapi Kapolres Manokwari bahwa aksi damai yang digelar tak sesuai dengan UU. Pasalnya kata Kapolres di dalam Surat pemberitahuan yang disampaikan baru-baru kemarin tersebut pihaknya menilai tak sesuai, sehingga membatasi massa melakukan aks damai.

Tengah negosiasi dengan Kapolres Manokwari (PY/KM)

 

“Hal yang dilakukan tidak sesuai aturan Undang-undang penyampaian aspirasi. Sehingga surat yang kalian sampaikan tidak bertanggungjawab, kordinator, tidak ada tujuan penyampaian aspirasi dan bertolak belakang dengan ideologi yang ada di NKRI,” katanya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Erik juga mengatakan kami ingin menyampaikan aspirasi kepada Gubernur. Selain itu, Kata Erik, Kami juga menolak  elit-elit Politik yang mengatasnamakan rakyat Papua di Jakarta.

 

 “kepada para elit politikus asal Papua yang sedang mengatas namakan rakyat Papua di Jakarta dan membangun isu dialog adalah tidak benar sehingga pihaknya menolak keras,” katanya tegas.

 

Erik menambakan: “Kami rakyat Papua sangat menolak para elit-elit politik yang atas namakan rakyat Bangsa Papua ke Jakata dan lain-lain. Itu atas nama rakyat Bangsa Papua itu kami menolak.”

 

Lagi dikatakan Erik bahwa rakyat Papua dalam negeri  (Papua) bergerak bukan kepentingan ekonomi melainkan yang dituntut adalah kata dia mengembalikan hak kedaulatan rakyat menentukan nasib sendiri sebagai solusi satu-satunyanya bagi orang asli Papua.

 

 “Hari ini kami bergerak dan berbicara dalam negri atau di Papua disini bukan meminta makan-minum atau kami tidak meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dialog. Kami tidak minta itu. hari ini kami meminta hak kami penentuan nasib sendiri diatas tanah Papua, jadi itu isi hati dari pada kami rakyat,” katanya lagi.

 

Sementara itu, Koordinator lapangan, Stefen Makar menilai aparat keamanan terlalu berlebihan dalam pengamanan massa aksi. “Aparat dengan persenjataan lengkap turun hadang massa aksi  seakan berada di Medan perang melakukan perang senjata,” katanya.

 

Menurutnya, aparat hari ini bisa dikatakan terlalu berlebihan dalam menangani. Kondisi dilapangan hari seakan kami melakukan perlawanan. Sehingga mereka dating dengan bara Kuda dan lain-lain segala macam kendaraan. “Datang dengan kekuatan lengkap seakan akan mau turun di Medan Perang. Atau kita melakukan perlawan kontak Senjata sehingga menekan masyarakat. Sehingga bagian ini pihak keamanan paham dan jalankan aturan sesuai koridor.”

Aparat Kepolisian sementara memblokade Jalan. (Petrus/KM)

 

“Negara melalui oknum TNI dan Ormas mengecap kami orang papua sebagai monyet adalah tindakan rasial yang berulang kali terjadi  terhadap anak Bangsa didalam Bangsa NKRI, sehingga  semangat perlawanan rakyat Papua itu bangkit dan sudah  tidak menerima ujaran rasial itu lagi,” katanya.

 

Maka, dikatakan stefen, yang menjadi akar persoalan bagi rakyat Papua adalah hak penentuan nasib sendiri bukan dialog bukan juga otonomi khusus, sehingga segera melakukan perundingan dengan hadirkan pihak penengah (PBB) menyelesaikan persoalan di Papua.Pihaknya juga memintah  jurnalis asing segera masuk di Papua melihat situasi rill .

 

Selanjutnya hasil pantauan Kabar Mapegaa di lapangan, sejak pukul 11: 47 waktu Papua,  satu  unit Helikopter milik TNI/AU mengudara di wilayah Amban sementara ratusan massa aksi bahkan ratusan aparat gabungan menduduki sepanjang jalan Raya Gunung Salju.

 

Pewarta: Petrus Yatipai

Editor: Manfred Kudiai

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait