Melawan Rasisme: Perjuangan Menegakkan Harga Diri Indonesia

Cinque Terre
Aprila Wayar

5 Bulan yang lalu
NASIONAL & DUNIA

Tentang Penulis
Freelance Journalist
Dr. Nino Viartasiwi (Dok. Pribadi)

 

Yogyakarta, KABARMAPEGAA.com – Meningkatnya tendensi rasisme di Amerika Serikat dengan tagar Black Lives Matter akibat kematian George Floyd melahirkan gerakan di berbagai belahan dunia di tengah masa pendemi Covid-19. Dunia maya tak terkecuali, juga berbicara rasisme di Indonesia dengan tagar Papua Lives Matter.

Aprila Wayar (AW) mendapat kesempatan mewawancarai Dr. Nino Viartasiwi (NV) melalui sambungan seluler pada Rabu (03/06/2020) untuk mendengar pandangan-pandangannya. Ia seorang peneliti lepas, Ph. D Graduate School, Ritsumeikan University, Kyoto-Japan. Dr. Nino sendiri pernah melakukan penelitian di Papua beberapa tahun lalu. Beliau berafiliasi dengan Pilar Data Research Consulting. Tulisan-tulisan ilmiahnya tentang Papua tersebar di beberapa jurnal akademik. Diantaranya terbit 2018 lalu dengan judul The Politics of History in West Papua - Indonesia Conflict

AW: Selamat pagi Kak Nino. Terima kasih sudah memberi waktu kepada saya untuk wawancara ini. Kita tahu bersama apa yang terjadi di Minneapolis, Amerika Serikat. Ada perlakuan rasis yang diterima George Floyd hingga ajal menjemput. Bisa Kak Nino jelaskan sedikit pandangan atas kejadian ini?

NV: Tanggapan saya tentang protes dan rally Black Lives Matter di Amerika terkait pembunuhan oleh seorang polisi terhadap George Flyod adalah bahwa protes dan aksi massa itu akibat dari rasisme yang parah, stigma yang dilestarikan dan mengundang diskriminasi sistemik. 

Pembunuhan terhadap George Flyod menjadi pembuka katup tumpukan ketidakpuasan, kemarahan dan rasa sakit masyakarat yang terdiskriminasi, dalam kasus Amerika adalah komunitas kulit hitam atau African American. Sebelumnya, sudah banyak kasus sejenis yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan yang berakibat kematian yang dilakukan polisi. Hampir semua kasus tersebut berlalu dengan penegakan hukum sekedarnya, tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. 

Semua sumbernya rasisme, yang dirawat dengan stigma terhadap kelompok masyakarat tertentu yang mengundang diskriminasi sistemik berupa diskriminasi dalam memperoleh pelayanan dari negara, kesempatan bekerja dan mendapat pendidikan dan sebagainya. 

Apalagi, secara sosial, Amerika memang dibesarkan dengan sejarah perbudakan yang panjang terhadap masyarakat kulit hitam. Sejarah tersebut tidak hilang begitu saja dan white supremacy tetap hidup di sebagian masyarakat dan mendapat kesempatan bangkit pada peristiwa-peristiwa politik. Sistem politik di Amerika yang menjamin penuh kebebasan berbicara dan berekspresi ikut melanggengkan sikap rasisme ini. 

Dalam hal perlawanan terhadap rasisme, apa yang terjadi di Amerika dapat dipahami. Tidak ada kelompok masyakarat yang mestinya mendapat perlakukan diskriminatif apapun latar belakang sejarah di belakangnya. 

Hanya saja, saya sangat menyayangkan terjadinya aksi kekerasan massa berupa pembakaran dan penjarahan. Saya menganut pendapat peace by peaceful means. Jika kita melawan kejahatan dengan kekerasan setimpal maka akan terjadi rantai kekerasan yang hanya akan berhenti di titik imbang ketika dua kekuatan kekerasan yang sama bertumbukan dengan kerugian tak terhingga bagi kedua kubu. Atau, salah satu kubu akan menggunakan kekerasan berlebihan dan menghantam habis kubu yang lebih lemah. Jika ini yang terjadi, maka kemenangan dan damai macam apa yang dicari?    

Selanjutnya, untuk menjadikan momen ini adalah momen untuk mencabut akar rasisme and diskriminasi, maka semestinya tidak berhenti hanya berbicara mengenai Black Lives Matter atau satu kelompok saja. Tetapi harus melibatkan juga kelompok lain dalam anti rasisme dan anti diskriminasi: komunitas LQBTIQ+, ras Asia, ras Asia Tenggara, ras Asia Selatan, ras Timur Tengah, Latinos dan bahkan muslim yang juga mendapat perlakuan diskriminatif atau rasis. Untuk membuat narasi ini semakin kuat, Black Community dan komunitas terdiksriminasi lain juga wajib menghentikan rasisme mereka terhadap ras Caucasian (orang pribumi Eropa dan Timur Tengah -red).

AW: Bagaimana Kak Nino merefleksikan kejadian itu dengan beberapa kasus rasisme yang menimpa Papua beberapa tahun belakangan?

NV: Ini adalah kesempatan yang baik bagi semua pihak yang peduli pada isu rasisme untuk berefleksi pada kejadian yang terjadi di halaman rumah kita sendiri. Ketika kita melihat opresi dan diskriminasi berbasis ras seperti di Amerika, sebagai orang Indonesia kita juga harus melihat kasus Papua dan berani mengakui kesalahan masyarakat kita pada orang Papua.

AW: Sebagai peneliti yang pernah bersentuhan dengan Papua, tentu Kak Nino juga mengikuti perkembangan kasus-kasus ini. Bagaimana Kak Nino melihat negara dalam menyelesaikannya?

NV: Sebagai pemegang kendali keamanan dan ketertiban serta penanggung jawab penegakan hukum, negara (dalam hal ini adalah aparatur negara dan pemerintah) mestinya menjadi mesin yang menggerakan anti rasisme di Indonesia. Kita pernah punya kesepakatan atau norma (yang dikonstruksi dan diadvokasi negara) tentang konsep SARA. Ketika aparatur negara pada saat itu mengadvokasi ujaran SARA sebagai ujaran tabu berkonsekuensi hukum terbatas, maka masyarakat menahan diri untuk tidak melanggarnya. Tetapi belakangan, ketika Indonesia merasa dan dianggap makin demokratis, ujaran yang menyinggung SARA dianggap sebagai bagian dari kebebasan berkespresi yang berakibat pada menajamkan sikap rasis di kelompok-kelompok masyarakat. Tidak hanya pada orang Papua tetapi juga kelompok etnik lainnya.

Khusus mengenai penyelesaian kasus Papua. Kita harus melihatnya dalam bingkai yang berbeda-beda tergantung konteksnya. Kasus Papua bermacam-macam dan tidak bisa diseragamkan semuanya dalam bingkai diskriminasi berbasis rasisme. Mengenai kasus-kasus hukum di Papua sebagian kasus yang murni didasari rasisme, ada kasus yang didasari kekerasan dengan implikasi rasisme di ujungnya, ada yang memang tidak berdasar rasisme namun dipaksa ditempelkan pada isu rasisme. 

Melihat semua kasus Papua harus kontekstual dan per kasus agar kita tidak terjebak pada  melihat kelompok lain secara rasis ketika kita sendiri menolak rasisme. 

Kasus murni rasisme yang menimpa orang Papua, mestinya diselesaikan secara hukum jika implikasinya besar, misalnya menyangkut komunitas. Pada kasus-kasus kecil, misalnya hanya  pertengkaran dua individu, tentu tidak perlu sampai ke ranah hukum jika kekeluargaan bisa ditempuh. Sekali lagi, semuanya kontekstual dan didasarkan pada spektrum keparahan dan implikasinya pada masyarakat.  

Hingga saat ini, negara Indonesia belum berani mengambil sikap tegas untuk menghentikan diskriminasi berbasis ras pada orang Papua, baik di level individu maupun yang lebih tinggi. Kita belum melihat ujaran kebencian pada komunitas Papua mendapat tindakan hukum yang setara dengan tindakan serupa pada isu lainnya.

AW: Dengan situasi seperti ini, apa langkah yang sebaiknya diambil oleh negara dalam upaya mengurangi tendensi rasisme terhadap Papua ini?

NV: Jadikan ujaran kebencian SARA sebagai tindakan berkonsekuensi hukum berat, agar masyarakat jera. Khusus mengenai Papua, saat ini faktanya di masyarakat Indonesia secara umum, orang Papua belum banyak yang diterima sebagai bagian utuh dalam masyarakat dengan segala keunikan jatidirinya. 

Proses penerimaan tentu saja panjang apalagi dengan segala disrupsi tentang terusnya terjadi kekerasan di Papua. Negara wajib mengadvokasi penerimaan Papua dalam masyarakat Indonesia. 

Negara harus memancing terjadinya akulturasi, mendukung integrasi sosial dan membangun masyakat inklusif di Indonesia. Salah satu langkah awalnya adalah menciptakan keterbukaan arus informasi dan membuka komunikasi antar komunitas di masyarakat. Saat ini di Papua, arus komunikasi dan informasi ke luar Papua seperti masih dikuasai oleh dua kutub: negara dan aktivis politik. Situasi ini tidak sehat karena melanggengkan benturan dan menajamkan perbedaan. 

Jika masyarakat umum (terutama kelompok rentan masyarakat) difasilitasi untuk bersentuhan dan bertukar informasi dengan dunia luar, maka segala prejudis dan label-label diskriminatif berbau rasisme pada orang Papua akan pelan-pelan luntur. Tentu dengan dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat non-negara yang peduli pada isu rasisme.

AW: Menurut Kak Nino, apa langkah paling mudah dapat dilakukan masyarakat sipil Indonesia dalam membantu masyarakat Papua dalam menghadapi situasi ini?

NV: Sebagaimana saya sampaikan di atas, informasi dan berita adalah kunci. Jadi membuka arus informasi dan bergandengan tangan dengan pembuat opini adalah salah satu langkahnya. 

Saat ini, Indonesia punya kekuatan rahasia baru yaitu masyarakat dunia maya/ masyarakat digital. Mereka mulai menguasai pembentukan publik opini dan menjadi kelompok yang didengarkan pemerintah ketika menentukan haluan politik. Netizen ini sebagian besar mengikuti pendapat-pendapat tokoh-tokoh terntentu. Tokoh-tokoh inilah yang bisa kita harapkan untuk menyuarakan anti rasisme di Indonesia. melalui mereka, generasi muda Indonesia akan tercerahkan dalam isu rasisme Papua. Selanjutnya para pembelajar melalui internet ini akan menginfusi masyarakat yang lebih luas.

Seorang Najwa Shihab akan menggiring opini kaum muda terpelajar. Seorang Raffi Ahmad atau selebgram lain dengan follower banyak mungkin akan mampu (pelan dan terbatas) menggiring opini kelompok dengan demografi berbeda dan seterusnya.

AW: Baik Kak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ada pesan terakhir untuk semua pembaca?

NV: Masyarakat Indonesia tidak boleh lupa, bahwa energi perjuangan kemerdekaan dari penjajahan kita juga bersumber dari kemarahan menjadi korban perlakuan rasis dan menindas luar biasa. Jadi, perjuangan melawan rasisme adalah perjuangan menegakkan harga diri Indonesia sebagai bangsa. Karena itu, rakyat Indonesia wajib selalu mawas diri dan mengkoreksi diri dari diskriminasi ras yang kita lakukan terhadap kelompok-kelompok lain di negara kita. Ketika satu jari menunjuk ke luar, empat lainnya menunjuk ke diri sendiri. Jika kita bersuara untuk Palestina, Black Lives Matter, Rohingya dan lain-lain. Kita wajib bersuara untuk Papua. (*)

#Pemerintahan

Baca Juga, Artikel Terkait