LBH Papua: Segera Proses Hukum dan Pecat Oknum Anggota TNI AU Pelaku Penyiksaan dan Pengeroyokan Penyadang Difabel Papua Di Merauke

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Dua anggota berseragam TNI AU sedang menginjak kepada seorang pria. Salah satu anggota TNI AU itu menginjak kepala pria tersebut dengan menggunakan sepatu. Papua Merauke (28/07/2021).

 

 

Yogyakarta, KABARMAPEGAA.Com-- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua dalam Siaran Pers Nomor : 019/SP-LBH-Papua/VII/2021 mengatakan,  Segera Proses Hukum dan Pecat Dengan Tidak Hormat Oknum Anggota TNI AU Pelaku Penyiksaan Dan Pengeroyokan Penyadang Difabel Papua Di Merauke. Jayapura (28/07/2021).

 

“Perdamaian ataupun permohonan maaf tidak menghapus tindak pidana yang terjadi, hanyalah putusan hakim di pengadilan yang dapat menghapus tindak pidana yang terjadi”

 

Pada prinsipnya setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana diatur pada pasal 42, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

Dengan berdiri pada prinsip itu dan melihat fakta sebuah video yang menunjukkan anggota TNI AU menginjak kepala seorang warga beredar di media sosial dan pesan berantai WhatsApp. Dalam video berdurasi 1:20 menit terlihat dua anggota berseragam TNI AU sedang mengamankan seorang pria. Salah satu anggota TNI AU itu menginjak kepala pria tersebut dengan menggunakan sepatu (Baca:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210727175214-20-672947/viral-injak-kepala-warga-di-papua-anggota-tni-au-ditahan) menunjukan fakta ketidakmampuan oknum TNI AU mendorong terimplementasinya ketentuan “Setiap warga negara yang cacat fisik berhak mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

 

Pada prinsipnya Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1), UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 

 

Tindakan Serda D dan Prada V terhapan Masyarakat Sipil Papua di Merauke jelas-jelas bertentangan dengan Tugas Pokok TNI terkait melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

 

Berkaitan dengan tindakan anggota TNI AU atas nama Serda D dan Prada V kepada masyarakat sipil Papua di Merauke sebagaimana dalam video berdurasi 1:20 menit yang beredar di media sosial dan pesan berantai WhatsApp merupakan tindakan yang bertentangan dengan perintah konstitusi terkait

 

 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia” sebagaimana diatur pada Pasal 28G ayat (2), UUD 1945. Lebih jauh merupakan tindakan pelanggaran HAM sebab bertentangan dengan ketentuan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya” sebagaimana diatur pada pasal 33 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

 

Untuk diketahui bahwa "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada pasal 1, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia.

 

Pada prinsipnya Serda D dan Prada V terhadap masyarakat sipil Papua di Merauke diatas telah masuk dalam kategoril penyiksaan sesuai pengetian "penyiksaan" diatur pada pasal 1, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia diatas.

 

Dengan berdasarkan pada pengertian Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 6, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka sudah dapat disimpulkan bahwa tindakan Serda D dan Prada V terhadap masyarakat sipil papua di merauke bertentangan dengan pasal 33 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka jelas-jelas merupakan fakta Pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan penyiksaan.

 

Diatas pelanggaran hak asasi manusia beruapa penyiksaan, secara hukum pidana Tindakan Serda D dan Prada V terhadap masyarakat sipil papua di merauke masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang kejahatan. Tindakan Serda D dan Prada V terhadap masyarakat sipil papua di merauke yang masuk dalam kategori Tindak Pidana Pengeroyokan sesuai dengan ketentuan Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan sebagaimana diatur pada pasal 170 ayat (1), KUHP.

 

Berdasarkan uraian diatas secara hukum dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa dua anggota berseragam TNI AU sedang mengamankan seorang pria. Salah satu anggota TNI AU itu menginjak kepala pria tersebut dengan menggunakan sepatu telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

 

Dengan melihat adanya pelanggaran Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) maka berlaku prinsip pidana dalam kasus ini yaitu Perdamaian ataupun permohonan maaf tidak menghapus tindak pidana yang terjadi dengan demikian hanyalah putusan hakim di pengadilan yang dapat menghapus tindak pidana yang terjadi.

 

Atas dasar kesimpulan itu maka sesuai dengan prinsip Negara Indonesia adalah Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan berpijak pada prinsip Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) Lembaga Bantuan Hukum Papua menegaskan kepada :

 

1. Panglima TNI Cq Kasau Cq Dan Lanud J.A Dimara segera Pecat Dengan Tidak Hormat Serda D dan Prada V pelaku pelanggaran Tugas Pokok TNI, Penyiksaan dan Pengeroyokan Terhadap Masyarakat Sipil Papua Penyadang Difabel Di Merauke;

 

2. Komnas HAM RI Cq Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera melakukan penyelidikan atas dugaan Pelanggaran HAM berupa tindakan penyiksaan terhadap Masyarakat Sipil Papua Penyadang Difabel Di Merauke;

 

3. Kasat Lanud J.A Dimara Cq POM AU Lanud J.A Dimara segera tangkap dan proses hukum Serda D dan Prada V pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Masyarakat Sipil Papua Penyadang Difabel Di Merauke.

 

Siaran pers dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay, S.H.,MH (Narahubung :082199507613) kepada media www.kabarmapegaa.com Rabu,(28/07/2021)/Admin/KM.

 

 

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait