MA RI Diminta Hentikan Seluruh Proses Persidangan di PN

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Foto : Ilustrasi Palu Sidang di PN.

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com --- Demi melindungi terdakwa dari Virus Corona, Mahkama Agung Republik Indonesia (MA RI) diminta untuk segera hentikan seluruh proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN).

“Negara Wajib Lindungi Tapol Papua di Balikpapan dan Jakarta serta Aktivis Anti Rasis di Papua Dari Virus Corona di Ruang Pengadilan Negeri Tempatnya Bersidang," Kata Ketua Koordinator Litigasi, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobai, SH,. MH melalui siaran pers yang diterima kabarmapegaa.com, Jumat, (27/03).

Kata Gobai, Koalisi penegak hukum dan HAM Papua telah mendampingi klien yang mayoritas ditahanan pasca aksi anti rasis yang diselenggarakan pada akhir bulan agustus 2019 di beberapa kota besar di tanah papua. Pada prakteknya sidang atas kasus klien Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua dilakukan di beberapa Pengadilan Negeri (PN), seperti : PN Jayapura, PN Timika, PN Nabire, PN Wamena, PN Biak, PN Balikpapan dan PN Jakarta Pusat. 

"Ada beberapa kasus dampingan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua telah ada yang diputuskan dan masih banyak juga yang belum diputuskan seperti yang diperiksa di PN Jayapura, PN Wamena, PN Biak, PN Balikpapan dan PN Jakarta Pusat," Kata Gobai yang juga Direktur LBH Papua itu.

Menurutnya, ditengah pendampingan kasus tentunya sangat dikejutkan dengan merebaknya Virus corona atau yang diistilahkan Covid 19 telah mengemparkan dunia dan telah menelan banyak korban jiwa diseluruh dunia dan terkhusus di Indonesia. 

Dengan berdasarkan hal itu, lanjut Gobai,  pada tanggal 16 Maret 2020 Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku Penasehat Hukum dari 7 Tapol Papua dalam persidangan di Pengadilan negeri Balikpapan telah menyampaikan ke majelis hakim pemeriksa perkara, terkait “Dengan melihat virus corona yang mewabah hingga keseluruh dunia termasuk di Papua dan Kalimantan Timur serta fakta JPU, Penasehat Hukum, Saksi dan ahli yang akan dihadirkan mayoritas datang dari luar Balikpapan dimana untuk ke Balikpapan hanya mengunakan pesawat udara serta melihat ketidakjelasan berakhirnya wabah virus corona.

"Kami Penasehat Hukum 7 Tapol Papua meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar sidang pemeriksaan 7 Tapol Papua dikembalikan ke PN Jayapura untuk mengantisipasi tertularnya virus corona pada JPU, Penasehat Hukum, Saksi dan ahli yang selalu pulang pergi Balikpapan melalui bandara udara mengunakan transportasi udara," Katanya.

Lebih Lanjut, Permintaan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua diatas diterima oleh Majelis Hakim dan selanjutnya akan didiskusikan dengan atasan sebab hal itu bagian dari aspek sosial kemasyarakatan. Sekalipun demikian dalam persidangan tersebut Majelis Hakim agendakan sidang terhadap 7 Tapol Papua sebagai berikut : Pertama, Tapol Papua atas nama Buchtar Tabuni, Irwanus Uropmabin, Feri Kombo dan Agus Kossai akan disidangkan kembali pada tanggal 30 Maret 2020 dan Kedua, Tapol Papua atas nama Alexander Gobay, Steven Itlai dan Hengki Hilapok akan disidangkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Pada perkembangannya, Gobai menilai,  di tanggal 23 Maret 2020 Majelis Hakim pemeriksa perkara klien kami di PN Jayapura kembali memeriksa perkara klien kami sementara ditanggal yang sama Mahkama Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (Covis-19) Di Lingkungan Mahkama Agung Dan Badang Peradilan Dibawahnya. 

Surat Edaran dimaksud sepertinya bukan bermaksud untuk membatasi persidangan namun hanya memberikan ketentuan teknis untuk birokrat yang bekerja pada pengadilan serta mengatur tata cara pengunjung yang datang ke pengadilan dan secara khusus bagi Persidangan Pengadilan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menentukan pilihannya terhadap perkara yang ditangani sebagaimana diatur pada anggka 2 huruf d point 1, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (Covis-19) Di Lingkungan Mahkama Agung Dan Badang Peradilan Dibawahnya. 

Sekalipun demikian sikap Mahkama Agung Republik Indonesia terkait persidangan di Pengadilan namun dengan berpegang pada fakta meningkatnya penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (Covis-19) diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 maka pada tanggal 24 Maret 2020 Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan Surat Bernomor : M.HH.PK.01.01.01-04. Perihal : Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas di lingkungan kementrian hukum dan HAM sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dikirimkan kepada Ketua Mahkama Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pada prinsipnya dalam surat tersebut, Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia menegaskan bahwa :

1.    Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, terhitung mulai Rabu, 18 Maret 2020 kegiatan pelayanan kunjungan, penerimaan tahanan baru dan kegiatan sidang ditunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian;

2.    Mengingat tahanan merupakan kelompok yang rentan terpapar pendemi COVID-19 dan kondisi Rutan/Lapas sebagaian besar dalam kondisi over kapasitas, dimohon agar dilakukan penundaan pengiriman tahanan ke Rutan/Lapas di lingkungan kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Apabila berpatokan pada poit 1 Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04 terkait kegiatan sidang ditunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masih ada sidang di PN Jayapura pada tanggal 23 Maret 2020 serta mengapa masih ada sidang terhadap 6 Tapol Papua pada tanggal 26 Maret 2020 di PN Jakarta ?. Fakta tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara klien kami mengabaikan Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04 diatas. 

Terlepas dari itu, Kata Gobai,  berkaiatan dengan sidang 7 Tapol Papua yang disidangkan di PN Balikpapan akan disidangkan pada tanggal 30 Maret 2020 dan 31 Maret 2020 sementara Jaksa Penuntut Umum, Saksi, ahli dan sebagian Penasehat Hukum 7 Tapol Papua berada di Papua dimana Pemerintah Propinsi Papua berdasarkan Kesepakatan Bersama Pencegahan, pengendalian dan penangulangan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Propinsi Papua tanggal 24 Maret 2020 telah ditetapkan bahwa Bandara Udara sebagai pintu masuk wilayah papua dinyatakan ditutup untuk penerbangan penumpang sejak tanggal 26 Maret 2020 pukul 00:00 WIT sampai dengan 9 April 2020 pukul 24:00 WIT sebagaimana termuat dalam Surat Dirjen Perhubungan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Nomor : AU.301/0014/KOBU WIL.X/III/2020 tertanggal 25 Maret 2020. 

Berdasarkan penjelasan diatas, kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menegaskan kepada, 

Pertama, Mahkama Agung Republik Indonesia untuk segera perintahkan seluruh kepala Pengadilan Negeri khususnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 7 Tapol Papua di PN Balikpapan dan PN Jakarta, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aktivis Anti Rasis di PN Jayapura dan PN Wamena agar menghentikan proses persidangan sesuai dengan arahan Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04 tertanggal 24 Maret 2020;

Kedua, Jaksa Agung Republik Indonesia untuk segera perintahkan seluruh kepala kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri khususnya Jaksa Penuntut Umum Perkara 7 Tapol Papua di PN Balikpapan dan PN Jakarta, Jaksa Penuntut Umum Perkara Aktivis Anti Rasis di PN Jayapura dan PN Wamena agar menghentikan proses penuntutan sesuai dengan arahan Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04 tertanggal 24 Maret 2020;

Ketiga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera perintahkan seluruh Kapolda dan Kapolres khususnya Kapolda Papua yang sedang menahan terdakwa Aktivis Anti Rasis yang disidangkan di PN Jayapura sebagai tahanan titipan agar menghentikan proses pengantaran terdakwa ke Pengadilan untuk disidang sesuai arahan Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04 tertanggal 24 Maret 2020;

Keempat, Gubernur Propinsi Papua segera menyurati seluruh Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Propinsi Papua khususnya PN Jayapura, PN Wamena dan PN Biak serta dan Pengadilan Negeri luar wilayah hukum Propinsi Papua yang memeriksa terdakwa yang berasal dari Propinsi Papua seperti PN Balikpapan dan PN Jakarta untuk menghentikan persidangan sebagai bentuk impelementasi Kesepakatan Bersama Pencegahan, pengendalian dan penangulangan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Propinsi Papua tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04 tertanggal 24 Maret 2020.

Admin

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait