Lokasi Degeidimi, Masyarakat Serahkan Tanah Untuk Membangun Kantor Bupati, Bukan Untuk Polres

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

15 Hari yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Ketua Tim Srena Mabes Polri, Brigjen Pol Drs. Yasdan Rivai, M.Hum, didampingi Bupati Dogiyai, meninjau lokasi pembangunan Polres Dogiyai/Dok.Humas Polres Nabire)

 

Oleh : Ferdinand  E.Tagi

Beberapa hari terakhir ini, rencana kehadiran Polres di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua adalah isu terhangat dipublik. Terkait itu, telah ditanggapi oleh berbagai kalangan baik itu pihak pro maupun yang kontra.

 

Wacana pemekaran Polres di Kabupaten Dogiyai, Papua juga dikunjungi tim Srena Mabes Polri Rabu (11/03/2020). Dalam kunjungan tersebut tim tersebut lakukan peninjauan lokasi pembangunan Polres Dogiyai  tempatnya di Degeidimi, Kampung Kigami, Distrik Dogiyai.

Rombongan tiba di Kabupaten Dogiyai disambut oleh Bupati Dogiyai Yakbous Dumupa, S.IP bersama Forkopimda Kabupaten Dogiyai.

Adapun Tim Srena Mabes Polri, Brigjen Pol Drs. Yasdan Rivai, M.Hum, Kombes Pol Dra. A.A Sagung Dian Kartini. Yang didampingi Kapolres Nabire AKBP Sonny M. Nugroho T, SIK, Danyon C Pelopor Polda Papua AKBP Arnolis Korowa, SH, MH, Karo Rena Polda Papua Kombes Pol Sugeng Haryanto, SH, Kabag Strajemen Polda Papua Kompol Nyoman, LO Polda Papua Kabupaten Dogiyai Kompol Bambang Suranggono, S.Sos, Kasat Reskrim Polres Nabire AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan, SIK dan Kapolsek Kamu Iptu H. Maing Raini.
 

Namun, pihak Pemerintah Daerah tentu akan menerimanya, walaupun wakil ketua DPR Kabupaten Dogiyai mempertanyakan rencana dihadirkan Polres tersebut, dengan alasannya sejauh ini sebagai wakil rakyat belum pernah ada pertemuan yang jelas antara pihak legislatif, eksekutif maupun eksekutif.


 

Kunjungan rombongan tim Srena Mabes Polri, publik menilai tentu kehadiran Polres itu akan menimbulkan masalah. Pastikan lokasi pun harus diperjelas dan tidak masalah. Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam hal ini Bupati Dogiyai ijinkan tempatnya di "Degeidimi" sebagai markas Polres saya tentu saja intelektual Degeidimi bersama rakyat saya menolak sebagai pemilik tanah di daerah tersebut.


 

Publik menegtahui bahwa, Lokasi Degeidimi masyarakat menyerahkan ke Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk membangun kantor bupati, bukan kantor Polres.Namun itu, pemerintah Dogiyai jangan salah dipergunakan.

 
 

Maka itu, intelektual dari kampung Kigamani diminta pemda dipikirkan baik-baiklah, bukan sewenang-wenang Pemerintah daerah ijinkan ditempati kantor polres.  lalu bangunan yang dibangun itu mau apakan ? jadi pemerintah daerah jangan aneh-aneh asas motto "Dogiyai Bahagia" terkait permasalahan pembangunan kantor-kantor maupun ibukota yang sering diisukan selama ini, jadi jelaslah kita jangan membingungkan masyarakat dan masa depan Kabupaten Dogiyai.


 

Intelektual berharap bahwa Pemerintahan Dogiyai ini, harus membawa masyarakatnya ke ranah yang baik jangan berpikir untuk  merusak daerah dan menakuti masyarakat. Jikalau "Pemerintahan Dogiyai Bahagia" benar tanah dan bangunan kantor Bupati sudah bangun dipergunakan baik.


 

Pemilik tanah Degeidimi sangat menolak lokasi itu diserahkan kepada pihak keamanan. Tentu saja, pemilik hak ulayat menolak kantor Bupati dijadikan kantor Polres Dogiyai .  Datangnya penolakan ini untuk demi masa depan generasi  kedepam dan demi masyarakat sekitarnya.

 

Penulis adalah Anak muda dari Dogiyai sekaligus pemilik tanah Kawasan Degeidimi-Dogiyai Papua.

Baca Juga, Artikel Terkait