Menanggapi Pernyataan Legislator, Komisi SOMATOA Minta Penuhi Kriteria Pemekaran Polres

Cinque Terre
Manfred Kudiai

1 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Deselinus Sani, Ketua II Komunitas Mahasiswa Independen SOMATUA Intan Jaya (Komisi SAMATUA). (Manfred/KM)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com- Kami Komisi SOMATUA  mewakili masyarakat  akar rumput Intan Jaya, bukan tidak mau dengan hadirnya pembangunan Polres baru, tetapi kami minta penuhi duluh Peraturan Kapolri No. 7  Tahun 2014, karena  di kabupaten Intan Jaya memiliki dua Polsek, yakni: Polsek Sugapa dan Polsek Homeyo sedangkan dalam kriteria harus memiliki empat wilayah hukum Polsek.

 

Hal itu disampaikan oleh Deselinus Sani, Ketua II Komunitas Mahasiswa Independen SOMATUA Intan Jaya (Komisi SAMATUA) kepada media ini, Kamis ( 15/11/2018) menanggapai pernyataan Wakil Ketua Komisi V DPRP Papua, Maria Duwitau mendukung keputusan bupati bangun Polres di Intan Jaya.

 

“Sesuai dengan tanggapan dari Legislator Papua mendukung pembangunan Polres di Intan Jaya, saat ditemui suarapapua.co, Senin 12 November 2018, bahwa  mendukung keputusan Bupati untuk membanggun Polres di Intan Jaya itu, kami mahasiswa KOMISI Somatua dan masyarakat Intan Jaya, bukan tidak mau tetapi penuhi dulu syaratnya sesuai  Peraturan Kapolri No. 7  tahun 2014,” jelas Deselinus kepada media ini saat diwawancara via Telpon, Kamis, (15/11/2018).

 

Kata dia, masih belum memenuhi beberapa syarat untuk memiliki polres tersendiri di kabupaten Intan Jaya sehingga Kepala Daerah tidak bisah ambil kebijakan sendiri sehingga  Pemda Intan Jaya harus dengar  tuntunan masyarakat serta persetujuan masyarakat Intan Jaya.

 

“Pemerintah harus  kembalih ke Kabupaten dan menetap disana, masih berdiri dijalan-jalan atau berkantor Kabupaten lain. Kami pikir tidak bisah karena masyarakat Intan Jaya lapar, haus dengan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Harusnya dI Intan Jaya, rekonsiliasi/perdamaian  dan membangun kembalih perkantoran yang telah dibakar warga, jadi sebelum itu tidak boleh memekarkan Polres begitu saja,” tegas Sani.

 

Sekali lagi kata Sani,  kami bukan niat untuk tolak-menolak karena takut pembanggunan tersebut namun penuhi duluh kriterianya  berdasarkan peraturan Kapolri No.7, Tahun 2014 tentang pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayaan. “Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6.”

 

Sementara itu,  Legislator Papua sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRP, Maria Duwitau kepada awak media kabarpapua.co mengatakan dirinya justru mendukung keputusan bupati untuk membangun Polres di Intan Jaya.

 

“Saya pikir dari pihak orang 01 dalam hal ini pemerintah daerah sudah berpikir dengan matang bahwa butuh Polres disana. Itu kewenangan beliau yang terpenting hal itu sesuai dengan prosedur yang ada,” kata Maria kepada sejumlah wartawan saat di ruang kerjanya, Senin, 12 November 2018.

 

Menurut Maria, tulis kabarpapua.co, edidi (12/11/2018) sebenarnya mengenai Polres di Intan Jaya ini pihak intelektual dalam hal ini mahasiswa juga harus berpikir kedepan, jangan hanya berpikir sesuai karena maunya, tapi juga melihat kebutuhan menyeluruh di daerah itu. Sebab perkembangan kabupaten itu juga perlu.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Mahasiswa dan Pemuda

#Rencana Pembangunan Polres di Intan Jaya

Baca Juga, Artikel Terkait