LBH Papua: Komnas HAM RI Segera Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM di Intan Jaya

Cinque Terre
Manfred Kudiai

23 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
LBH Papua. Ist

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com--Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua), Selasa (29/12) menyatalkan sikap dan meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) agar segera tindaklanjuti  pengaduan  dugaan pelanggaran HAM di Intan Jaya, Papua secara pro justitia.

 

Hal tersebut dikatakan  LBH Papua melihat tugas pokok  Komnas HAM RI  yang hadir sebagai  penyidik pelanggaran HAM dan bukan penyidik tindak pidana Militer.

 

Sebelumnya, Komnas HAM RI  juga mencatat  bahwa terdapat 18 kasus kekerasan terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua sepanjang tahun ini (2020). Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan belasan kasus kekerasan itu tidak hanya terjadi pada satu lokasi, akan tetapi pada beberapa wilayah di Intan Jaya.

 

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Choirul Anam, mengatakan jika melihat jumlah kasus sepanjang tahun ini, menggambarkan ada masalah serius yang terjadi di Intan Jaya.

 

 “Ini kan kasus terjadi di daerah yang sama sehingga harus dilihat bagaimana kasus itu terjadi dalam tahun ini. Rentang waktunya pendek, jumlah kasus cukup banyak.” kata Anam kepada jubi.id, edisi 18 Oktober 2020.

 

Selengkapnya baca di sini: Komnas HAM catat 18 kasus kekerasan di Intan Jaya sepanjang 2020

 

Menanggapi hal tersebut,  direktur LBH Papua Emanuel Gobay, S.H., MH meminta agar serius melihat persolan dugaa pelanggaran  tersebut, sebab kasus-kasus tersebut yang dicacat oleh Komna HAM RI terjadi di daerah yang sama dalam rentang waktu yang pendek dan Gobai menanyakan bagaimana tata kelola keamanannya.

 

“Ini kan kasus terjadi di daerah yang sama sehingga harus dilihat bagaimana kasus itu terjadi dalam tahun ini. Rentang waktunya pendek, jumlah kasus cukup banyak. Bagaimana tata kelola keamanan,” pinta  Emanuel Gobai  kepada media ini melalui pesan tertulis, Selasa (29/12).

 

Sementara itu, pada tanggal 2 November 2020, Komnas HAM RI pernah mengeluarkan Keterangan Pers  Nomor: 046 /Humas/KH/XI/2020 tentang Penyelidikan Komnas HAM Atas Peristiwa Kematian Pendeta Yeremia Zanambani Di Distrik Hitadipa, Intan Jaya.

 

Salah satu rekomendasinya disebutkan: “Kematian Pdt. Yeremia Zanambani di ungkap sampai aktor yang paling bertanggung jawab dan membawa kasus tersebut pada peradilan KONEKSITAS. Proses hukum tersebut dilakukan dengan profesional, akuntable dan tranparan”.

 

Sebagai tindaklanjutnya pada tanggal 4 November 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyerahkan hasil investigasi peristiwa kekerasan di Intan Jaya, Papua di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan dalam laporan mereka, sudah sangat lengkap, detail peristiwanya konstruksi masalahnya dan terdapat 7 buah butir rekomendasi.

 

"Dalam laporan kami, sudah sangat lengkap, detail peristiwanya, kontruksi masalanya dan terdapat 7 buah rekomendasi, dimana salah satunya adalah penegakan hukum, seperti yang dikatakan Pak Menko, tanpa pandang bulu, harus akuntabel dan meyakinkan seluruh masyarakat, terutama memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban," kata Taufan kepada awak media antara news.com-edisi, 4 November 2020.

 

Sementara dalam press release tertanggal 23 Desember 2020 Danpuspomad Letjen TNI Dodik Wijanarko menyampaikan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan tim investigasi mabesad.

 

Point yang disampaikan oleh  Danpuspomad Letjen TNI Dodik Wijanarko tersebut sebagai berikut:

  1. Kasus Pembakaran Rumah Dinas Kesehatan Di Hitadipa Pada Tanggal 19 September 2020.
  2. Kasus Penembakan Di Sekitar Bandara Sugapa Pada Tanggal 7 Oktober 2020, Dengan Korban Gembala Gereja Katolik, Yang Diduga Salah Tembak.
  3. Kasus Hilangnya 2 Orang Yang Ditahan Di Koramil Sugapa Pada Tanggal 21 April 2020.
  4. Kasus Kekerasan Dan Penembakan Terhadap Korban Pendeta Yeremia Zanambani Pada Tanggal 19 September 2020.

 

Berkaitan dengan point nomor 4 di atas, seperti menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM RI sebagaimana dalam Keterangan Pers Nomor: 046 /Humas/KH/XI/2020 terkait “Kematian Pdt. Yeremia Zanambani di ungkap sampai aktor yang paling bertanggung jawab dan membawa kasus tersebut pada peradilan KONEKSITAS. Proses hukum tersebut dilakukan dengan profesional, akuntable dan tranparan”.

 

“Fakta ini tentunya secara langsung mempertanyakan tugas pokok Komnas HAM RI apakah sebagai penyelidik pelanggaran HAM ataukah penyelidik perkara tindak pidana militer?” Tanya Emanuel Gobai yang pernah bekerja di LBH Yogyaartta ini.

 

Terlepas dari itu, sesuai keterangan pers pada tanggal tanggal 17 Oktober 2020 di kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua diatas menunjukan ada 18 kasus kekerasan di Kabupaten Intan Jaya.  “Jika 4 kasus kekerasan telah ditindaklajuti oleh penyidik polisi militer tentunya masih ada 13 kasus kekerasan lainnya yang belum ditindaklajuti.” 

 

Menurut LBH Papapua, secara khusus berkaitan dengan pengaduan kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani Di Distrik Hitadipa, Intan Jaya yang diadukan ke Komnas HAM RI tentunya bertujuan agar Komnas HAM RI melakukan tugasnya.

 

Tugas Komnas RI yang dimaksud di atas yaitu: “penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia”.

 

Hal tersebut juga didukung  sesuai dengan Pasal 89 ayat (3) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

Namun LBH Papua menilai sikap Komnas HAM RI sebagaimana dalam rekomendasinya diatas menunjukan bahwa Komnas HAM RI belum menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Pasal 89 ayat (3) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kematian Pendeta Yeremia Zanambani Di Distrik Hitadipa, Intan Jaya.

 

 Untuk diketahui bahwa dengan tujuan Komnas HAM RI melakukan tugas penyelidikan dugan pelanggaran HAM yang terjadi di Intan Jaya, pada tanggal 21 Desember 2020, LBH Papua mendampingi mahasiswa Intan Jaya mengadukan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM yang dialami oleh Agustinus Duwitau pada bulan Oktober 2020 dan Rufinus Tigau pada bulan November 2020.

 

Baca di sini: LBH Dampingi  Mahasiswa Papua Mengantar  Pengaduan  Pelanggaran HAM Berat  Ke Komnas HAM RI

 

Mengingat “tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku merupakan pelanggaran HAM sesuai pengertian Pelanggaran HAM sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 6, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) menegaskan kepada :

  1. Komnas HAM RI segera menindaklanjuti semua pengaduaan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua khususnya di Kabupaten Intan Jaya sesuai perintah Pasal 89 ayat (3) huruf b, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  2. Komnas HAM RI dilarang menyalahgunakan Pasal 89 ayat (3) huruf b, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

 

(*)

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait