LBH Papua: PT. Freeport  segera Bayar Pesangon bagi  154 Karyawan Korban PHK

Cinque Terre
Manfred Kudiai

14 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Lembaga Bantuan Hukum Papua. Ist

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com--Lembanga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) minta kepada PT. Freeport dan perusahaan kontrak dibawahnya selaku badan usaha maka  wajib menjalankan Pasal 156 ayat (1), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan Pihak peruhasaan segera bayar pesangon kepada 154 karyawan korban PHK.

 

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, S.H., MH menjelaskan jauh sebelum para buruh merayakan hari buruh 1 Mei 2020, dalam rangka melindungi hak-hak buruh dimasa pandemic Covid-19 pada tanggal 17 Maret 2020 pemerintah melalui mentri ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19  ditujukan kepada Para Gubernur Di Seluruh Indonesia.

 

“Berdasarkan pada kebijakan tersebut, jika dalam praktek ditemukan adanya perusahaan yang melakukan tindakan PHK dimasa pandemic Covid-19 tentunya akan menjadi sebuah potret tindakan yang tidak manusia sebab semua pihak mengetahui bahwa dampak pandemi Covid-19 akan sangat menguncangkan ekonomi keluarga sehingga semestinya pihak perusahaan dapat mengambil langkah yang lebih manusiawi dibanding mem-PHK-kan karyawannya dengan alasan apapun,” jelas LBH dalam pernyataan tertulis kepada media Kabar Mapegaa, Rabu, (13/5).

 

 

Terhitung setelah 8 (delapan) hari perayaan buruh internasional, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 154 karyawan di sejumlah kontraktor yang bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama masa Pandemi Covid-19.

 

Ronny Marjen selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika menjelaskan bahwa 154 pekerja itu dari 9 perusahaan, itu rata-rata kontraktor yang beraviliasi dengan Freeport. Ronny menjelaskan, 154 pekerja itu di-PHK dengan berbagai macam skema.

 

Ia mencontohkan, pada salah satu perusahaan ada sekitar 20 orang yang di-PHK karena sudah selesai masa kontrak dengan PT Freeport Indonesia sebagai contoh di Sandvick ada 20an orang yang karena memang sudah selesai kontrak, karena memang Freeport tidak melanjutkan kontrak dioperasi yang itu, jadi Freeport efisiensi disitu, akhirnya mereka tidak lanjut kontraknya.

 

Sekalipung demikian,  Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika kepada seputarpapua.com menegaskan para pekerja yang di-PHK dipulangkan dengan tetap menerima hak-haknya.

 

Akan tetapi, menurut LBH Papua, berdasarkan penjelasan latar belakang persoalan yang disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika diatas sepertinya secara yuridis agak sulit menerapkan Surat Edaran Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 terhadap 154 karyawan yang di PHK diatas

 

“Sebab dalam surat edaran hanya mengatur tentang : 1) Mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus Terkait Covid-19 di Lingkungan Kerja dan 2) Melaksanakan Perlindungan Pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pendemi Covid-19,” kata LBH Papua.

 

Sekalipun demikian, Kata LBH, namun pada prinsipnya nasib 154 Karyawan yang di PHK dijamin dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

 “Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain” jelasnya.

 

Hal itu dikatakan LBH karena sebagaimana diatur pada Pasal 150, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Dengan demikian, PT.Freeport Indonesia ataupun Perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Freeport Indonesia sebagai badan usaha memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap bunyi Pasal 150, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,”  turur Direktur LBH Papua, Emanuel Gobai.

 

Untuk diketahui bahwa rumusan pembayaran uang pesangonnya diatur jelas pada pasal 156 ayat (2), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Sedangkan secara teknis dalam menghitung uang pesangon bagi buruh yang mengalami PHK tidak dilakukan secara asal-asal sesuai kemauan perusahaan namun terdapat komponennya sebagaimana telah diatur pada pasal 157 ayat (1), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

“Dengan demikian sudah tidak ada alasan bagi PT. Freeport Indonesia ataupun perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Freeport Indonesia untuk tidak membayar uang pesangon bagi 154 karyawan yang di PHK,” jelasnya.

 

Selanjutnya  PT. Freeport Indonesia ataupun perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Freeport Indonesia memiliki kewajiban yuridis untuk menjalankan ketentuan pemenuhan hak atas pesangon terhadap 154 Karyawan yang telah di PHK sebagai bentuk implementasi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Untuk itu,  Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) menegaskan kepada:

 

Pertama, Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua Cq Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika segera memerintahkan PT. Freeport Indonesia dan Perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Freeport untuk tunduk terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

 

Kedua, Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua Cq Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika segera mendesak PT. Freeport Indonesia dan Perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Freeport untuk membayar hak atas pesangon bagi 154 Karyawan PHK sebagai bentuk implementai Pasal 156 ayat (1), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

 

Ketiga, PT. Freeport Indonesia dan Perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Freeport selaku badan usaha segera membayar hak atas pesangon terhadap 154 Karyawan yang di PHK mengunakan rumusan dan komponen sebagai bentuk implementasi Pasal 156 ayat (1) junto Pasal 156 ayat (2) junto Pasal 157 ayat (1), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

 

#LBH Papua

#Pandemi Covid-19

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait