LBH Bali Tidak Dapat Dituntut, PGN Bali Langgar Hak Konstitusional dan HAM

Cinque Terre
Manfred Kudiai

2 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Direktur LBH Bali Ni Kadek Vany Primaliraning (IST)

 

NABIRE, KABARMAPAEGAA.com--Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, kerap kali membantu bantuan hukum bagi mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali (AMP KK Bali). Dengan sikap LBH Bali, dituding Makar oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) wilayah Bali dan melaporkan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing ke Polda Bali pada tanggal 2 Agustus 2021.

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur LBH Papua, Emanuel Gobai mengatakan LBH Bali sebagai pemberi bantuan hukum kepada Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

 

“Direktris LBH Bali Sebagai Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat,” jelas Gobai kepada media ini, Rabu (2/8/2021).

 

Pemberi Bantuan Hukum, tegas Gobai, tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

 

Hal itu dikatakan Gobai, berdasar pada Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur pada pasal 11, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sekalipun pada tanggal 2 Agustus 2021, Rico Ardika Panjaitan melaporan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing ke Polda Bali. Laporan itu dibuat dalam bentuk Dumas dengan nomor laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali.

 

"Kami laporkan atas dugaan tindak pidana makar yang diatur dalam pasal 106 KUHP Indonesia," kata Rico Ardika Panjaitan selaku tim hukum PGN Wilayah Bali, Selasa (3/8/2021) di Denpasar.

 

Sementara, menurut Rico Ardika Panjaitan, laporan ini bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua di Bali, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendatangi Kantor YLBHI Bali, Denpasar, Senin (31/5/2021) lalu.

 

Di sana, YLBHI Bali memberikan fasilitas dan pendampingan bagi AMP. Rico menuturkan sejumlah mahasiswa itu melakukan orasi tentang pembebasan Papua dan Papua Barat.

 

"Di mana sangat jelas dalam orasi dan nanyian yang dilakukan AMP Bali itu memenuhi unsur pasal 106 KUHP" Kata Panjaitan kepada awak media radarbali.jawapos.com

 

Melihat kejadian ini, LBH Papua sangat menyayangkan atas dalil pengaduan Riko. Menurut LBH Papua, atas fakta yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua.

 

"Secara jelas-jelas menunjukan bahwa Rico Ardika Panjaitan sepertinya lupa atau tidak perna membaca ketentuan ‘Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya’.

 

“Melihat dalil pengaduan Riko atas fakta yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diatas, secara jelas-jelas menunjukan bahwa Rico Ardika Panjaitan sepertinya lupa atau tidak perna membaca ketentuan pasal 23 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” katanya.

 

LBH Papua menilai, Rico Ardika Panjaitan , secara langsung telah melakukan pelanggaran hak konstitusional pasal 28I ayat (2), UUD 1945 yang sedang diimplementasikan oleh LBH Bali kepada AMP KK Bali atas tindakan diskriminasi yang sering dilakukan oleh Ormas terhadap AMP saat memperjuangkan HAM Orang Asli Papua mengunakan mekanisme Demokrasi secara umum.

 

Pada prinsipnya, Kata Gobai, tindakan pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada AMP KK merupakan perintah konstitusional . Kemuidian, Pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada AMP KK Bali itu sendiri merupakan perintah undang-undang tentang tentang Bantuan Hukum pada pasal 4 ayat (3), UU Nomor 16 Tahun 2011.

 

Kata Gobai, secara kelembagaan pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Bali kepada AMP KK Bali merupakan perintah ketentuan dalam hukum undang-undang.

 

“Berdasarkan 3 (tiga) ketentuan diatas secara tegas menunjukan bahwa pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali merupakan perintah UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia.”

 

“Pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali bertujuan untuk ‘mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum’ sebagaimana diatur pada pasal 3 huruf b, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,” terangnya.

 

Kata dia, tindakan Rico Ardika Panjaitan melaporan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing ke Polda Bali dan terdaftar dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali merupakan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia.

 

“Diatas kenyataan itu, anehnya petugas SPKT Polda Bali malah menerima pengaduan Rico Ardika Panjaitan dan didaftarkan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali tanpa mempertimbangkan tindakan pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali yang jelas-jelas merupakan perintah UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia,” tegas Gobai.

 

Sementara itu, dalam pernyataan tertulis pihak LBH Papua menyatakan, tindakan SPKT Polda Bali yang menerima pengaduan Rico Ardika Panjaitan dan didaftarkan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali secara langsung menunjukan bahwa SPKT Polda Bali secara terang-terang melanggar ketentuan terkait “Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan Asas legalitas.”

 

Asas legalitas, lanjut LBH Papua, merupakan tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional” sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok-Pokok HAM dalam tugas-tugas kepolisian Republik Indonesia.

 

Atas dasar itu, tindakan pengaduan tersebut menunjukan dan membuktikan bahwa Rico Ardika Panjaitan dan SPKT Polda Bali melanggar amanat UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia yang menjamin tindakan pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali.

 

“Tindakan pengaduan Rico Ardika Panjaitan yang langsung disikapi dengan pendaftaran pengaduan secara langsung menunjukan bahwa Rico Ardika Panjaitan dan SPKT Polda Bali mengabaikan perintah ketentuan Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat sebagaimana diatur pada pasal 11, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.”

 

Secara khusus yang dilakukan oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing sebagai advokat kepada kliennya aktivis Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali merupakan perintah ketentuan undang-undang Advokat.

 

“Dengan berpatokan pada prinsip diatas maka tindakan tindakan pengaduan Rico Ardika Panjaitan yang langsung disikapi dengan pendaftaran pengaduan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali dapat diduga sebagai tindakan pelanggaran,” katanya.

 

Untuk itu, LBH Papua mengunakan ketentuan pasal 100, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia menegaskan kepada:

 

Pertama, Kapolri Cq Kapolda Bali beserta jajarannya wajib menghargai UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat junto UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

 

Kedua, Kapolri segera memerintahkan Kapolda Bali untuk mencabut pengaduan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali karena bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dan penegakan pasal 11, UU Nomor 16 Tahun 2011;

 

Ketiga, Ketua Ombudsaman Republik Indonesia segera memeriksa Kapolda Bali Cq Petugas SPKT Polda Bali atas dugaan tindakan mal atministrasi dalam pendaftaran pengaduan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali yang bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009;

 

Keempat, Kapolda Bali segera tindak tegas Organisasi Masyarakat (Ormas) pelaku tindakan diskriminasi (Pasal 28I ayat (2), UUD 1945) terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bali;

 

Kelima, Kapolda Bali segera menangkap dan proses hukum Rico Ardika Panjaitan atas dugaan tindak pidana Pasal 220 KUHP dan atau Pasal 317 ayat (1) KUHP dalam kasus pengaduan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali.

(*)

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

#Mahasiswa Papua

#Pers Dibatasi

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait