Masyarakat Tolak Pemekaran Polres dan  Perusahan Penambangan di Intan Jaya

Cinque Terre
Manfred Kudiai

14 Hari yang lalu
MEEPAGO

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Saat Sosialisasi Komisi SOMATUA di Kabupaten Intan Jaya. (Doc. Komisi SOMATUA.IST)

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Masyarakat Intan Jaya sepakat menolak pemekaran Polres Baru dan  menolak adanya perusahaan yang diduga akan lakukan operasi tambang di empat lokasi titik pusat emas pada kabupaten Intan Jaya Papua, tepatnya di Wabu, di Distrik Sugapa; Lokabu, Distrik Sugapa; Kemabu, Distrik Homeho dan Yabu, di Distrik Itadipab.

 

Hal penolakan tersebut dilakukan dengan menandatangani petisi  oleh masyarakat Intan Jaya saat  sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komunitas Mahasiswa Independen SOMATUA Intan Jaya (Komisi SAMATUA) yang diselenggarakan dari tanggal 2 - 15 Januari 2019  meliputi 8 Distrik yakni, Biandoga, Wandae, Homeyo, Sugapa, Hitadipa, Agisiga, Tomosiga,Dan Ugimba.

 

Deselinus Sani, Ketua II Komisi SAMATUA kepada kabarmapegaa.com mengatakan tandatangan petisi dan penolakan PT Tambang Baru di Intan Jaya, dengan tegas ditolak oleh masyarakat setempat.

 

“Terkait tanda persetujuan menolak pemekaran Polres baru dan penambangan di kabupaten Intan Iaya, Komisi  SOMATUA  bergandengan-tangan bersama masyarakatdesa di Kabupaten Intan Jaya telah menyatakan sikap bahwa dengan tegas menolak Pemekaran Polres Dan Penambangan Tambang PT di Kabupaten Intan Jaya,” jelasnya saat diwaawancara kabarmapegaa.com, (5/2/2019) via telpon sellurer.

 

Kata Sani, aspirasi penolakan dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh seluruh masyarakat akar rumput Kab Intan Jaya bahwa  menolak tegas pemekaran Polres dan rencana-rencana penambanga tambang PT.di Kabupaten Intan Jaya.

 

Sani menjelaskan, Komisi SOMATUA telah sosialisasi terbuka mulai dari ujung kampung Gepelo kecamatan Wandae sampai kecamatan Agisiga bahwa.

 

Dalam sosialisasi tersebut disepakati untuk (1) tidak diperbolehan jual-beli tanah di Intan Jaya, (2) menolak  rencana pembangunan Polres Baru dan (3) menolak tegas seluruh rencana penambangan tambang PT di Kabupaten Intan Jaya.

Petisi Penolakan Polres baru dan Proyek Penambangan di Intan Jaya

“Tiga point diatas telah disosialisasikan kepada masyarakat akar rumput Kabupaten Intan Jaya (Mbulu-Mbulu Sampai Magataga). Sosialisai berjalan dengan aman dan lancar masyarakat sepaham dengan kami Komisi Somatua untuk menolak tegas 3 (tiga) hal tersebut,” jelasnya.

 

Untuk itu, Komisi SOMATUA bersama seluruh lapisan masyarakat Intelektual Kabupaten Intan Jaya  menuntut kepada pemerintah kabupaten Intan Jaya  supaya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Komisi SOMATUA  ini harus didengarkan dan diindahkan semestinya.

 

Tanggapan Masyarakat

 

Tanggapan masyarakat Kab.Intan Jaya saat  sosialisasi bersama Komisis Somatua, masyarakat setempat sepakat menolak pembangunan Polres Baru dan menolak adanya perusahaan yang diduga akan lakukan operasi tambang di empat lokasi titik Pusat emas pada kabupaten tersebut. Tepatnya di Wabu, di Distrik Sugapa; Lokabu, Distrik Sugapa; Kemabu, Distrik Homeho dan Yabu, di Distrik Itadipab.

 

Dikatakan masyarakat Intan Jaya, pemekaran dan pembukaan lahan pertambangan  bukan  permintahan Masyarakat setempat. “Jangan  membawa malapetaka bagi kami dan generasi.”

 

Masyarakat Intan Jaya juga dengan tegas melarang  penambangan tambang berbentuk PT maupun CV karena dinilai  tidak ada keuntungan bagi mereka.

 

Kemudian masyarakat setempat untuk tidak memberikan selahan tanah dengan cara jual  namun kemungkinan bisa dilakukan  jika dikontrak.

 

Dengan demikian, Pemdah Intan Jaya juga diminta segera bentuk atau membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk menolak semua praktek-praktek pembangunan yang dilakukan sepihak tanpa disepakati bersama masyarakat melalui sosialisasi.

 

Hasil Sosialiasi Komisi SOMATUA bersama Masyaraat

 

Komisi Somatua telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak jual tanah dan hal ini telah disepakati dalam sosialisai tersebut. Hal ini telah dibahas dalam sosialiasi karena melihat situasi daerah di Kab.Intan Jaya saat ini yang menjual tanah dengan harga yang murah.

 

“Banyak masyarakat di sana yang melakukan menjual tanah, sehingga Komisi SOMATUA melakukan sosialisasi bersama masyarakat supaya masyarakat tidak lagi melakukan hal tersebut. Ini supaya, menyelematkan generasi penerus kab.intan Jaya karena generasi kedepan akan susah lagi untuk tempat tinggal.”

 

“Kami tidak mau terjadi  hal yang sama di daerah-daerah lain seperti, putra pribumi jauh dari kota karena pusat kota di kuasai oleh orang lain, dan kami tidak mau juga  putra daerah beli tanah kepada pendatang atau orang lain diatas tanahnya sendiri,” jelas  Sani lagi.

 

Dalam sosialisasi ini, kata Sani, kami minta masyarakat suapaya jangan jual menjual tanah karena untuk menyelamatkan generasi kedepan, mereka mau tinggal dimana kalau tanahnya dijual habis, sehingga kami telah meminta supaya masyarakat di sana tidak menjual tanah. Hal ini harus dimengerti dan memahami oleh masyarakat untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan kedepan demi generasi kabupaten Intan Jaya.

 

Sementara itu, Pemda Intan Jaya dinilai, sejak terbentuknya Kabupaten Intan Jaya ( 2018)  belum ada perda yang membahas terkait ini. Untuk itu kata Sani, Pemerintah segerah rekonsiliasi perdamaiaan atas Konflik penyelenggara pemilu Tahun 2017.

 

Pemda Intan Jaya juga diminta supaya segerah menjalankan aktivitas perkantoran di Wilaya Intan Jaya dan membangun kembalih dan bersatu menuju perubahan daerah.

 

Sosialisasi  Komisia SOMATUA dengan tegas menolak semua Penambangan Tambang (PT) yang akan masuk dan beroperasi di wilayah Kab.Intan Jaya dan mengajak masyarakat untuk tidak diperbolehkan lagi untukk jual tanah dan dengan tegas Penempatan Pembanguna Polres di Kab. Intan Jaya Karena tidak sesuai kriteria pembentukan  Kapolres di Suatu Daerah/Wilayah.

 

Jadi tegas Sani,  PT Moni Sejahtera pada kususnya dan umumnya penambangan PT lainnya yang ancang-ancang masuk ke Intan Jaya  segera hentikan proyek-proyek tersebut. “Mereka ini adalah yang menciptakan malapetaka di masyarakat Intan Jaya.”

 

Penempatan Pembangunan Polres di Kab. Intan Jaya tidak sesuai kriteria pembentukan  Kapolres di suatu daerah/wilayah sehingga diminta penuhi kriteria tersebut.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Tolak Pemekaran Paniai Timur

Baca Juga, Artikel Terkait