A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/ci_sessionf3f9f6a178763e714366cdc91b709628119ada93c7a7968975e3ddff534b2df8a6d78b3d): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/kabar928/public_html/application/controllers/WebAll.php
Line: 8
Function: __construct

File: /home/kabar928/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kabar928/public_html/system/core/Exceptions.php:272)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/kabar928/public_html/application/controllers/WebAll.php
Line: 8
Function: __construct

File: /home/kabar928/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kabar928/public_html/system/core/Exceptions.php:272)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/kabar928/public_html/application/controllers/WebAll.php
Line: 8
Function: __construct

File: /home/kabar928/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

MAKNA 1 DESEMBER BAGI BANGSA WEST PAPUA

MAKNA 1 DESEMBER BAGI BANGSA WEST PAPUA

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

3 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Yogyakarta, (Minggu/9/12/2018). Foto Doc. (Yoseph Sakof/KM)

 

Oleh, Yoseph Sakof)*

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Tanggal 1 Desember sebagai hari bersejarah bagi orang Papua adalah kalender penting dalam perjuangan Papua yang terus diperingati setiap tahun. Momen bersejarah pada 1961 untuk kali pertama Parlemen Papua Barat di bawah administrasi Belanda, mengibarkan Bendera Bintang Kejora, simbol pengakuan status berdirinya Negara Papua Barat. Sejak itu, Bendera Bintang Kejora dikibarkan di seluruh wilayah Papua Barat berdampingan dengan Bendera Belanda hingga Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua Barat kepada United Nations Tempprary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962, lalu Papua dianeksasi untuk bergabung dengan Pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963. UNTEA adalah mekanisme Internasional yang melibatkan PBB untuk menyiapkan satu jajak pendapat apakah rakyat Papua memilih untuk merdeka atau berintegrasi dengan Negara Indonesia.

 

Cerita untuk menuju jajak pendapat itu, orang Indonesia menyebutnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sementara orang Papua menyebutnya “Act of No Choice”, tidak bersih dari manipulasi dan intimidasi militer Indonesia. Maka, sejak administrasi Papua dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia, Pengibaran Bendera Bintang Kejora berujung pada tindakan kekerasan, teror, penangkapan dan penyiksaan. Orang Papua yang diketahui mengibarkan Bendera Bintang Kejora bernasib buruk karena akan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pihak keamanan Indonesia. Oleh sebab itu, Bangsa West Papua dari Sorong sampai Samarai dapat memperingati setiap 1 Desember sebagai hari manifesto politik bagi rakyat Papua.

 

Sejak Pemerintah Indonesia berhasil menganeksasikan Papua ke dalam NKRI dengan menerapkan kebijakan publik yang disebut “degenerative public policy terhadap penduduk asli Papua demi kepentingan ekonomi, politik, keamanan dan pemusnahan etnis  orang Papua. Pendekatan pembangunan “degeneratve public policy” artinya kebijakan publik pemerintahan Indonesia di Papua adalah kebijakan yang meremehkan, merusak, melumpuhkan, menghancurkan, memusnahkan, memporak-porandakan semua modal hidup penduduk asli Papua. Pemerintah dan aparat keamanan selama ini menciptakan mitos dan stigma orang Papua adalah OPM, separatis, dan pembuat makar.

 

Semua mitos dan stigma ini telah melembaga dan menjadi alat penindasan terhadap penduduk asli Papua selama ini. Sekarang pemerintah dan aparat keamanan dengan gemilang memberikan stigma dan mitos teroris kepada orang Papua terutama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan beberapa oragnisasi-organisasi lain yang mendukung secara penuh bagi perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Aparat Kepolisian dengan cara yang mengada-ada mempromosikan isu teroris di Papua kepada negara imperialis asing (Amerika Serikat, Australia, dan Inggris) dengan tujuan utama yaitu (1) Perjuangan Rakyat Papua menuntut hak politik dengan cara-cara damai selama ini diarahkan ke perjuangan atau gerakan teroris supaya masyarakat Internasional tidak mendukung perjuangan hak politik rakyat Papua, (2) Agar pemerintah Amerika Serikat, Inggris dan Australia dengan sekutunya memberikan bantuan dana dalam jumlah besar kepada aparat keamanan Indonesia dengan alasan  untuk biaya operasi penumpasan terorisme di Papua dan sisi lain untuk mengamankan kepentingan imperialis asing di Papua.

 

Proses pengindonesian orang Papua yang dilakukan tidak demokratis, tidak tuntas dan tidak menjangkau sebagian besar masyarakat Papua maka militer Indonesia (TNI/POLRI) melakukan tindakan kekerasan dan pemaksaan sehingga sampai saat ini pun Ideologi dan Nasionalisme Papua tetap eksis di perjuangkan untuk meluruskan kecacatan Sejarah Papua. Hal ini bisa dibuktikan bahwa setiap tanggal 1 Desember diperingati Bangsa West Papua  sebagai Hari Kemerdekaan bagi Rakyat Papua. Perlu diketahui bahwa persoalan tanggal 1 Desember  merupakan Persoalan perjuangan untuk memecahkan masalah Papau (Solving Papua's Problem) yang merupakan persoalan pemecahan akar masalah Papua yang belum tuntas sampai saat ini. Hal ini jelas dan pasti akar masalah Papua adalah (a) Status politik dan sejarah aneksasi Papua ke dalam wilayah Indonesia yang belum jelas sampai sekarang, (b) Pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara selama ini terhadap rakyat Papua (c) Kegagalan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan selama ini, (d) Pelaksanaan kegagalan Otonomi Khusus (Otsus) bagi rakyat Papua yang belum menyelesaikan akar persoalannya, (e) Pemusnahan etnis Papua, (f) Peminggiran Penduduk asli papua dalam segala aspek. Oleh karena itu, jalan penyelesaian yang lebih bermartabat dan setara adalah dialog damai tanpa syarat antara Pemerintah  Indonesia dengan Rakyat Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Perlu ditegaskan juga bahwa Akar masalah Papua bukan soal kesejahteraan yang di pikirkan dan di kompanyekan Pemerintah Indonesia kepada orang asli papua (OAP) melainkan status politik rakyat Papua itu sendiri.

 

Kesejahteraan ini sudah dijanjikan pada saat PEPERA 1969 yakni hampir 57 tahun melalui Mentri dalam Negeri Indonesia pada waktu itu di depan 175 orang peserta Dewan Musyawarah PEPERA (DPM) di Merauke pada 14 Juli 1969 Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk membangun kesejahteraan rakyat Irian Barat (Papua). Mendengar janji manis dari Pemerintah Indonesi maka rakyat Papua tidak ada pilihan lain maka 175 orang yang dikarantinakan oleh Pemerintah Indonesia memilih secara paksa untuk bergabung dengan Negara Indonesia dengan tekanan dan represifitas dari para militer Indonesia. Dalam realitasnya sekarang hanya ada penderitaan, tetesan darah dan cucuran air mata serta pembantaian penduduk asli Papua terus terjadi dari 1961-2018. Penangkapan, penculikan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan, peradilan yang tidak adil dan diskriminatif, pemenjaraan yang tidak manusiawi dan perampasan tanah penduduk asli Papua terus berlanjut hingga kini. Janji manis Pemerintah Indonesia pada tahun 1969 diulang lagi dalam tahun 2001 dengan dikeluarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus). Otsus yang  diberikan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan agar ada tindakan  keberpihakan (afimatative action), ada perlindungan (protection) dan ada pemberdayaan (empowering) bagi rakyat Papua. Tapi dalam era Otsus justru pembantaian terhadap penduduk asli Papua meningkat tajam. Manusia Papua diberlakukan tidak manusiawi seperti hewan. Manusia Papua tidak ada nilainya dari pandangan Pemerintah Indonesia.

 

Martabat Manusia benar-benar direndahkan. Pemusnahan penduduk asli papua benar-benar terjadi di depan mata kita. Kekerasaan dan kejahatan negara atas nama kepentingan nasional dan keutuhan NKRI mengakar di Papua. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Negara Indonesia tidak pernah jedah. NKRI harga mati sebagai jargon kemunafikan untuk menindas Rakyat Papua. Ironis, Nasib orang asli papua bersama Indonesia. Ada ancaman terbesar dari Pemerintah Indonesia dengan pendekatan pembangunan (Degeneratif publik policy) yang dihadapi oleh penduduk asli papua saat ini. Tekanan TNI dan POLRI, tekanan membanjirnya orang-orang Non-papua masuk ke papua tanpa terkendali, tekanan dominasi  Ekonomi oleh orang-orang Non-Papua (melayu) menguasai semua sektor perekonomian di Papua, tekanan perusahan-perusahaan Asing yang beroperasi di Papua, tekanan pemekaran Kabupaten, Kota dan Provinsi yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk asli Papua, tekanan masyarakat internasional dengan kepentingan ekonomi, tekanan perampasan tanah milik penduduk asli Papua atas nama pembangunan nasional, tekanan pembelokan perjuangan dialog damai dan hak politik rakyat Papua kearah isu kejahatan, pemberantasan korupsi dan terorisme di Papua. Deskripsi diatas merupakan ancaman serius bagi keberlansungan hidup dan masa depan penduduk asli Papua. Rakyat Papua dan para elit Papua perlu menyikapi ancaman ini dengan kritis dan serius agar kedepan jangan sampai orang lain menjadi penghuni pulau ini dan mereka hanya mempelajari dan mengetahui melalui sejarah bahwa di tanah ini pernah dihuni orang Papua yang berrambut keriting dan berkulit hitam tetapi telah punah akibat tindakan dari Negara Indonesia melalui infasi militernya yang telah melakukan pemabtaian dan genosida secara terstruktur, sistematis dan masif di Papua.

 

Akhir dari kesimpulan ini saya mengutip arti dan makna Alinea Pertama  Pembukaan UUD 1945  yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Dengan demikian,  sudah saatnya Pemerintahan Indonesia harus menyadari dan mengakui secara de jure dan de facto status politik Papua. Perlu diadakan dialog damai tanpa syarat antara  Pemerintah Indonesia dengan Rakyat Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral untuk mengakhiri status politik Papua. Happy Independence Day Papua (1 Desember 1961- 1 Desember 2018).

 

Penulis adalah Mahasiswa Papua Kuliah di Yogyakarta)*

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: