Melawan Lupa, Didesak Jokowi Tuntaskan Kasus Wasior Berdarah

Cinque Terre
Alexander Gobai

6 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)
Keterangan  Foto : Pihak Aliansi, DPR Papua, Aktivis sedang memberikan penyataan dalam Jumpa Pers (Jupe) di Kantor Elsham Padang Bulan, Jayapura. Foto: (Humas SOS/KM)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) untuk Tanah Papua mendesak Presiden Jokowi dan Kejaksaan Agung RI untuk segera menuntaskan kasus Wasior Berdarah 2001 ke pengadilan HAM di Papua. Desakan itu mengingatkan terjadinya peristiwa pelanggarana Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada 17 tahun lalu di Wasior.

 

“Mendesak pemerintah pusat untuk memulihkan dan merehabilitasi hak korban dan keluarganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Anum Siregar Direktur Aliansi Demokras Untuk Papua (ALDP) dalam siaran Pers yang diterima kabarmapegaa.com di Abepura, Kamis (14/6).

 

Menurutnya, Peristiwa Wasior Berdarah merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Kasus pelanggaran HAM Wasior berawal dari masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dirampas oleh perusahan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

 

“Masyarakat menuntut ganti rugi kepada perusahan atas tanah adat–termasuk kayu-kayu mereka yang dikuasai PT Dharma Mukti Persada. Tuntutan masyarakat tidak dipedulikan oleh pihak perusahaan yang di backup oleh anggota Brimob,” ujarnya.

 

Sekelompok orang bersenjata melakukan penyerangan terhadap PT Darma Mukti Persada (DMP) di Kecamatan Wasior pada tanggal 31 Maret 2001. Dalam peristiwa tersebut tiga orang pegawai PT DMP menjadi korban. Pada tanggal 13 Juni 2001 terjadi lagi penyerangan terhadap base camp CV Vatika Papuana Perkasa (VPP) di desa Wondiboi. Dalam peristiwa ini lima orang anggota Brimob tewas dan satu orang warga sipil. Setelah peristiwa Polda Papua melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku penyerangan ke berbagai desa dan kecamatan disekitar Wasior, dengan dukungan Kodam XVII Trikora3 melakukan " Operasi Tuntas Matoa".

 

“Kami mendesak pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi pejuang kemanusiaan, pejuang masyarakat adat dan lingkungan,” katanya.

 

Sementara, Teddy Wakum mengatakan, berdasarkan laporan Komnas HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk, pertama, Pembunuhan ( 4 kasus). Kedua, Penyiksaan (39 Kasus) termasuk menimbulkan kematian ( Dead in custody).  Ketiga, Pemerkosaan (1 kasus). Dan lima, penghilangan secara paksa (5 Kasus). Enam, terjadi pengungsian secara paksa yang menimbulkan kematian dan penyakit; serta 7. Kehilangan dan pengrusakan harta.

 

“Saat operasi tersebut terdapat 51 rumah yang dibakar beserta harta benda di delapan lokasi yang berbeda (Wasior Kota, Kampung Wondamawi, Kampung Wondiboi, Kampung Cenderawol, di Sanoba. Operasi tersebut juga memakan korban secara meluas ke beberapa daerah luar teluk Wondama. seperti Yopanggar bagian utara Teluk Wondama, wilayah Kepulauan Roon, Kecamatan Windesi, kecamatan Ransiki, Bintuni, kota Manokwari dan Nabire,” katanya.

 

Frangky Samperante menyatakan, kasus Wasior berdarah tahun 2001 merupakan Pelanggaran HAM Berat, yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 9 (unsur Kejahatan Kemanusiaan, dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia). Dalam pasal ini menyebutkan bahwa :" kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang deketahui bahwa serangan tersebut

 

Ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berup, a) pembunuhan, b) pemusnahan, d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, f) Penyiksaan, g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan dan i) Penghilangan orang secara paksa.

 

“Kasus ini dianggap seperti masalah biasa saja. Kasus Wasior Berdarah telah terjadi 17 tahun lalu, tetapi sampai sekarang belum ada niat dan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan dan mengadili para oknum pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut,” ujarnya.

 

Kata dia, kejaksaan Agung sudah memperlakukan komnas HAM menjadi penyidik (tanpa memberi wewenang) dengan menjalankan kewenangan mencari pelaku, bukti-bukti untuk pengadilan.

 

Tugas Komnas HAM sebagai penyelidik menurut UU 26/2000 & UU 8/81 cukup sampai menemukan perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat. Sedangkan mencari bukti guna membuat terang siapa pelakunya adalah tugas penyidik yang tak lain adalah Jaksa Agung itu sendiri. Hal ini menyebabkan kasus Wasior Berdarah hingga saat ini tidak jelas penuntasannya.

 

“Kami mendesak  pemerintah  pusat,  provinsi  dan  kabupaten  untuk  segera  melakukan  review. Dan menghentikan perijinan korporasi yang melanggar HAM, serta mendorong tata kelola yang berpihak kepada masyarakat adat Papua dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

 

Pewarta    : Alexander Gobai

#Budaya

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait