Mengakhiri Rasisme, Ini Penyataan Sikap IPMAPA Se- Jawa Bali

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

2 Tahun yang lalu
NASIONAL & DUNIA

Tentang Penulis
Penyataan sikap IPMAPA. Ist

PERNYATAAN SIKAP IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA PAPUA (IPMAPA) SE-JAWA DAN BALI

"Menolak Kunjungan Pemerintah Indonesia dan Segera Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua."

 

Persoalan  pembungkaman  dan  diskriminasi  rasial  terhadap  Pelajar  dan  Mahasiswa/I Papua di Kota  Malang  dan Surabaya  berupa sikap  represif  yang  dilakukan  instansi Aparat TNI/POLRI & ORMAS REAKSIONER. Dalam aksi demonstrasi damai di depan Bank BCA, Jl. Kaurifan pada Kamis, 15 Agustus 2019 di Kota Malang dan pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Surabaya pada tanggal 16  Agustus  2019  hingga 17  Agustus  2019  yang  berlangsung selama kurang lebih 24 jam dengan adanya peristiwa di atas, maka Mahasiswa Papua di Malang yang tergabung dalam masa aksi demostrasi damai mengalami korban luka ringan sebanyak 19 orang dan 4 orang luka berat hingga harus dirawat di rumah sakit. Di waktu yang bersamaan juga wali kota Malang angkat suara mengeluarkan wacana untuk pemulangan Mahasisw a Papua di Malang khusus yang tergabung dalam aksi demonstrasi damai sesuai yang lansir oleh media lokal Malang Times. Sementara pada hari Jumat, 16 Agustus 2019 pukul 15.30 WIB Ormas reaksioner, TNI/Porli dan Pol. PP mengepung Asrama Mahasiswa   Papua (Kamasan III ) Jl. Kalasan No.10 Surabaya yang berujung pada penangkapan 42 Pelajar dan Mahasiswa Papua secara brutal oleh aparat gabungan dan Ormas reaksioner pada Sabtu, 17 Agustus 2019. Akibatnya, 4 orang luka-luka dan 42 Orang ditahan secara paksa di POLRESTABES - Surabaya.

 

Perlakuan di atas bukan hal yang baru dialami, tetapi sudah terjadi sejak tahun 2017 dan ekskalasi represifnya semakin meningkat dalam tahun 2018 dan 2019. Ruang demokrasi diberanguskan, gerakan Mahasiswa Papua dibenturkan dengan Ormas reaksioner dengan tujuan untuk menciptakan konflik horizontal agar Papuaphobia terbentuk dan diskriminasi rasial bisa terus menjadi senjata ampuh untuk memukul mundur Mahasiswa Papua. Sayangnya, semua ini terjadi didalam wilayah administrasi pemerintah Jawa Timur Indonesia, tetapi selalu dibungkam untuk mengecam tindakan-tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi berbasis diskriminasi rasial kolonialistik terhadap Mahasiswa Papua, sehingga secara hierarki Negara

 

Indonesia dalam hal ini Pemerintah Jawa Timur, Indonesia telah merestui dan terlibat dalam kekerasan struktural dengan menggerakkan aparat keamanan (POL PP, TNI/Porli dan DENSUS

88)   serta  Ormas   binaan  reaksioner   untuk  melakukan  pembungkaman   ruang   demokrasi Mahasiswa Papua dan pengepungan Asrama Mahasiswa Papua. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Papua Barat juga turut mengikuti pembungkaman dengan sikapnya yang apatis terhadap persoalan yang dihadapi Mahasiswa Papua di Jawa Timur dan baru menanggapi setelah rakyat Papua dan masyarakat Pro-demokrasi melakukan protes besar-besaran di Papua dan Indonesia. Respon dari pemerintah bukanlah lahir dari kesadaran kemanusiaan, namun lebih karena desakkan people power yang muncul pasca 2 kasus diatas, maka secara substansi patut dianggap  hanya  karena  keterpaksaan  dan  bukan  untuk  mengakhiri  penindasan  terhadap mahasiswa dan rakyat Papua saat ini.

 

Menyikapi rasialisme Kolonial Indonesia tersebut, rakyat Papua secara spontan bergerak, mengorganisir dirinya dan menyikapi dalam berbagai macam bentuk aksi dan menetapkan “Monyet” sebagai lambang perlawanan terhadap rasialisme Kolonial Indonesia, terhadap rakyat Papua. Senin 19 Agustus 2019, rakyat Papua diberbagai kota, Jayapura, Manokwari, Sorong, Fak-fak,   dan  Kaimana  melakukan  demonstrasi  “Mengecam   Rasisme  Negara   Kolonial Indonesia dan Menuntut Diberikannya Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua”. Aksi-aksi spontanitas dengan tuntutan yang sama, terus berlanjut. Selasa, 20 Agustus 2019, terjadi demonstrasi di Manokwari, Fak-Fak, Sorong Selatan, Nabire, Biak, Raja Ampat, Yapen Waropen, Kaimana, Sorong, dan Merauke. Rabu, 21

Agustus 19, demonstrasi dilakukan di Fak-Fak, Timika, Bandung dan Yogyakarta. Kamis, 22

 

Agustus 2019, demonstrasi terjadi di Yahukimo, Nabire, Jakarta, Bandung, Salatiga dan Bali. Rezim Kolonial Jokowi-JK melalui Menkopolhukam, pada Senin 19 Agustus 2019 menerbitkan Press-Release tentang Ancaman Keamanan Nasional, pokok arahan, tetap menjaga aneksasi atas West Papua dengan politik birokrasi-militerisme dan Institusi Militer Kolonial (Polri) mengeluarkan surat instruksi (bersifat rahasia), intinya untuk pengarahan Aparat Militer 3200

Personil Brimob ke tanah Papua dari berbagai Pos Militer yang ada diluar tanah Papua. Selain itu, Rabu, 21 Agustus 2019 KOMINFO memutuskan jaringan Internet (data seluler) di wilayah Papua dengan dalih mempercepat pemulihan situasi keamanan di Papua, namun yang terjadi justru semakin mengisolasi Papua dengan dunia Pers dan masyarakat internasional agar aparat

 

keamanan Kolonial Indonesia secara leluas melakukan tindak kekerasan kepada rakyat Papua yang melakukan demonstrasi damai.

 

Aksi-aksi rakyat Papua untuk membela harkat dan martabatnya yang direndahkan melalui rasisme  kolonialistik  tersebut  oleh  Kolonial  melalui  TNI/Polri  disikapi  dengan  represif, provokatif dan brutal. Salah satu masyarakat Papua atas nama Manarson Ndrotndrot (25) terluka parah pada bagian perut hingga usus terburai dan bagian wajah hancur namun dapat tertolong, hingga saat ini masih dalam perawatan dengan kondisi kritis oleh serangan barisan Merah Putih (Milisi pro-Kolonial Indonesia) yang beranggota mayoritas TNI/Polri berpakaian preman di Fak- fak, pada Rabu, 21 Agustus 2019. Gas air mata ditembakkan ke arah massa aksi oleh Polisi Indonesia untuk memprovokasi masyarakat, namun situasi dapat diatasi dan melanjutkan aksi sampai selesai, Nabire pada hari Kamis, 22 Agustus 2019.   Dua (2) orang mengalami luka tembak akibat timah panas Militer Kolonial dan empat puluh lima (45) orang ditahan di Polresta Timika, Rabu, 21 Agustus 2019.

 

Rasisme penyebutan  "Monyet Papua" itu  datang  dari kelompok reaksioner  berwatak kolonial.  Kolonialisme  di  Papua  sudah  berlangsung  sejak  1962,  pasca  negara  Imperialis, Amerika Serikat, terlibat dalam perjanjian New York (New York Agreement) yang melahirkan penjajahan baru di bumi West Papua setelah Belanda.

 

Rasisme, sikap dan tindakan merendahkan martabat harga diri rakyat Papua telah lama dilakukan lewat operasi-operasi militer mengakibatkan lebih dari 500 ribu jiwa meninggal dalam pembantaian.  Mereka  menguasai  sumber  produksi  hingga  di  pelosok,  mengambil  semua kekayaan  alam  Papua  untuk  tuannya  Imperialis  Amerika.  Mereka  mengisolir  rakyat  Papua seakan bangsa yang tak bisa berbuat apa-apa selain bergantung kepada kolonial Indonesia.

 

Dengan melihat historis dan realitas penindasan, diskriminasi rasialis dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap Mahasiswa dan Rakyat Papua, kami Mahasiswa Papua Se-Jawa Timur dengan tegas menyatakan sikap, sebagai berikut :

  1. Menolak kunjungan Pemerintah Jawa Timur beserta aparat militer (TNI, Porli dan Pol.PP) yang merupakan aktor dibalik pembungkaman ruang demokrasi dan pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.
     
  2. Pemerintah Indonesia segera hentikan agenda-agenda pencitraan di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjebak Pelajar dan Mahasiswa Papua   dalam menciptakan berita-berita hoax.
     
  3.  Menolak sikap Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) yang selama ini melegitimasi diri sebagai representasi Pelajar dan Mahasiswa Papua di Suraba ya dan Jawa Timur.
     
  4. Menolak semua bantuan yang berbau politis yang diberikan oleh siapa pun dan dari mana pun.
     
  5. Menolak kunjungan Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
     
  6. Hentikan aktivitas pemerintahan Kolonial Indonesia di atas tanah Papua.
     
  7. Mengecam keras tindakkan represif dan pengepungan yang dilakukan pihak kepolisian, TNI, dan Ormas reaksioner binaan terhadap Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.
     
  8. Hentikan rasisme, manusia Papua bukan Monyet.
     
  9. Mahasiswa Papua akan pulang dari tanah Kolonial Indonesia jika dan hanya, jika Papua diberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri.
     
  10. Untuk mengakhiri rasisme yang adalah anak kandung dari imperialisme yang mengkoloni West Papua, maka segera selenggarakan REFERENDUM di tanah Papua sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
     
  11. Tarik Militer Organik dan non-organik dari seluruh Tanah Papua.
     
  12. Buka Akses Jurnalis lokal, Nasional, dan Internasional di Seluruh Tanah Papua.
     
  13. Membuka pemblokiran dan pembatasan akses internet di seluruh tanah Papua
     
  14. Tutup semua perusahaan Nasional dan Internasional milik Kapitalis di seluruh Tanah Papua.

 

Selain itu kami juga menyerukan:

  1. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera jamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pelajar dan mahasiswa Papua di seluruh wilayah Indonesia.
     
  2. Mendesak lembaga-lembaga Gereja nasional dan internasional untuk memantau situasi di tanah Papua.
     
  3. Organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia di seluruh dunia untuk memantau situasi di tanah Papua.
     
  4. Awak media nasional dan internasional untuk mendesak Indonesia, segera membuka akses media dan memantau situasi di tanah Papua.
     
  5. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), segera meninjau pelanggaran HAM dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Papua di West Papua.

 

Demikian pernyataan sikap dan seruan ini. Atas perhatian dan dukungan seluruh pihak yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia dan demokrasi bagi Rakyat dan Mahasiswa Papua Barat, kami ucapkan terimakasih.

 

Surabaya, 24 Agustus 2019.

Tertanda:

Catatan :Ralat total jumlah paguyuban adalah 25 Paguyuban

 

*) Konten yang ada di Rubrik ini merupakan rilis atau tulisan yang dikumpulkan oleh Redaksi  kabarmapegaa.com . Isi menjadi tanggung jawab penulis / penerima.

 

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait