Mahasiswa Papua Minta Bebaskan Tujuh Tapol Tanpa Syarat

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Tahun yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Ones Posup dan mahasiawa Papua membacakan pernyataan Sikap. (doc. prib. ustj.ist)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com-- Badan Eksekutif Mahasiswa,   Universitas Sains dan Tekonologi  Jayapura (BEM-USTJ), Senin, (2/3) di kampus USTJ, depan Jalan Masuk MENWA,  gelar mimbar bebas dan petisi dan penandatangan petisi. Pihaknya tegas meminta kepada rutan Balikpapan untuk kembalikan para tujuh tapol  ke Papua.

 

Mentri Hukum dan Lingkungan BEM PT USTJ, Arnold Yarinap  menyatakan  tujuh Tapol rasisme Papua harus di bebaskan dan di pulangkan ke Papua. Menurutnya, mereka bukan pelaku makar dan anarkis tetapi mereka adalah korban Rasis.

 

“Maka dari itu bebaskan empat  mahasiswa aktif, Hengky hilapok, Irwanus Urupmabin, BEM Alexander Gobay , BEM Uncen Ferry Gombo , dan tiga aktivis Papua, Agus Kossay , Steven Itlay dan Bucthar Tabuni,” paparnya tegas.

 

Dirinya juga menyinggung pelaku ujaran rasisme,  yang belum lama ini divonis lima bulan dan tujuh bulan.  Kata Dia hukum itu tidak berpihak kepada para korban yang saat ini masih ditahan dalam tahanan.

 

“Mereka mau di vonis hingga mau bertahun-tahun dan berdenda 500, 000 juta rupiah, ini tidak adil dan tidak benar dan Parah lembaga kampus Papua harus lebih khusus kampus USTJ dan Uncen perhatikan mereka sebagai anak untuk sebagai Bapak meminta mereka untuk di kasih pulangkan ke Papua,” tegasnya dalam orasi.

 

Sementara itu, pantauam kabarmapegaa.com di halaman kampus USTJ, mahasiswa USTJ kembali melakukan penandatanganan petisi dan bergantian orasi dengan tuntutan yang serupa: Bebaskan seluruh Tahan Politik Papua yang saat ini masih didalam penjara.

 

Akhir dari kegiatan ini, pihak USTJ juga nyatakan sikap. Terdapat enam tuntutan yang selanjutnya dibacakan oleh Ones Posup. Berikut adalah pernyataan sikap:

 

Kami mahasiswa USTJ dan kami mahasiswa Papua dengan tegas meminta kepada para penegak hukum dan penuntut hukum Republik Indonesia bahwa:

 

Pertama, Hukum harus berlaku adil bagi semua insan di negara ini. Pelaku rasisme di surabaya hanya di vonis 5 bulan dan 8 bulan Penjara , Sebenarnya jika hukum adil maka , Pelaku rasisme harus lebih vonisnya dari semua korban rasisme yang sedang di tahan di seluruh Indonesia.

 

Kedua, Seluruh rakyat Papua, pemuda, dan mahasiswa Papua, sedang menunggu putusan dari semua Tahanan Rasisme yang sedang di proses Hukum saat ini. Apakah hukum ini akan adil dan berlaku bagi rakyat orang Papua atau tidak ? Karena mereka adalah KORBAN RASISME BUKAN PELAKU RASISME.

 

Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia segera tindak lanjuti data 57 tahanana Politik Rasis yang diberikan Aktivis HAM dalam kunjungan Presiden RI ke Australia da BEM Universitas Indonesia kepada Melkompolham RI dalam acara Talk Show di kampus Universitas Indonesia . Dan kami minta Presiden dan wakil Presiden RI segera bebaskan Tahanan Tanpa syaarat.

 

Keempat, Bebaskan tahanan politik Rasisme, mereka tidak bersalah,Stop Kriminalisasi Pasal makar.

 

Kelima, Bila Penegak Hukum tidak bebaskan Korban Rasisme yang adalah Tahanan politik Rasisme, maka mahasiswa Papua siaap boikot PON Papua 2020.

 

Dengan demikian , jika hukum masih adil bagi orang papua, kami meminta kepada penegak hukum BEBASKAN TANPA SYARAT SEMUA TAHANAN RASISME DI SELURUH INDONESIA.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait