Mahasiswa Papua Minta Pendidikan Digratiskan

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
PENDIDIKAN

Tentang Penulis
Foto : Yunus Gobai/KM

 

 

JAYAPURA, KABRMAPEGAA.com--Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM) West Papua menggelar unjukrasa untuk menentang biaya pendidikan yang mahal dan berorientasi bisnis sehingga massa menolak pelaksanaan UN yang digelar hanya untuk kepentingan bisnis.

 

Aksi unjukrasa yang dimulai dari Uncen Atas, Gapura Uncen bahwa  dan STIKOM rabu, (10/18) itu adalah mahasiswa melakukan aksi long march, menyusuri Jalan Abe dan langsung menuju kantor DPR Papua Jayapura.

 

Di lokasi, mereka disambut puluhan mahasiswa dari Uncen atas  yang tergabung dalam FIM. Kedua kelompok mahasiswa kemudian  bergabung dan bergantian berorasi di depan Gapura Uncen  dan mengakibatkan macetnya lalu-lintas di sekitar lokasi.

 

Papua berlaku UUD otonomi Khusus seperti memungkinkan dilaksanakannya pendidikan gratis tetapi biaya pendidikan tetap mahal.

 

Itu disebabkan  kekayaan itu diperas oleh negara-negara asing dan negara Klonial akibat mahalnya biaya pendidikan maka mahasiswa  yang dihasilkan tidak mampu mengelolah kekayaan yang ada, kata Okipur Tapior,kordinator lapangan FIM WP.

 

Saat ini kata dia, kualitas pendidikan Papua sangat memperihatinkan. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya indeks pembangunan manusia Papua dan peringkat pendidikan yang berada pada urutan 12 dari 12 negara yang ada di Asia Tenggara terjadi di tanah Papua.

 

Anggaran pendidikan  besar 20% dari APBN, OTSUS ternyata tidak disalurkan oleh oknum-oknum yang tak berpihak pada rakyat, katanya.

 

Mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain tidak menyekolahkan anaknya.

 

Ketua FIM West Papua, Siwe Weya dalam pernyatan  sikap mengatakan pendidikan saat ini bertolakbelakang dengan filosofi pendidikan yaitu memanusiakan manusia.

 

Sistem pendidikan yang dipakai saat ini berorientasi pada uang dan hanya sebatas mengisi lapangan pekerjaan saja.

 

"Model pendidikan nasional yang sangat kapitalistik telah mengubah wajah pendidikan yang dulunya berperan sebagai institusi pencerahan menjadi isntitusi yang berorientasi pasar, "katanya.

 

Sekertaris komisi V DPR Papua Natan Pahabol, didampingi empat komisininer dari dapilg 14 otonomi khusus menerima pengunjuk rasa.

 

Natan sangat setuju pada tuntutan mahasiswa agar pendidikan digratiskan. Dia juga menyatakan pihaknya akan berupaya keras untuk memperbaiki sistem pendidikan di Papua. Langsuang ketemu dengan perguruan tinggi yang ada di kota ini.

 

Kita terus memperbaiki pendidikan di Papua, agar kualitas pendidikan kita di Papua lebih baik.

 

Aspirasi dari mahasiswa ini akan menindaklanjuti kepada Gubernur Papua, komisi V, pihak perguruan Tinggi Negeri dan Swasta  untuk membicarakan anggaran otonomi khusus dibagian pendidikan," tutupnya.

 

Pewarta: Yunus Eki Gobai/KM

 

Baca Juga, Artikel Terkait