Mengapa Gaji Guru Honorer  Paniai Tidak Dibayar

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Yunus Gobai/KM

 

 

Oleh Yunus Gobai

 

OPINI,KABARMAPEGAA.COM--Orang pintar sering mengatakan untuk membangun sumber daya manusia dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikan tidak mengatur dengan baik, jangan harap suatu daerah akan berubah.

 

Sudah hampir 9 bulan ini guru-guru honorer di kabupaten Paniai resah dan menumpahkan kekesalannya akhirnya pemalangan setiap sekolah di seluru kabupaten Paniai. Siapa yang salah? Apakah Bupati, Kepala Dinas P & P atau Kepala Sekolah?

 

Penyebabnya, sejak Bulan Januari 2019 lalu, gaji yang seharusnya mereka terima tidak dibayarkan oleh pihak pemerintahan (Kepala Dinas P & P). Pihak dinas P & P, dalam hal ini sang Kepala Dinas, beralasan bahwa dana Kontrak yang digunakan untuk menggaji mereka belum juga turun dan kondisi keuangan dinas dalam keadaan yang kurang baik.

 

Masalah semakin runyam ketika beberapa guru mempertanyakan apa yang menjadi hak mereka kepada sang Kepala Dinas. Bukannya mendapat jawaban yang baik, namun pil pahit harus mereka telan.

 

Menurut beberapa guru honorer, ternyata gaji bulan Januari-November 2019 tidak akan dibayarkan dengan alasan perhitungan gaji hanya memuat 9 bulan sesuai dengan RKA (Rencana Kerja Anggaran).

 

Di balik carut marut yang terjadi di sekolah Yohanes Degei, mengatakan saya dulu yang hingga kini masih belum terselesaikan, ada beberapa hal yang menjadikan gaji guru honorer tidak bisa dibayarkan. Masalah ini bermuara kembali kepada pencairan dana Kontrak yang sering kali terlambat seperti yang pernah saya tulis di sini.

 

Pencairan dana KONTRAK dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulan). Biasanya, pada pergantian tahun, atau pada triwulan pertama, dana kontrak yang cair mengalami keterlambatan cukup lama. Dana KONTRAK yang seharusnya turun pada bulan Januari biasanya baru turun pada pertengahan Februari.

 

Keterlambatan ini selain disebabkan terjadi penutupan buku, juga disebabkan sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang masih berlangsung. Dapodik merupakan patokan dari besarnya Dana KONTRAK yang diterima oleh sekolah. Jumlah siswa di dalam sebuah sekolah akan menentukan besarnya Dana Kontrak sekolah tersebut.

 

Pergantian tahun merupakan masa cut off yang memakan waktu cukup lama. Seringkali, pada waktu ini terjadi mutasi siswa antar sekolah yang cukup banyak dibandingkan dengan triwulan lainnya.

 

Selama menunggu Dana KONTRAK cair, sekolah juga mulai melakukan kegiatannya. Aneka kebutuhan sekolah tentu memerlukan banyak biaya, baik dari kegiatan pembelajaran, kegiatan ekskul, dan tentunya membayar gaji guru honorer. Nah, jika Dana KONTRAK belum turun selama sembilan bulan, lantas bagaimana sebuah sekolah bisa melaksanakan kegiatannya?

 

Jawaban pun cukup beragam. Ada dan tidaknya uang operasional yang dimiliki sekolah selama masa "paceklik" ini tergantung dari kebijakan kepala Dinas masing-masing, terutama Kepala Dinas dan Bendahara. Bagaimana mereka mampu bertahan dan kreatif dalam menghadapi masa sulit ini juga merupakan poin penting.

 

Ketika saya masih bertugas dulu, ada salah seorang guru PNS yang dengan rela hati meminjamkan uang kepada kepala Dinas untuk menutup biaya operasional sekolah selama Dana KONTRAK belum cair. Pada waktu mendekati gajian, guru tersebut akan berembug dengan para pemangku kepentingan, baik KS, komite, dan pekerja laporan KONTRAK untuk mencatat besarnya uang yang akan ia pinjamkan.

 

Jadi saya mohon pemerintah daerah dan dinas P dan P kab Paniai tolong memperhatiakn biayah guru di Paniai. Kalau kita tidak memperhatikan bagaimana dengan adik adik kita untuk masa depan mereka. Hal ini tolong camkan dan lakukan biar pendidikan terus maju.

 

Penulis adalah Yunus Gobai dari Paniai Enarotali.

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait