Legislator Deiyai : 100 Persen Kami Menolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

9 Hari yang lalu
MEEPAGO

Tentang Penulis
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa S.Th. (Fhoto : PD/KM)

 

DEIYAI, KABARMAPEGAA.com - Seratus persen kami mewakili DPRD bersama rakyat diwilayah Meepago menolak upaya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah tersebut. Pasalnya, Pihaknya menilai pemerintah pusat keliru jika aspirasi pemekaran direstuhi sementara kasus pelanggaran HAM dan  massa aksi pasca rasisme yang ditangkap aparat sampai detik ini tak kunjung tuntas.
 

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa S.Th, via telepon kepada wartawan kabarmapegaa.com , Jumat (08/11) pukul 23:50 WIT dari Deiyai Papua.

 

"Saya mewakili DPRD dan lapisan masyarakat meepago, seratus persen menolak DOB Papua Tengah. Karena HAM dan Tahanan Demo damai tolak Rasisme masih belum diselesaikan. Pemekaran provinsi di restuhi pusat.  Ini hukumnya telah keliru ini," kata Petrus.

 

Legislator Daerah itu menegaskan juga tim pemekaran bersama Pemerintah pusat mekarkan DOB Provinsi Papua Tengah adalah upaya menyalahi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Pada hal, kata dia Gubernur Papua, MRP, DPRP dan DPRD menyatakan menolak pemekaran, tegasnya.

 

"Saya merasa bahwa tim pemekaran dan Pemerintah Pusat yang sedang memperjuangkan DOB Papua Tengah tidak prosedur dan langgar Undang-undang Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001. Sedangkan Kami DPRD, DPRP, MRP dan GUBERNUR pada tolak DOB," tegasnya.

 

Untuk itu, Badokapa meminta agar para Bupati diwilayah Meepago, mustinya terlebih dahulu menganalisis persoalan rakyat. Tidak boleh asal minta pemekaran saja, tegasnya lagi.

 

"Pemimpin daerah dari beberapa kabupaten yang ada di Meepago, melalui tim pemekaran, jangan Asal-asal minta pemekaran bila belum ketahui masalah yang sedang di hadapi oleh Orang Asli Papua di Papua Tengah."

 

Sedangkan, Kata dia beragam persoalan kemanusiaan, rasisme hingga kasus penangkapan belum diusut tuntas. Melihat hal itu, pihaknya mengatakan pemekaran Provinsi Papua Tengah adalah kepentingan elit politik saja.

 

"Saya pikir bahwa pemekaran ini hanya mencari kepentingan pribadi saja. Sudah tahu masalah rasisme, penembakan dan penangkapan terus terjadi di beberapa tempat. Seperti HAM berat di Paniai (4 siswa meninggal) dan 8 orang korban demo rasisme di Deiyai belum ada penyelesaian. Disamping itu 9 orang ditahanan Jayapura," jelasnya mengakhiri.

 

 

Pewarta  : Petrus Douw

Editor      : Petrus Yatipai

#Pemerintahan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait