Masyarakat Adat Suku Mairasi di Wondama MenolakTegas Hadirnya PT. KTS

Cinque Terre
Manfred Kudiai

3 Bulan yang lalu
KABAR PAPUA BARAT

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Suasana saat jumpa Pers, Kepala Distrik Naikere, Kab.Teluk Wondama, Kostan Natama (sebelah kiri ujung) didampingi tokoh pemuda dan tokoh adat. (Petrus/KM)

 

MANOKWARI,KABARMAPEGAA.com---Masyarakat Adat Suku Mairasi di Kabupaten Wondama menyatakan sikap tegas menolak kehadiran PT. Kurniatama Sejahtera (KTS) di Kampung Undurara, Wosimo dan Inyora yang mengelola hasil hutan (kayu) di wilayah adat Suku Mairasi tersebut.  Pasalnya,  masyarakat Mairasi menilai  kehadiran perusahaan PT. KTS menciptakan ketidaknyamanan, ketidak harmonisan dan tidak menjamin keuntungan bagi masyarakat adat setempat.

 

Hal tersebut diungkap masyarakat adat suku  Mairasi dalam jumpah pers yang dilaksanakan, Senin (19/06). Buktinya, diduga  PT. KTS melalui aparat keamanan Negara (TNI) masyarakat adat telah mendapat kekerasan dan penyiksaan terhadap tiga warga dari Kampung Sararti dan Kampung Ambumi diwaktu silam.

 

Bukan hanya itu, Kepala Suku Mairadi di Dusun Toro,  Kampung Wosimo, Distrik Naikere, Yunus Urio mengakui dirinya pernah mendapat intimidasi dari aparat TNI.

 

“Untuk itu, kepala Suku Mairadi, Yunus Urio bersih keras menolak perusahaan PT.KTS dari bumi Wondama. Sebab pihaknya menilai areal eksploitasi Kayu adalah wilayah adat Suku Mairasi,”  katanya kepada wartawan saat jumpah pers disalah satu kediaman di Manokwari, Papua Barat Senin (19/06) sore.

 

Dikatakan Kepala Suku Urio,  Memang Perusahaan KTS  punya Uang,  itu  bapak punya uang. Kalau Hutan dan kayu adalah milik saya, milik kami.  “Bapak tidak punya hak untuk melakukan unsur paksaan. saya menolak perusahaan KTS dari tanah Mairas,"katanya dengan tegas.

 

Kepala Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Kostan Natama membenarkan suara penolakan masyarakat Mairasi di Wondama sekaligus pihaknya ikut mendukung menolak kehadiran perusahaan kayu tersebut.

 

Kata Kostan, sebagian besar masyarakat adat dan dusun tidak menerima perusahaan ini masuk. “Sekalipun Kostan adalah seorang kepala Distrik diwilayah eksploitasi Kayu oleh PT. KTS ini dirinya mengakui sama sekali tidak dilibatkan dalam setiap pertemuan yang digelar PT.KTS  bersama pemda provinsi bahkan dinas kehutanan perusahaan,” jelasnya.

 

Kepala Distrik Natama, pertanyakan perusahaan mengapa tidak melibatkan pemerintah daerah menemui masyarakat adat membicarakan kehadiran perusahaan.

 

"Atas dasar apa perusahaan, dia tidak pernah libatkan pihak pemerintah untuk hadir. Ada apa dibalik in? Saya ini kepala Distrik. Saya punya wilayah pemerintahan. Kenapa kami tidak dihargai, tidak dihormat sebagai pemerintah. Saya ini kepala distrik, nama saya ada di Negara. Pemerintah pusat harus tahu bahwa kabupaten Teluk wondama terdiri dari 13 Distrik dan 75 kampung berarti dia tahu susunan struktur pemerintahan yang ada di kabupaten Teluk Wondama. Kenapa perusahaan lalai dalam pertemuan dengan suatu masyarakat adat. Ini sesuatu yang aneh dan sesuatu yang lucuh dan sesuatu yang tidak berlandaskan hokum," bebernya.

 

Maka,  Natama menegaskan pemerintah Provinsi dan dinas kehutanan membuka diri dengan masyarakat adat,  mengatur persoalan perusahaan Kayu dengan masyarakat adat setempat.

 

"Pemerintah provinsi membuat surat ijin ke wilayah, pemerintah provinsi papua barat dia harus tahu.mana Kabupaten Induk dan kabupaten pemekaran. Itu harus jelas. Dia harus tahu dari masyarakat adat itu punya keingiannya apa. Masyarakat adat harus duduk kembali diskusi dengan pihak  kehutanan provinsi untuk bicara. Pemerintah daerah harus fasilitasi mengundang Pihak perusahaan, Pemda, dinas kehutanan dan masyarakat adat untuk duduk bicara selesaikan persoalan," pintanya.

 

Selain itu, salah satu Pemuda asal Suku Mairasi,  Agus Vet menolak keras perusahaan KTS ini. " Tidak boleh ada lagi aktivitas perusahaan atau ilegal logging lagi. Tidak boleh lagi ada markas perusahaan ditanah adat Mairasi," tegasnya.

 

Dikatakan Agus, belun lama ini pihaknya telah bertemu dengan DPR PB dari fraksi Otsus. Lanjut Agus, ketua lembaga legislatif fraksi Otsus ini berjanji akan persiapkan Pansus untuk melakukan investigasi direal perusahaan pada bulan Agustus 2019 mendatang.

 

Namun, dirinya bersama masyarakat Mairasi hingga berita ini dinaikan belum mendapat respon positif dari pihak DPR PB faksi Otsus soal kunjungan Pansus diwilayah perusahaan.

 

Persoalan ini, Kata Agus pernah disampaikan juga di MRP PB dan ada respon balik sampai detik ini. “Upaya Agus bersama rombongan masyarakat adat Wondama ini masih terus dilakukan sampai di kantor LP3BH Manokwari ditanah Papua sebagai pengaduan mendorong persoalan keranah hukum.”

 

Dalam jumpah pers ini masyarakat adat suku mairasi menyatakan sikap tegas agar  PT.Kurniatama Sejahtera segera ditutup.

 

 

Pewarta: Petrus Yatipai

Editor: Manfred Kudiai

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait