Mahasiswa Paniai Manokwari Nyatakan Sikap Penolakan Pembangunan Pos Koramil Distrik Bibida Paniai

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

10 Hari yang lalu
KABAR PAPUA BARAT

Tentang Penulis
Mahasiswa Paniai di kota Manokwari tolak pembangunan pos koramil, bibida Paniai. Foto: Yeko Gobai.KM.

 

 

Manokwari, KABARMAPEGAA.Com - Solidaritas Mahasiswa Paniai Kota Studi Manokwari menolak perizinan pembangunan pos Koramil distrik Bibida, kampung Dumadama kabupaten Paniai, Papua. Jumpa pers bertempat Asrama Wisel Meren I Amban, pukul 17.35 WPB. Rabu, (17/11/2021).

 

Mahasiswa Paniai menengok kembali sejarah kekerasan dan kekejaman yang warga sipil Paniai mengalami dan menghapi paling banyak kasus adalah keterlibatan keamanan negara kesatuan republik Indonesia, yang didalamnya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

 

Kemudian, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini terimplikasi dalam laporan-laporan lembaga dan organisasi kemanusia yang mengungkapkan orang Paniai menghadapi kekerasan negara dan pelanggaran yang bertubi-tubi dibalik gelombang operasi-operasi yang dilakukan negara.

 

Pihaknya menilai, sejak tahun 1980an hingga 1990an ABRI masuk desa di seluruh kampung di kabupaten Paniai. Sejak itu banyak rakyat yang takut dan trauma hingga korban.

 

Kemudian menurut data Ruben Edowai dalam kronologi sejarah pelanggaran HAM di kabupaten Paniai tahun 1999 pembunuhan 630 jiwa dan pasca kejadian pembunuhan 4 siswa tahun 2014.

 

Peristiwa tersebut hingga kini belum selesaikan secara tuntas. Sehingga kami mahasiswa sangat menolak pembangunan pos Koramil didistrik Bibida kampung Dama Dama dan distrik lainnya yang direncanakan yakni distrik Eka Dide, distrik Deiyai Miye, distrik Muye, distrik Okeitadi, distrik Epouto, distrik Teluk Deya dan distrik Kebo pada umumnya seluruh distrik kabupaten Paniai.

 

Hal tersebut, disampaikan koordinator lapangan Martinus Zonggonau sebagai anak asli kampung Dumadama sangat menolak perizinan pembangunan pos Koramil.

 

Kemudian, Nebot Widigipa mengatakan kami sangat menolak pembangunan pos Koramil karena TNI tidak menjaga kenyamanan masyarakat tetapi justru TNI  aktor kekerasan di tanah Papua.

 

"Kami mohon kepada pemerintah daerah dan semua tokoh masyarakat segera mencabut surat perizinan pembangunan pos Koramil di distrik Bibida, kampung Dumadama", katanya.

 

Selain itu, Yaikai Mote mewakili mama Papua khususnya Paniai menyampaikan kami sangat menolak pembangunan pos Koramil seluruh distrik kabupaten Paniai karena peristiwa kekerasan dan pemerkosaan pada tahun 1990an sangat kejam terhadap mama Papua.

 

"Untuk siapa pembangunan pos koramil sementara kondisi Papua masih darurat militer menjadi trauma bagi rakyat dalam melakukan aktivitas keseharian" pinta Yikai.

 

Berikut ini pernyataan mahasiswa Paniai dengan tegas menolak pembangunan pos militer:

 

Pertama, Kami mahasiswa/i Paniai dengan tegas menolak prajurit TNI satgas aparat teritorial yang merencanakan pembangunan distrik Bibida, kampung Dumadama.

 

Kedua, Kepala distrik Bibida dan 7 kepala kampung dan  beberapa tokoh-tokoh segera mencabut tanda tangan yang dilakukan pada tanggal 15 November 2021 di Markas Prajurit TNI kabupaten Paniai.

 

Ketiga, Kami mahasiswa/i Paniai tidak mau melihat kejadian-kejadian seperti di wilayah lain yang bersifat binatang buas sepertinya diteror disiksa dihukum bahakan cabut nyawa masyarakat sipil yang tak bersalah.

 

Keempat, Di distrik Bibida kampung Duma Dama rata-rata 95 persen masyarakat memiliki hobi berburu, oleh sebab itu hal ini sesungguhnya menghalangi aktivitas malam masyarakat kampung damai damai.

 

Kelima, Bupati kabupaten Paniai dan pemerintah distrik Paniai segera hentikan membuka pos prajurit TNI satgas aparat teritorial di seluruh listrik yang ada di kabupaten.

 

Pewarta: Yeko Gobai/KM

Editor: Admin/KM

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Tolak Pemekaran Paniai Timur

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait