Lima Tahanan Kasus Demo Rasisme Deiyai Ke Tahanan Kejari Nabire Tiga Di Rutan Porles Nabire

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

23 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Tiga diantaranya tersangka anti rasisme deiyai, ini saat masuk kejari Nabire-Emanuel Gobai/KM

 

 

YOGYAKARTA KABARMAPEGAA.COM—Enam tersangka dari penyidik polres Paniai serahkan Kejaksaan Negeri  (Kejari) Nabire, sementara tiga tersangka lainnya masih mendapatkan pemeriksaan tambahan di penyidik Polres Nabire dan mereka sekarang berada di Polres Nabire Papua.

 

Emanuel Gobai  salah satu dari Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua yang mendampingi pelimpahan berkas dan enam orang tersangka dari Penyidik Polres Paniai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire.  Keenam tersangka yang diserahkan ke kejaksaan diantaranya, Alex Pakage, Stefanus Goo, Simon Petrus Ukago, Melianus Mote, Juven Pekei, Andreas Douw.

 

Setelah dilimpahkan ke kejaksaan selanjutnya kejaksaan mengeluarakan surat perintah penahanan selama 20 hari terhadap kelima tersangka terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d tanggal 13 November 2019.

 

Selain itu tiga  orang tersangka lainnya, Steven Pigai, Mikael Bukega, Yos Iyai, Penyidik masih akan melakukan pemeriksaan tambahan. Untuk saat ini ketiga tersangka ditahan di Rutan Polres Nabire.

 

Tim koalisi sempat menanyakan lima tersangka yang dtangguhkan penyidik atas jaminan bupati Deiyai. Penyidik mengatakan bahwa mereka tidak melimpahkan Berkas ke 5 tersangka tersebut. Ketika ditanya terkait alasan dan apakah ada surat SP3 penyidik tidak menjawabnya.

 

Selain itu, bagi tiga  orang masa aksi anti rasis Deiyai yang ditahan penyidik pada tanggal 28 Agustus 2019 lalu dirawat di RSUD Madi juga penyidik tidak memberikan jawaban, Jelas Emanuel Gobai saat menghubungi media ini Sabtu (26/10/2019)

 

Ketua  Dewan Adat Wilayah  Meepago  Marko Okto Pekei, menilai proses hukum terhadap 9 tersangka kasus rasisme di Deiyai tidak adil. Hal ini disebabkan karena demonstrasi kedua pada 28 Agustus 2019 di depan Kantor Bupati Deiyai dilakukan secara damai dan tidak melakukan anarkis.

 

Buktinya tidak ada kantor dan kios yang dirusak atau dibakar sehingga demonstrasi dilakukan dengan lancar dan aman. Juga tidak ada pengibaran bendera Bintang Kejora dalam demonstrasi tersebut. Situasi berubah menjadi ricuh ketika mobil aparat keamanan menabrak seorang remaja dan disusul dengan rentetan tembakan oleh pasukan gabungan kesatuan TNI dan Polisi yang ada di depan pintu kantor bupati.

 

Para tersangka yang ditahan ini sebenarnya ialah korban bukan pelaku tetapi malah korban dijadikan sebagai tersangka ini sungguh ironis. Semestinya pelaku penembakan yang menewaskan 8 orang warga sipil inilah yang semestinya diproses hukum Tetapi  sebaliknya, kata Marko saat menghubungi media ini (26/10).

 

Lanjut, Jika ingin menegakan hukum, proses yang benar benar pelaku yang mengorbankan nyawa orang lain entah anggota keamanan yang korban maupun pelaku yg mengorbankan nyawa warga sipil. Jangan tangkap yang didepan mata lalu dijadikan tersangka. Sementara, pelaku yang benar2 melakukan tindakan pembunuhan tidak diketahui.

 

jika 6 orang yang kini menjadi tahanan jaksa dan 3 orang yang  kini menjadi tahanan polisi ini kemudian divonis dan harus menjalani masa tahanan sekian tahun, lalu bagaimana dengan aparat yang menembak mati 8  warga sipil? Ini yang tidak adil dalam penegakan hukum, sebab terkesan bahwa hukum hanya berlaku untuk memberatkan masyarakat sipil, Tegas Pekei.

 

Pewarta: Anselmus Gobai/KM

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait