Masifnya Pembungkaman Ruang Demokrasi dan Penangkapan Aktivis, Berikut Pernyataan FRI-WP dan AMP

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
NASIONAL

Tentang Penulis
Ilustrasi Gambar. Kreator: fri wp

 

Pernyataan Sikap Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

Pembungkaman demokrasi kembali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai bentuk tindakan represif aparat bersenjata TNI-Polri terhadap aksi damai rakyat Papua maupun non Papua pada Peringatan Deklarasi Kemerdekaan West Papua. 

Setiap tahun, momen tersebut selalu diperingati dengan berbagai cara. Baik ibadah bersama, upacara adat, maupun unjuk rasa damai. Cara-cara itu ditempuh guna menuntut pelurusan sejarah integrasi Papua ke Indonesia yang dilakukan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang prosesnya tidak demokratis karena menyalahi prinsip dasar one person one vote.

Tanggal 1 Desember 2019 menjadi hari kelam bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Massa aksi di berbagai wilayah Papua maupun luar Papua mengalami tindakan represif dari TNI-Polri. 

Di Kabupaten Fak Fak, 54 rakyat Papua dari empat desa ditangkap karena berpartisipasi dalam upacara pengibaran Bintang Kejora. Di Jayapura 34 orang ditangkap pada 30 November 2019 malam, ketika dalam perjalanan menuju Lapangan Trikora di Abepura untuk menghadiri upacara perayaan kemerdekaan West Papua. Kemudian 20 orang di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka makar, sedangkan 6 lainnya (berinisial KA, WW, AI, AS, SS, PM) dikenai delik kepemilikan senjata tajam Undang-Undang Darurat yang sudah usang serta pasal 106 dan pasal 2 ayat (1) KHUP.  Sejumlah 13 orang berinisial SK, MI, LI, SJ, RT, CHB, YW, YT, IB, YB, NM, MY dipersangkakan dengan pasal 106 KHUP dan satu orang LK dipersangkakan terkait makar serta penghasutan pasal 106 dan pasal 160 KHUP. Selain itu terjadi pula penangkapan secara sewenang-wenang terhadap 4 mahasiswa berinisial MY, DT, PZH, ED, yang sedang beribadah di Gereja Katolik Gembala Baik Abepura, Jayapura, karena membawa bendera Bintang Kejora ke dalam rumah ibadah. 

Di luar wilayah Papua, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Ambon dibubarkan paksa oleh satuan keamanan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP saat menggelar aksi di depan Gong Perdamaian Dunia, Ambon, Minggu (1/12/2019). Salah seorang massa aksi, berinisial I dipukul dan dirampas megafonnya oleh kepolisian ketika berorasi. Sedangkan di Ternate aksi FRI-WP bersama Komunitas Mahasiswa Papua (KMP) yang diselenggarakan Senin (2/12/2019) di depan Universitas Muhammadyah Ternate, dibubarkan paksa oleh TNI dan Polri. Sepuluh orang berinisial A, H, Y, A, I, U, AS, O, I, E ditangkap dan mendapat tindak kekerasan berupa pukulan dan tendangan dari pihak TNI dan Polri. Sepuluh orang itu baru dilepas kepolisian setelah diperiksa di Polres Ternate lebih dari 24 jam.

Penangkapan, pemukulan, intimidasi hingga pemenjaraan terhadap para aktivis Papua maupun non Papua yang terjadi di wilayah Papua maupun di luar Papua menunjukkan bahwa sejatinya tidak ada demokrasi bagi bangsa West Papua. Beragam bentuk ekspresi politik yang berasal dan dilakukan oleh rakyat Papua maupun non Papua selalu direspons dengan alat dan tindak kekerasan negara: TNI dan Polri. 

Atas dasar hal tersebut maka kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut:

  1. Hormat dan solidaritas kami bagi seluruh korban kekerasan aparat TNI dan Polri.

  2. Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis untuk bangsa West Papua.

  3. Kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat bagi bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin

  4. Tarik militer (TNI-Polri) organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua

  5. Bebaskan semua tahanan politik Papua termasuk Surya Anta tanpa syarat

  6. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, dan korporasi internasional lainnya, yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di tanah Papua

  7. Buka akses jurnalis nasional dan internasional di tanah West Papua

 

 Jakarta, 3 Desember 2019

 

Rico Tude & Pranadipa R Syahputra

(Juru Bicara Fri-West Papua)

 

Jhon Gobai

(Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua)

#Politik

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait