Mahasiswa Sulut Tolak Pemekaran  Provinsi dan Kabupaten Di Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Mahasiswa Papua, FRI-WP, dan Pembebasan  Menandatangani Petisi Tolak Pemekaran Provinsi dan Kabupaten di Papua

 

MANADO, KABARMAPEGAA.com---  Puluhan Mahasiswa Papua gandeng  Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) serta  PEMBEBASAN di  Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (04/05/2019),  dengan tegas menolak pemekaran Provinsi dan Kabupaten di atas Tanah Papua dan Papua Barat. Aksi penolakan tersebut dilaksanan dengan cara penandatanganan petisi di  aula asrama Cendrawasih Putra V Papua,  Manado.

 

Aktivis Papua Emil Wakei mengatakan dengan tegas dirinya dan kawan-kawan seperjuangannya menolak  Pemekaran tersebut karena dinilai tidak ada untungnya bagi rakyat Papua.

 

“Ia kami tolak karena hidup dengan negara kapitalisme, kolonialisme, rakyat sipil Papua jadi Korban dimana-mana,” jelasnya kepada kabarmapegaa.com.

 

Keinginan kami, lanjut Emil,  hanya minta penentuan nasib sendiri bagi rakyat west Papua sebagai solusi demokratif.

 

“Pemekaran Provinsi Papua Tengah hanya akan menjadi konflik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan politik. Ini menjadi ancaman besar bagi rakyat West  Papua,” katanya.

 

Tempat yang  sama,  salah satu Anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Indonesia Tengah,  Anselmus Cambuah juga menuturkan hal yang serupa dengan Wakei.

 

 “Kehadiran Pemekaran Provinsi dan Kabupaten akan  dan selalu terjadi ancaman di berbagai aspek kehidupan rakyar west Papua. Baik itu, di setor sosial dan budaya, politik ekonomi dan keamanan,” jelasnya tegas.

 

Untuk itu, pihaknya meminta kepada presiden Jokowi untuk membatalkan pemekaran Provinsi Papua dan Kabupaten.

 

"Menolak rencana pemekaran Provinsi papua dan Kabupaten, sebagaimana yang digulirkan kembali oleh Bupati-Bupati Papua papua Barat ketika Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi Papua. 1 April 2019," kata Anselmus

 

Pantauan media ini dilapangan, selain  pemekaran provinsi dan Kabupaten, mereka juga menolak  perusahaan-perusahaan  ilegal masuk tanpa ketahui orang asli Papua, yang tujuannya mengambil kekayaan alam Papua.

 

Pewarta : Anton F Gobay

Editor: Manfred Kudiai/KM

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait