Mengumpan Buruh sebagai Tumbal Pandemi

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

17 Hari yang lalu
TULISAN

Tentang Penulis
Foto: Istimewa


Dinamika Perubahan,  Kajian Pendemi Covid-19 Bumi Mimika

 

Oleh, Aser Koyamee Gobai
[Aktif di Ketua Lembaga Informasi Perburuhan Makadama PC Fspkep SPSI Kabupaten Mimika Provinsi Papua]

 

Sebelumnya tidak diberlakukan kerja dari rumah sama sekali, jam kerja juga tidak dikurangi.  Jumat  kemarin  (20/3), tiba-tiba  bos umumkan  giliran (shift) masuk  kantor dan rumah. Ternyata di gedung  kantor  ada  tiga  orang PDP”  (Dini, seorang  buruh perusahaan  telekomunikasi).  Standar  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  (K3)   di Indonesia   terkenal   buruk.  Banyak  perusahaan  memandang  K3   bukan  sebagai urusan   hidup    mati    buruh,   melainkan    sebagai    perkakas   untuk   bersolek    di hadapan buyer agar   terus   diberi   order  produksi.   Dengan   mengikuti   program sertifikasi     K3     secara   berskala,     perusahaan   bisa     membangun    citra     demi menjaga kepercayaan konsumen untuk tetap membeli produk yang mereka bikin.

 

Kini  dengan  ancaman  Covid-19,  jutaan  buruh  yang  bekerja  di  pabrik,  kantor, gudang, dan beragam  jenis  tempat kerja  lain, menghadapi  situasi  bahaya yang sama,  bahkan  lebih,  dengan  yang  dihadapi  oleh  Dini.  Ini  berlangsung  karena perusahaan   memaksa  buruh  bekerja   tanpa  menyiapkan   skema  perlindungan (proteksi)  yang  memadai  lewat  penyediaan  alat  pelindung  diri dan  pengaturan ulang ritme produksi (pengurangan jam kerja/pembatasan jarak dan jumlah buruh). Sementara itu,  pemerintah,  yang sering  menggunakan alasan  klasik kekurangan anggaran dan sumber daya manusia, tidak becus menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan.

 

Dipaksa bekerja tapi dianggap tidak jujur Pada  4 April, enam orang buruh Grup Kahatex1  dikabarkan positif Covid-19. Pada 11 April, seorang buruh PT Denso Indonesia2  di Bekasi meninggal dengan status positif dan dua orang teman sekerjanya  juga positif. Pada  14 April, satu orang buruh di perusahaan  rokok Sampoerna  meninggal  dengan status positif.  Tak berapa lama setelahnya,  100 buruh di pabrik  yang sama  positif ketika  menjalani  rapid  test, dan 34   orang   dari    jumlah    itu    positif   ketika    menjalani    tes   lanjutan    dengan metode polymerase  chain  reaction (PCR).   Pada  27  April, dua orang buruh PT  EDS Manufacturing Indonesia (PEMI)  dikabarkan meninggal dengan status pasien dalam pengawasan  (PDP). Pada  29  April,  seorang  buruh PT  CCH  Indonesia  dinyatakan positif  Pada tanggal 17 Mei 2020 jumlah 102 orang buruh PT Freeport dilaporkan terinfeksi.

 

Kasus  buruh yang terinfeksi Covid-19 dan meninggal di atas hanya beberapa kasus yang diliput media.  dari  informasi  yang ada, awalnya  para buruh terpapar virus  di luar pabrik. Ketika belum muncul gejala yang serius, mereka masuk kerja dan kemungkinan besar menularkan virus ke teman sekerja mereka  yang lain. Ini yang terjadi  di  PT  Sampoerna.  Dua orang  buruh  Sampoerna  yang  sudah  meninggal dituduh  tidak  jujur oleh  Walikota Surabaya karena tetap bekerja  ketika mengidap gejala Covid-19.

 

Padahal  masalahnya  bukan tidak  jujur, tapi  dipaksa  bekerja.  Tidak ada  keputusan untuk beristirahat di rumah. Jika buruh melakukan hal yang sebaliknya dari perintah manajemen, upah dan tunjangan akan disunat, dan status mereka menjadi rentan. Paksaan bekerja  ini terjadi  juga  di Kahatex  Grup dan PT  Freeport.  saat beberapa buruh  Kahatex  terinfeksi,  manajemen  tidak  meliburkan  aktivitas  produksi  sama sekali,   meski   Wakil   Bupati   Sumedang  telah   meminta   itu   dilakukan.   Mereka beralasan   sudah   memiliki  kontrak  kerja   dengan buyer.  Order  produksi   harus diselesaikan.  Sementara jauh  di dalam  hutan Papua, manajemen  Freeport    tetap melanjutkan operasi menggali perut bumi dengan alasan menjaga berjalannya perekonomian.

 

Pabrik-pabrik di kawasan  industri di Jakarta Utara, seperti Marunda, Priok, Cakung, masih    melakukan    aktivitas    produksi.    Buruh-buruh    di   perusahaan   pemasok komponen otomotif  dan elektronik  di  Karawang,  Purwakarta,  Bekasi,  dan Batam setiap pagi berbaris masuk ke gerbang pabrik. di kota  dan  kawasan  industri lain, mesin-mesin belum dimatikan dan produksi tetap berlangsung. hal yang sama juga dialami buruh di sektor jasa, retail, perbankan, dan perkantoran.

 

Meskipun buruh dipaksa bekerja, perusahaan tidak mengurangi jam kerja. Sebuah survei dilakukan pada April lalu  oleh radio komunitas Marsinah  FM dan Kelompok Belajar Buruh (Kobar). Responden yang diajak terlibat adalah buruh di Jabodetabek, Karawang,   dan  Jawa   Tengah.   Dari   146  responden,   sebanyak   67,79  persen mengatakan masih   bekerja.   Dari angka  itu,   47,25 persen  bekerja  seperti   biasa tanpa ada pengurangan jam kerja. 17,12 persen mendapat pengurangan jam kerja, dan 3,42 persen diperbanyak shift kerja untuk mencegah kerumunan.

 

Survei yang sama menemukan 25 persen lebih buruh bekerja tanpa disediakan APD oleh   manajemen   perusahaan.  Buruh  dibiarkan   menyediakannya   sendiri.   Telah banyak buruh angkat suara bagaimana mereka merasa tidak merasa aman ketika menjalankan   pekerjaan.   Sebagian   mengalami   tekanan  pikiran,   membayangkan nyawa mereka terancam setiap kali memasuki area pabrik.

 

Jarak antara himbauan  dan kenyataan

 

Keinginan  buruh cukup jelas  dalam  menghadapi  pandemi  ini. Mereka  ingin libur, tetap mendapatkan upah dan tidak  dikenai  pemutusan hubungan kerja  (PHK).  Ini bukan keinginan yang muluk, tidak berdasar, atau egois sebagaimana yang sering dituduhkan.  Konstitusi  serta sejumlah  undang-undang  (UU)   telah  menjamin  hak buruh  dan   pemerintah   diwajibkan   mematuhinya.   Bahwa   jika  satu   penyakit menyebar dan dilakukan  karantina  wilayah,  negara harus memberi  makan rakyat. Jika  terjadi  guncangan pada ekonomi,  negara menjamin  terpenuhinya  hak buruh dan mengawasi  perusahaan agar tidak  sembarangan membuang mereka seperti benda sekali pakai.

 

Pemerintah dari negara-negara tetangga, dalam derajat yang berbeda, telah mengabulkan keinginan buruh. Mereka meliburkan aktivitas ekonomi, kecuali untuk sektor-sektor  yang  dianggap   vital,   dan  membayar  tunjangan   kepada  buruh. sementara itu, pemerintahan Jokowi memberlakukan kebijakan yang dinamakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan yang diambil setelah melewati serangkaianperkelahian antara pusat dan daerah ini, kelihatan tidak memiliki tujuan pada keselamatan manusia. Ia lebih menitikberatkan kepada keberlangsungan ekonomi. Itu mengapa sebagian perusahaan masih diizinkan beroperasi, dan pada banyak kasus,  perusahaan  dengan  kategori  bisnis  tidak  penting  (non  essential) beroperasi  melanggar  PSBB. Gertakkan  menutup  izin operasi  memainkan  peran besar  sebagai   hukuman,  karena  hanya  itu   yang  sanggup  dilakukan.   Untuk mengatasi  masalah  tanpa masalah  di masa  pandemi  virus yang mematikan  bagi ribuan buruh di PT Freeport Indonesia.

 

Menyadari  ketidakmampuan  menegakan aturan,  pemerintah  sejak  awal  memilih dan terus menghimbau agar prosedur K3 ditingkatkan, jaga jarak digalakkan, serta pola  hidup  sehat ditegakkan.  Himbauan  ini, selain  tidak  dipatuhi,  juga  jauh  dari kenyataan yang sebenarnya.  Dengan menyuguhkan konteks yang spesifik tentang kehidupan buruh di pabrik dan tempat tinggal, kita bisa melihat bahwa himbauan pemerintah, tidak lain, hanya  menunjukan ada  korosi (karat)  yang serius di pikiran mereka. Dan celakanya, pikiran karat yang mengambang dari kenyataan inilah yang menentukan hidup mati banyak orang di masa krusial ini.

 

Buruh yang bekerja terutama pabrik dan  di toko bisa sepenuhnya menjaga jarak. Durasi, ritme, dan beban kerja mengharuskan mereka acap berdekatan. Beberapa buruh dari  berlainan  tempat mengungkapkan, pada awalnya  perusahaan mereka mengundang jurnalis,  Disnaker,  dan Kepolisian,  ke acara  yang kira-kira dinamakan, Putus Mata Rantai Covid-19 dari Tempat Kerja’. Ruang produksi, kantin, dan sudut- sudut  lain diatur sedemikian  rupa agar terlihat komitmen yang sungguh. Namun, maksimal tiga hari setelah acara ini dirayakan, situasi kembali brutal seperti biasa.

 

Dalam  hal  K3,  kecuali  memasang tempat cuci tangan dan sesekali  membagikan masker, tidak ada perubahan yang serius. Banyak buruh mengeluhkan waktu rehat yang sebentar dan kekurangan toilet. di dalam ruang produksi, pendingin ruangan (AC)  yang tidak berfungsi membuat udara panas dan lembab. Itu belum ditambah dengan   masalah   ergonomi,   penggunaan   bahan-bahan  kimia   berbahaya  dan beracun dalam  proses produksi,  dan tradisi  kekerasan  yang dirawat  oleh  atasan untuk mendisiplinkan buruh.

 

Sebagian keluarga buruh memang sadar akan pola hidup sehat. Hanya saja kualitas dari apa yang mereka makan, tempat di mana mereka tinggal dan bekerja, jauh dari kategori   sehat.  Peneliti  perburuhan,  Resmi  Setia   M.S.,  dalam   buku Gali   Tutup Lubang   Itu   Biasa:   Strategi   Buruh   Menanggulangi   Persoalan   Dari    Waktu   ke Waktu menunjukan  jika penghematan adalah  peristiwa  sehari-hari  yang dilakukan keluarga  buruh. Meskipun  secara nominal  mengalami  kenaikan  setiap  tahun, upah riil mengalami tren terbalik. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Penghematan ditempuh dengan menurunkan  kualitas   makanan,  yaitu  membeli  makanan  yang  lekas  membuat kenyang  tetapi  tidak  sehat  dan kurang asupan  gizinya.  Kualitas  makanan  yang buruk  ini telah  disinggung  juga  oleh  aktivis  Ruth Indiah  Rahayu, yang dianggap sebagai  problem  kelaparan  tersembunyi di dapur  keluarga  kelas  pekerja  di kota besar seperti Jakarta.

 

Hal  lainnya   adalah   pemukiman.   Pemukiman   buruh  kondisinya   kumuh.  Kamar- kamarnya cukup sempit dengan ukuran 4×4 meter dan jaraknya berdekatan. Untuk memangkas biaya  mengontrak, beberapa  buruh biasanya  menyewa satu  kamar secara  bersama. di kawasan  pemukiman  buruh yang tersebar  di  Jakarta  Utara, bahkan fasilitas  air  yang tersedia  di kamar  mandi  adalah  air  payau. Ratusan  ribu buruh  dan  keluarganya  yang  tinggal  di  kawasan-kawasan  industri  di  Marunda, Cilincing, Cakung,  telah  kehilangan  sumber air  bersih.  Jakarta  Utara  mengalami intrusi air laut yang parah dan mengkhawatirkan.

 

Gelombang PHK  dan bahayanya

Bersamaan   dengan  penyebaran  virus,   hal   menakutkan  lain  tiba.   Rangkaian gelombang  besar PHK  akibat  krisis ekonomi  yang dibawa  pandemi,  dengan daya rusak melebihi  krisis moneter 1997-98 dan krisis global  2008, telah  melanda  kota- kota padat industri di Indonesia.

 

Banyak  buruh  formal  dari  berbagai  sektor  menunggu   giliran  untuk  kehilangan pekerjaan.  Tapi,  selain  peristiwa  PHK  yang berhubungan  langsung  dengan krisis ekonomi kali ini, terdapat juga peristiwa PHK rutin terhadap buruh yang mendekati habisnya  masa  kontrak kerja.  Perusahaan  padat  karya seperti  garmen,  sepatu, tekstil,  dan  yang  lain  mempekerjakan  buruh  dengan  kontrak jangka  pendek  di bawah  2  tahun.  Biasanya,   mendekati   bulan   puasa  atau  lebaran,   perusahaan memutus  kontrak mereka  lebih  cepat  agar  bisa  lari  dari  kewajiban  membayar tunjangan hari raya (THR).

 

Menurut data yang dikemukakan pada 30 April oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto,  jumlah  buruh formal  yang terkena dampak ekonomi  pandemi  mencapai 1,7 juta  orang.  Dari angka  ini, 375  ribu  buruh  mengalami  PHK,  1,4 juta  buruh dirumahkan.  Lebih  dari  puluhan  ribu  perusahaan  terkena  dampak Covid-19  dan kebanyakan   terkonsentrasi   di   Jabodetabek.     Sementara  dari   sektor  informal, terdapat  314.833 buruh yang terkena dampak. Selain  pedagangan asongan, bisa jadi buruh  informal yang termasuk di sini adalah  mereka yang bekerja  di sektor formal  tapi  tidak  memiliki  status  dan  ikatan  hukum apapun.  Berlakunya  pasar tenaga kerja  fleksibel telah  menciptakan  apa yang disebut  oleh  pengkaji  isu-isu perburuhan sebagai  informalisasi  sektor formal,  seperti  penggunaan buruh harian lepas,  pekerja  rumahan  (home-based  workers), dan  sebagainya  di  rantai  pasok sektor formal.

 

Jumlah   buruh  yang  dirumahkan   dan  terkena  PHK   akan  terus  membengkak. Kemnaker,   Disnaker   tiap-tiap   provinsi  dan  daerah,  serta  serikat   buruh  terus melakukan pendataan. Sebagai perbandingan, pada  krisis global 2008 lalu, jumlah buruh di Indonesia yang mengalami PHK mencapai hampir 4 juta orang. Gelombang PHK dimulai dari Juli 2008 hingga Februari 2009. Menurut Fauzan A. Mahdami dkk. (2008), mereka yang kehilangan  pekerjaan  pada saat itu  kebanyakan merupakan buruh dari sektor manufaktur dan perkebunan.

 

Kini situasinya  berbeda.  Enny Sri  Hartati,  Ekonom dari Institute  for Development  of Economic and Finance (INDEF),  mengatakan jika krisis ekonomi yang dibawa Covid-19 menghantam  semua  negara  dan  sektor.  Tidak mudah  berkelit  dari  dampak buruknya. Sektor yang bertahun-tahun  menjadi juru selamat di masa  krisis, yaitu usaha   mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dan  informal  akan  sulit  diandalkan sebagai   pelampung   ekonomi.   Menimbang   hal   ini,  berarti   para  buruh,  petani, nelayan,  pekerja  rentan, dan rakyat dengan penghasilan  rendah, terancam jatuh miskin.  Rute  migrasi  untuk bertahan  hidup,  terutama bagi  buruh formal  adalah ketika terkena PHK, mereka akan masuk ke ekonomi informal. Namun karena  penuh sesak dengan pekerja  informal  yang  sudah  sedemikian  banyaknya,  ekonomi  ini pelan-pelan kesulitan bernafas dan ambruk.

 

Riset   terbaru  SMERU   Research   Institute   menunjukan,   jika  memakai   hitungan terburuk, jumlah  orang  miskin di Indonesia  akan melonjak  sebesar 8,5 juta  jiwa pada krisis kali ini. Jika ditambah angka orang miskin dari Survei Ekonomi Nasional – Badan  Pusat Statistik  (Susenas BPS)  pada September 2019 yang sebanyak 24,79 juta  jiwa,  itu  berarti  akan  ada  33  juta  orang  miskin.  Bahwa  statistika  dapat mengukur kemiskinan dan negara bisa melakukan rekayasa metode agar angkanya dikendalikan, itu bukan rahasia. Tetapi peristiwa orang terlempar dalam kolam kemiskinan tidak  bisa direkayasa.  Ia adalah pengalaman  nyata dan dengan tepat menunjukan siapa yang paling layak disalahkan.

 

Pada  20 April, seorang wanita bernama Yulie Nuramelia yang tinggal di Kota Serang, Banten,  meninggal.  Banyak  media  mengabarkan  jika ibu  empat  orang  anak  itu meninggal  karena kelaparan.  Pemerintah  Kota  (Pemkot) Serang membantah  dan mengatakan Yulie meninggal karena serangan jantung. Namun sebelum meninggal, dia menahan lapar selama dua hari. Keluarganya cuma menenangkan perut dengan minum  air.  Pandemi  membuat mereka tidak  memiliki pemasukan. Suami  Yuli  tidak lagi  bekerja  sebagai  pengepul  barang  rongsokan. Bantuan  pemkot tidak  datang tepat waktu ketika keluarga ini butuh. Sementara kartu pra kerja tampaknya belum bisa mereka akses.

Pemerintah dan pengusaha lari dari tanggung jawab

Bagaimana  dengan hak-hak buruh yang terkena dampak ekonomi  dari  pandemi? Menurut Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), buruh yang dirumahkan  harus diberi  upah dan yang dikenai  PHK harus diberi  pesangon. Itu  adalah  kewajiban  perusahaan  dan memang begitulah  aturan mainnya  dalam hukum.  Tapi para pengusaha, sebagaimana  dikatakan  Hariyadi Sukamdani,  Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI),  tidak akan membayar upah, pesangon,  ataupun  tunjangan   hari   raya  (THR).    Pengusaha  mengeluh   karena penurunan omset dan mengalami kerugian.

 

Karena itu secara bertahap buruh berstatus tetap dirumahkan, kemudian menunggu waktu   PHK.    Perlu   dicatat   bahwa  tidak   ada  jaminan   buruh   yang   berstatus dirumahkan  tidak  dikenai  PHK.  Pengalaman  dari  krisis  ekonomi  1998 dan  2008 menunjukan, ketika buruh dirumahkan–ada yang diberi upah hanya satu atau dua bulan,  juga  banyak yang tidak  diberi  upah–tidak  lama  kemudian  mereka dikenai PHK tanpa pesangon.

 

Kerugian merupakan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Tapi semenjak keuangan perusahaan adalah hal suci yang tidak boleh diketahui serikat dan buruh, berapa persis jumlah kerugian hanya bisa ditebak. jika dilihat lebih teliti, kerugian di sini lebih pada penurunan keuntungan dari operasi bisnis per tahun  ini. Pada tahun sebelumnya mereka mengalami keuntungan. Kapal bisnis bisa saja tenggelam tapi orang yang memilikinya tidak demikian. Para pemilik perusahaan dan para manajer yang menimbun kekayaan dari kerja buruh, bisa bertahan hidup bertahun-tahun jika pandemi  memang  berlangsung  selama  itu.  Mereka  bisa  membangun  lagi  kapal bisnis  baru dengan pinjaman  dari  bank dan pemerintah.  Sementara bagi  buruh, tabungan dari upah murah hanya bisa dipakai paling lama 3 bulan.

 

Menaker  Ida  Fauziah  pernah menganjurkan  perusahaan untuk menempuh langkah lain tanpa  melakukan  PHK.  Ia  menyarankan perusahaan  untuk mengurangi  upah manajer dan direktur, mengurangi shift kerja, jam kerja, hari kerja, dan meliburkan pekerja secara bergilir. Ketimbang mengikuti pemerintah yang memang sama sekali tidak mereka anggap, perusahaan berlomba-lomba menabrak aturan hukum.

 

Pemerintah  jelas  kehilangan  ketegasannya sebagai  penegak  hukum perburuhan. Ironis juga, mereka kehilangan auranya sebagai “bapak”. Ini merupakan peran dari sebuah mitos tentang hubungan industrial yang harmonis, yang dinamakan sebagai Hubungan Industrial Pancasila (HIP).  Mitos dan doktrinnya direproduksi, dari tingkat nasional  hingga  rukun tetangga  (RT)   di  kawasan  industri,  dengan  tujuan  untuk mendorong pertumbuhan investasi  dan pada saat yang sama meredam tuntutan buruh. Namun ketika krisis terjadi doktrin ala  HIP menguap dan keluarga harmonis hancur. yang benar-benar muncul adalah pertentangan kelas yang selama ini justru ingin  ditutupi.  Salah  satu  pertentangan tersebut  bisa  dilihat  ketika  politisi  dan pengusaha  terus mendorong pembahasan  RUU  Cipta Kerja  di masa  ini. Padahal banyak pihak  telah  protes dan menunjukkan  kepentingan  siapa  yang diwakili RUU tersebut.

 

Untuk  meredakan  gejolak  PHK  dan memberikan  pesan  bahwa mereka berpihak pada rakyat, pemerintah  mempercepat pelaksanaan  kartu pra kerja  dengan nilai anggaran sebesar Rp 20  triliun. Program  ini menargetkan 5,6 juta  orang sebagai penerima  manfaat.  Mereka  termasuk  buruh yang dikenai  PHK  dan warga negara diatas 18 tahun. Mereka akan dibayar sebesar Rp 3.550.000 per orang. Pembayaran ini terdiri  atas biaya  pelatihan  dari  sebesar  Rp 1 juta,  tunjangan  bulan  Rp 600 ribu selama 4 bulan, dan insentif survei Rp 150 ribu. Arus deras kritik telah diajukan atas penyelenggaraan program ini. Mulai dari indikasi nepotisme, korupsi, dan kesalahan pada desain serta target dari program kartu pra kerja.

 

Ketimbang  melakukan  perbaikan  kebijakan,  pemerintah  jalan  terus dengan cacat yang ada. Mereka membelokkan konteks dan tujuan suatu program yang sedianya diterapkan di situasi “normal”. Program kartu pra kerja dirancang sebelum pandemi dan dipersiapkan sebagai pelatihan bagi calon buruh. Sejalan dengan  ini, beberapa tahun   lalu  pemerintah   Jokowi   mengeluarkan   kebijakan   pemagangan  nasional. hasratnya adalah  untuk meningkatkan  “kualitas”,  “standar”  dan  “skill” angkatan kerja Indonesia yang dianggap rendah. Dengan begitu, menurut mereka, pasar kerja menjadi lebih cerah dan produktif. Namun, di saat  krisis dan kondisi darurat, ketika pasar kerja menciut dan dan satu-satunya skill yang  disyaratkan adalah bertahan hidup, yang dibutuhkan adalah tersedianya uang tunai untuk membeli kebutuhan pokok.

 

Pemerintah  negeri-negeri  jiran  –meski  boleh  jadi  tidak  lebih  baik  dari  Indonesia dalam  penanganan  covid-19 dan  krisis  ekonomi–bertindak  lebih  cepat.  Mereka mengambil  pilihan  karantina  nasional  ketika  penyebaran   virus  mulai mengkhawatirkan. Itu dipilih dengan  memberikan uang kepada masyarakat. Filipina membayar 8.000 peso atau setara Rp 2,5 juta per bulan kepada rumah tangga yang dikategorikan  miskin. Sementara Malaysia  membayar 1200 ringgit  atau setara Rp 4.3 juta  per bulan  kepada  buruh dan  memberikan  insentif  kepada perusahaan. Pemerintah Malaysia dengan tegas melarang perusahaan yang mengakses insentif untuk melakukan PHK, cuti tanpa tanggungan (unpaid leave), dan memotong upah.

Posisi serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Pandemi memberikan dampak yang besar bagi serikat. Kerja-kerja perluasan basis tersendat. Mobilisasi politik untuk mendorong atau menggagalkan kebijakan publik yang  berkaitan  dengan  buruh menjadi  terhambat.  Upaya-upaya  pendidikan  kini terbatas,  dan sebagian  mungkin  berpindah  ke  media  daring  yang  tidak  begitu efektif. Tapi satu  hal yang paling dirasakan  serikat buruh secara langsung adalah pemutusan hubungan kerja (PHK)  yang terjadi pada buruh, dan sekaligus anggota serikat. Peristiwa ini tentu  saja menggerus basis, jumlah keanggotaan. Kita belum mendengar rilis dari serikat-serikat buruh terkait berapa jumlah buruh yang menjadi anggota serikat dikenai PHK. Barangkali mereka masih terus melakukan pendataan internal untuk kemudian merilisnya nanti.

 

Gelombang PHK ikut memberikan pukulan pada masalah yang sudah berlangsung beberapa  tahun  ini.  Sejak  2015,  terjadi  banyak  kasus  PHK  ketika  perusahaan melakukan relokasi bisnis dari kawasan industri lama ke kawasan industri baru yang berupah  murah  di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tren relokasi ini misalnya, hampir mengosongkan KBN Cakung yang merupakan salah  satu kawasan industri  berbasis ekspor tertua di Indonesia.

 

Dalam  kapasitas  penuhnya, KBN Cakung dapat  menampung  lebih  300 pabrik  dan itu tercapai pada tahun 2013. Saat itu, terdapat 200 pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT)  serta 100 pabrik  pendukung industri  TPT (Investor  Daily, 22/08/2013).  Jumlah ini menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Pada 2018, menurut laporan dari beberapa serikat  buruh, tersisa  30 pabrik  garmen  yang berdiri  di sana.  Banyak pabrik yang pindah ke Majalengka, Ungaran, Kendal, dan seterusnya.

 

Di satu sisi serikat mengalami kehilangan anggota akibat relokasi, dan juga krisis. Di sisi lain,  daya tarik  serikat  cenderung berkurang dalam  merekrut anggota baru. Hanif   Dhakiri   ketika    masih    menjabat    Menaker    mengatakan   dalam    sebuah wawancara   di  tahun   2017  bahwa,  “Kita  ada  lebih  dari  230  ribu  perusahaan. Seharusnya ada serikat pekerjanya di setiap satu perusahaan. Tapi kini ada 7000-an yang tadinya ada 14 ribu-an” (Republika, 28/03/2018).  Sepuluh tahun sebelumnya, pada 2007, jumlah serikat buruh mencapai 14 ribu. Artinya selama sepuluh tahun, penurunan  jumlah   serikat   buruh  mencapai   100  persen.  Data  Kemnaker   juga menunjukan jumlah keanggotaan serikat buruh menurun, dari 3,4 juta orang pada tahun 2007 menjadi 2,7 juta orang pada 2017.

 

Fenomena   penurunan  keanggotaan  serikat   buruh  tidak   hanya  berlangsung   di Indonesia.      Stephanie      Luce      dalam      bukunya Labor     Movements;      Global Perspectives (2014) mencatat jika negara-negara  dengan standar perburuhan yang sedikit    lebih    “baik”   seperti    negara   anggota   Organisasi    Kerja    Sama   dan Pembangunan  Ekonomi  (OECD)   pun  mengalami  penurunan  jumlah  keanggotaan serikat. Total keanggotaan buruh di negara-negara ini pada  2012 adalah 79,7 juta orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 3,8 persen sejak tahun 1999. Jika membuat  perbandingan,   pada  tahun  2012,  jumlah   populasi   di  negara  OECD mencapai  1,29  miliar dan  jumlah  orang yang bekerja  adalah  65,1 persen, setara 799  juta  orang  (OECD   Statistics,  2012).  Dengan  demikian,  jumlah  orang  yang berserikat pada tahun 2012 hanya sebesar 9,9 persen dari total keseluruhan orang yang bekerja di negara-negara OECD.

 

Menurunnya  keanggotaan  serikat,  menurut  Luce,  terjadi  karena  beberapa  hal: kapital (perusahaan) yang mudah melintas batas negara dan wilayah hukum demi mencari buruh murah; serikat buruh yang tidak berhasil memperbarui bentuk kelembagaan,  metode, dan strategi  untuk mempertahankan  eksistensinya  dalam alam  pasar kerja  fleksibel; praktik  korupsi,  praktik  anti  demokrasi  di dalam  serikat, dan terbengkalainya pendidikan internal: serta, para buruh muda yang merasa tidak tertarik  bergabung dengan serikat  buruh dengan  kelembagaan  dan aturan yang terlalu  tradisional  (Mijin Cha et  al.,  2018: 452). Pada konteks yang lebih  luas,  citra serikat  menjadi  negatif  dan kehilangan  dukungan luas  masyarakat akibat  berita- berita   serampangan  yang  disiarkan   oleh   media mainstream terkait   perjuangan serikat buruh.

 

Dari gambaran  muram yang ada, banyak yang lekas  mengambil  kesimpulan  jika serikat buruh tidak lagi relevan. Serikat dianggap bukan lagi menjadi satu-satunya kendaraan  menuju   kesejahteraan   buruh,  ketika   semua  orang  merasa   dapat melakukan  negosiasi  dengan  majikan.  Pasar  kerja  yang  meluas  ke  sektor  jasa, industri  kreatif  dan gig  economy,  memunculkan  buruh-buruh  yang  tidak  betah dengan organisasi yang terlalu kaku. Padahal, dengan semakin meluasnya ekonomi neoliberal  dan kian  fleksibelnya pasar kerja,  serikat lebih  dibutuhkan  dari  hari  ke hari. “Serikat buruh”, tulis Luce, “adalah satu-satunya institusi yang mampu memperbaiki ketidakseimbangan (ketimpangan) dalam ekonomi dunia saat ini.”

 

Sistem   ekonomi   yang  berlaku   akan  terus  berkontribusi   pada  mendalamnya ketimpangan.  Faktanya,  terdapat  ketimpangan  yang nyata  antara  produktivitas buruh dan upah yang diterima di Indonesia. Buruh produktif tapi miskin, sementara pengusaha semakin  kaya. Siapa  yang mampu menekan ketimpangan  ini? Bukan pemerintah  atau pengusaha. Serikat  yang melakukannya.  Patut dicatat,  aksi-aksi protes serikat  buruh pada tahun 2012-2013 berhasil  menaikan  upah pada tahun berikutnya  mencapai  50 persen  (Mufakhir, 2017:266).  Ini  merupakan capaian  yang penting   (bukan  soal   nominal,   tetapi   soal   kekuatan  mobilisasi)  sejak   zaman Soeharto. Kenaikan  upah saat itu  dimungkinkan  karena serikat  memiliki kekuatan yang besar untuk menekan pemerintah dalam hal kebijakan.

 

Lalu, di mana peran serikat di masa pandemi ini? dalam respon yang bersifat jangka pendek, serikat telah melakukan negosiasi dengan manajemen pabrik untuk tidak melakukan PHK dan pemotongan upah, menyusun data pembanding terkait buruh yang masih  dipaksa  bekerja  dan yang terkena PHK,  mendistribusikan  dana serikat dan  logistik untuk membantu anggota, mendorong pembentukan dapur umum di beberapa pemukiman padat buruh, serta mendorong anggota untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan yang paling minimal. di beberapa negara lain, respon jangka  pendek  serikat  juga  kurang  lebih  sama.  Mereka  melakukan  pendataan, menekan pengusaha  untuk tidak  melakukan  PHK,  dan memastikan  bahwa buruh memiliki akses pada program pembayaran uang tunai dari pemerintah.

 

Terkait  dengan  program  kartu  pra  kerja  yang  telah  diluncurkan,  serikat  perlu berperan lebih  aktif.  Banyak buruh yang sudah  dikenai  PHK kesulitan  mengakses program kartu pra kerja  karena perkara teknis  yang bodoh seperti  website  sulit diakses dan konfirmasi sistem yang melebihi deadline. data dari serikat juga perlu diajukan sebagai pembanding kepada pemerintah. Ini untuk menandingi data pemerintah yang memiliki banyak  kekeliruan dan bahkan untuk membetulkannya, mereka  harus  melewati  panjangnya  rantai  birokrasi  yang mereka  buat  sendiri. Kekeliruan yang sulit diperbarui membuat program tersebut semakin mubazir.

 

Dalam respon jangka panjang untuk membangun kekuatan pasca krisis, kita belum tahu apa  yang akan dilakukan  serikat  di  tengah keterbatasan  yang ada. Ketika melakukan  analisis  bagaimana  serikat-serikat  buruh  di Indonesia  dihantam  krisis global  2008 dan bagaimana  pula  mereka  memilih strategi  membangun kekuatan pasca   krisis,  Mahdami dkk. mengatakan,  serikat   harus  mulai   serius   memikirkan basis  keanggotaannya yang tidak  hanya bertumpu pada pekerja  tetap dan pekerja di  sektor  formal.  Krisis  yang  menghantam  pekerja  tetap  dan pekerja  di  sektor formal, jelas membuat serikat goyah sebab disitulah tumpuan utama kekuatannya.

 

Refleksi untuk membangun lagi kekuatan dimulai dengan  banyak hal yang sebagian telah diperbincangkan dalam gerakan buruh sendiri; mengorganisir buruh informal, keluarga   buruh,  buruh  migran   di   luar   dan  buruh  “asing”   di   dalam,   buruh perempuan;  memikirkan  ulang  bentuk  dan  kelembagaan  serikat;  mengorganisir melalui  jaringan  rantai  pasok (supply  chain); merubah  sistem  pendidikan  internal yang   lebih    menggunakan   penalaran    kritis   ketimbang    slogan;    memberikan kesempatan  kepada anak muda menjadi  pemimpin  serikat;  mendirikan  koperasi buruh; memikirkan ulang strategi pemogokan dan pendudukan pabrik; membangun aliansi dengan gerakan sosial yang lebih luas.

 

Kekuatan baru yang dibangun nantinya mampu melindungi buruh dari upaya menjadikan mereka sebagai tumbal di pandemi dan krisis berikutnya.

 

Serikat Pekerja dan Rakyat Buruh Kabupaten Mimika

Hilangnya untuk kelayakan hidup hak dasar nasib buruh tambang dan jangan lagi terjadi  pelanggaran  terhadap  karyawan Freeport  dalam  bahaya  covid-19  hari  ini rakyat   tertindas    Bumi   Mimika   Papua    dan    rakyat     tertindas    di    Indonesia diperhadapkan  dengan  bahaya  Covid-19 yang mengancam  hidup  rakyat. Desakan rakyat  untuk  rezim  Jokowi  mengeluarkan  instruksi  darurat  kesehatan  pun tidak dilakukan,    berbeda   dengan   Italia    dan   China   yang   disikapi   dengan    cepat. dikarenakan   kondisi  keuangan  Negara   yang  semakin   ambruk  dibawa   kendali kapitalisme  dan imperialisme.  Buruh-buruh  di  Indonesia  tidak  dikasih  tunjangan hidup dan  libur selama  bahaya  Covid-19 menyebar dan memburuh ribuan  rakyat Indonesia. Kabupaten Mimika Papua  diperhadapkan dengan  kondisi yang jauh lebih sulit. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai, vaksin yang belum ada, alat deteksi Covid-19 yang tidak ada, membuat ketakutan bagi karyawan PT Freeport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor, Karyawan Perhotelan, tukang ojek, petani, Buruh kontruksi, buruh bongkar muat perkapalan, buruh kasar bandara Moses Kilangin, Rental Mobil, buruh honorel guru, kesehatan dan perkantoran pemerintahan Kabupaten Mimika.

Dalam   melaksanakan   hak  dan   kewajibannya   serikat   tidak   dipengaruhi   atau dikendalikan    oleh    “pihak-pihak    lain”.Sebagai    contoh,   serikat    harus   bebas menentukan rencana  kerjanya.  Namun  apabila  sebuah  serikat  menjadi  anggota federasi   atau  konfederasi,   ia   terikat   oleh   peraturan  organisasi   federasi   dan konfederasi  tersebut. dengan demikian  wajar  bila federasi  dan konfederasi,  yang termasuk dalam  kategori  “pihak-pihak  lain”, akan  mempengaruhi  perkembangan rencana  kerja   serikat   tersebut.  Terbuka   dalam   menerima   anggota  dan/atau membela   kepentingan   pekerja,   serikat   Pekerja/Buruh   tidak   boleh   melakukan diskriminasi  berdasarkan  aliran  politik,  agama,  suku atau  gender.  Independen.

 

Pengoperasian dan pengembangan organisasi harus didasarkan pada kemandirian tanpa dikendalikan  oleh  pihak  diluar  organisasi.    Seperti  telah  dijelaskan,  “pihak- pihak   lain”   tidak   termasuk   federasi   dan   konfederasi   dimana   ia   berafiliasi. Demokratis       Prinsip-prinsip  demokrasi   ditegakkan   dalam   perwujudan demokratisasi dalam sebuah masyarakat yang lahir dari kebebasan berserikat dan kebebasan   menyatakan   pendapat,   maka   dengan   sendirinya    prinsip-prinsip demokrasi  harus  ditegakkan  dalam  penataan atau  pengoperasian  serikat.dapat dipertanggungjawabkan    kepada   anggotanya,   masyarakat   dan   negara   dalam mencapai tujuannya dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Bertanggung jawab kepada masyarakat termasuk bertanggung jawab  untuk menjamin  kelangsungan aliran  produksi  dan jasa,  baik  dalam bentuk barang maupun jasa,  demi  kebaikan konsumen/masyarakat secara umum.

 

Manajemen PT Freeport Indonesia tak serikat Pekerja dan Serikat pekerja juga menghormati legitimasi Serikat organisasi ditentukan oleh anggotanya. dengan demikian, tidak diperlukan dokumen legitimasi dari badan pendaftaran. Nomor pendaftaran  diberikan  sebagai  basis untuk menjalankan,  oleh  serikat,  hak legalitasnya.  Hak dan  Kewajiban  Serikat  yang  sudah  memiliki nomor  pendaftaran berhak melakukan  perundingan  PKB  dengan pihak  manajemen,  mewakili pekerja dalam  menyelesaikan  perselisihan  industrial  di dewan  dan  lembaga  perburuhan, dan   mengadakan   kegiatan    perburuhan   selama    tidak    bertentangan   dengan ketentuan  hukum (Pasal  21). Serikat  wajib melindungi  anggota dari  pelanggaran terhadap hak-haknya, meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, serta menjalankan tugas sesuai peraturan (Pasal 27). dapat bergabung dan/atau bekerja sama  dengan  serikat  buruh  internasional  dan  organisasi  internasional  lainnya, selama  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  hukum nasional  (Pasal  26). Tujuan Serikat   dibentuknya   serikat   adalah   untuk  melindungi   anggotanya  dan  untuk membela hak dan kepentingan maupun meningkatkan kesejahteraan  pekerja dan keluarganya hingga ke tingkat yang wajar. Tujuan  ini tidak dapat tercapai apabila perusahaan  tempat  para  pekerja   dipekerjakan   tidak   produktif.   Oleh  karenanya, pekerja  yang  ingin meningkatkan  kesejahteraan  diri dan  keluarganya  diharapkan pula menyumbang pada peningkatan kinerja PT Freeport Indonesia.

 

Derita  buruh sudah  sampai  di  leher,  buruh  di intimidasi,  buruh  di kriminalisasi, buruh di deskriminisasi. beberapa bulan ini buruh/karyawan PT. Freeport Indonesia dihadapkan  dengan  kebijakan  sepihak  oleh  perusahaan.  Mereka  dijedah  tanpa diberikan upah (berlaku Pomotongan tunjangan, Pengurangan bagi karyawan kontraktor).  Tidak hanya  itu,  buruh pun dilarang  izin resmi,  izin potong  atau  izin sakit,  jikalau ada  yang  berani  izin maka  akan  dijedah  dan berlaku  seperti  buruh (karyawan)   yang    cuti    dan   dijedah    sesuai    dengan   keputusan   Interoffice memorandum yang dikeluarkan oleh Manajemen. Karyawan PT  Freeport Indonesia yang dijedah  dan upah yang dipotong  sudah sangat jelas  melanggar  UU  No  13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  pada pasal  185 ayat  1 jo. Pasal  90 ayat 1 : Bagi pengusahan atau  perusahaan  yang membayar upah pekerja  di bawah  UMP makan akan dikenakan  sanksi  pidana  paling  sedikit  1 tahun  dan paling  lama  4 tahun, denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling besar Rp 400.000.000,00 juta rupiah.

 

Dalam  surat  edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  No   SE-05/M/BW/1998  tentang  upah pekerja yang  di rumahkan, bukan kearah pemutusan hubungan kerja, mengatur  : bahwa pengusaha  harus membayar upah secara  penuh, berupa upah pokok dan tunjangan  tetap selama  pekerja  di rumahkan.  dan  apabila  upah pekerja  dibayar tidak  secara  penuh,  hal  itu  dirundingkan  dengan  serikat  pekerja  atau  dengan pekerja menyangkut besaran upah.

 

Manajemen PT. Freeport Indonesia tidak bisa semata-mata memberlakukan pasal 18 yakni Force Majeure/keadaan  memaksa yang tertera dalam kontrak kerja sebagai legitimasi   kebijakan   yang  sepihak,   sebab  pemberlakuan   Force  Majeure   dilihat kondisi yang benar  benar  sudah  darurat  dan harus ada instruksi presiden selain itu Manajemen  PT  Freeport  Indonesia  berpedoman  anjuran  Pemerintah  berdasarkan Surat Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia     Nomor  :  M/3/III/2020 Tentang    Perlindungan Pekerja/Buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka penangulangan COVID-19.

 

Manajemen PT  Freeport Indonesia dan serikat pekerja , benar benar menghormati dihormati  hak-hak dasar  karyawaan dalam  situasi  ancaman paling  nyata hari  ini wabah Covid-19 ditembagapura  sampai  port site  sangat serius  yang dihadapi  oleh karyawan PKWT  PT  Freeport  Indonesia.  Kami  Jaringan  Perburuhan Makadama  PC SPKEP  SPSI  Kabupaten  Mimika Provinsi  Papua,  Memegang  teguh hasil  investigasi yang dilakukan  oleh  lembaga  independent  LOKATARU Law  dan Human Rights office dan HAKASASI  ID  serta  dukungan beberapa  NGO  di  Indonesia,  selama  4 Tahun tentang permasalahan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di PT Freeport Indonesia ditemukan  kejangkalan  memberikan    perhatian  serius  kepada kesejahteraan  klas buruh  rakyat  pekerja,   masyarkat  adat  suku  dan  Pemerintah,   yang  dilakukan kebijakan  oleh  manajemen    PT  Freeport  Indonesia,  mengabaian  penegakkan hak- hak dasar bagi warga Negara yang perlu dilindungi oleh Negara atau Pemerintah Indonesia.   sampai  sekarang hanya dilakukan  upaya keputusan sewena wenangan oleh kelompok yang dibentuk sendiri manajemen tanpa dilibatkan serikat pekerja. di area PT Freeport Indonesia sendiri belum masuk pada darurat yang mengharuskan perusahaan memberlakukan  keadaan demikian,  dan kalau  keadaan benar benar sudah   darurat   perusahaan   belum    melakukan    LOCKDOWN/TUTUP     PRODUKSI Karyawan libur selama bahaya Covid-19 tetap harus membayar upah pekerja sesuai ketentuan aturan yang berlaku bagi karyawan PKWT.

 

Berdasarkan   uraian   diatas   dengan       data    Satgas    Covid-19  Provinsi  Papua, menyatakan bahwa di Kabupaten Mimika, zona merah wilayah Freeport Klaster Baru Penularan  Covid-19 dengan 102 Kasus  Positif dirawat  di RS  SOS  Tembagapura  dan Kuala Kencana serta  di barak.  Gerakan untuk kemanusiaan rakyat buruh Indonesia melawan Covid-19 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua  Menyatakan :

  1. Mendesak Pemerintah Daerah dan Pusat, Segera bertindak tegas penegakkan hukum Ketenagakerjaan  terhadap Manajemen  PT  Freeport  Indonesia  yang melakukan fakta-fakta pelanggaran kasus Pekerja PT Freeport Indonesia yang tidak dapat toleransi ( Kerja Paksa, Diskriminatif, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kebebasan berserikat, dan  hak-hak  lain )  Terhadap ribuan pekerja PT Freeport Indonesia yang melakukan Pemogokan sejak 01 Mei 2017. Mengakibatkan LUTER JARANGGA ID 816554 dilakukan pemaksaan kerja dinyatakan  meninggal  dunia  saat bekerja  salah  satu karyawan Kontraktor  PT RUC  Cementation,  Pada  tanggal  7  Mei  2020  yang  di  berbagai  Media  di kabarkan  Pekerja  tersebut diduga  sakit  dan ditemukan   tergeletak   di  GBC 2830 Underground  PT. Freeport  Indonesia.  yang menyatakan hasil  rekaman Medis membuktikan  sebab meninggal  Belum ada penengung jawab  sampai saat ini.
     
  2. Mendesak  Pemerintah  Daerah melalui  Satgas  Covid-19 Kabupaten  Mimika dan    Provinsi   Papua    diambil   langka    tepat,   cepat   dan      professional penyelamatan  nyawa ribuan  Pekerja  PT  Freeport  Indonesia  lockdown total Produksi  PT  Freeport  Indonesia,  demi  kelancaran  Pemeriksaan  diagonasa RAPID  TEST  dan RT-  PCR  kepada seluruh  buruh Rakyat Pekerja  PT  Freeport Indonesia, Privatisasi dan Keluarganya.
     
  3. Mendukung upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua, dengan tujuan  memutuskan rantai  penyebaran Covid-19 melakukan pengurangan kepadatan  penduduk dari  Kelurahan  Tembagapura  bagi  PKWT dan PKWTT  serta Keluarga  yang telah  habis  kontrak  di Jobsite  PT  Freeport Indonesia yang diturunkan ke timika dari dataran tinggi, wajib di laporkan ke Pemerintah Daerah untuk kemudian menjalani Karantina wajib selama 14 hari atau sesuai  Protokol Pencegahan  Covid-19 yang pengawasannya  di bawah Tim  Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Mimika sebelum   orang  yang  bersangkutan   kembali   ke  rumah  atau   ke  dalam lingkungan masyarakat.
     
  4. Mendesak   Pemerintah   Daerah   Kabupaten   Mimika  dan   Provinsi   Papua, terutama intansi Otoritas didaerah Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan bekerja optimal kepastian hukum bagi PKWT PT Freeport Indonesia, dilakukan pengawasan atas pelanggaran  kerja  paksa,  Diskriminatif, Keselamatan  dan Kesehatan Kerja, kebebasan berserikat, dalam masa pandemi Covid-19 karantinakan  mandiri  dirumah  tetap  menerima  gaji  dan  tunjangan  yang melekat PKWT bagi pekerja Pratama dan Utama serta Manajemen.
     
  5. Manajemen  sebagai  pekerja  yang bekerja  di PT  Freeport  Indonesia,  segera mengambil langkah-langkah   mendukung Pemerintah daerah, bersama-sama sepakati untuk menyampaikan kepada pengusaha PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Pusat segera dilakukan penutupan sementara dalam rangka mengikuti sesuai ketentuan protokol covid-19  dilakukan pemeriksaan seluruh karyawan  dan  penertiban  karyawan  PKWT  yang  mengantikan     karyawan ribuan pekerja Pratama dan Utama pemogokan PT Freeport Indonesia tanpa terkecuali.
     
  6. Manajemen PT Freeport Indonesia upaya pembasmian wabah pandemi Covid-19  sampai  masuk  pundi-pundi  kehidupan  ekonomi  dilingkungan  kerja  PT Freeport  Indonesia,  bekerja  sama serius  dengan Pemerintah  daerah, dalam menjalani   penanganan   mengedepankan   kemanusiaan,   kejujuran, keterbukaan tanpa  diskriminasi  kepentingan  tertentu bekerja  dengan  hati keseriusan  melawan  wabah pandemi  Covid-19 sebagai  musibah  non alam yang  dialam   masalah   global   berdampak  di   Kabupaten   Mimika      tidak merugikan semua pihak Buruh Rakyat Pekerja, masyarakata adat suku dan Pemerintah. Untuk menjaga kelansungan bisnis segara mengambil kebijakan khusus mengatur penjagaan asset bagi PKWT PT Freeport Indonesia di bantu Pengamanan Pemerintah Obyek Vital di Perusahaan.
     
  7. Pemerintah   Daerah  Kabupaten   dan  Provinsi  Papua   serta   Manajemen   PT Freeport segera koordinasi dan Mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia, Saham 51% PT  Freeport Indonesia Milik  Negara atau Pemerintah Indonesia, segera dilakukan penutupan sementara Pengoperasian PT Freeport   Indonesia sampai wabah Pandemi COVID-19 berakhir.

 

Catatan kaki:

  1. Kahatex adalah perusahaan garmen besar yang memiliki beberapa pabrik di area  Bandung  Raya:  di Cimahi, Sumedang,  Cijerah,  Majalaya,  Rancaekek. Perusahaan ini telah berdiri lebih dari 40 tahun. Beberapa saingannya bisa ditunjuk   seperti   Grup  Pan   Brothers,   Grup   Sritex,   Grup  Panarub,   Grup Indorama.   Ada   48.000   buruh   yang   dipekerjakan   oleh   Grup   Kahatex. Perusahaan ini membuat produk seperti baju, kaus kaki, karpet,  benang,  dll. Salah    satu   brand   internasional    yang   produknya   dibuat    di   Kahatex adalah H&M. Ini merupakan brand asal Swedia yang pada tahun 2018/2019 mencatatkan keuntungan bersih mencapai ratusan juta dollar US.
     
  2. Freeport-McMoRan Copper dan Gold Inc atau Freeport NYSE FCX adalah salah satu  produsen terbesar  emas  didunia,   Perusahaan  Amerika   ini  memiliki beberapa anak Perusahaan termasuk PT  Freeport  Indonesia.  ada 35 ribuan Buruh PKWT dan PKWTT yang dipekerjakan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
     
  3. PT   Denso  adalah   perusahaan  asal   Jepang   dan  merupakan  perusahaan pembuat komponen otomotif yang menjadi salah satu  pemasok  inti dari PT Toyota.
     
  4. PT    Eds   Manufacturing   Indonesia   merupakan  perusahaan   Jepang   yang bergerak  di bidang otomotif dengan memproduksi komponen mobil.
     
  5. PT  CCH  adalah  perusahaan  garmen yang berlokasi  di Batujajar,  Kabupaten Bandung Barat.

 

 

 

#Pandemi Covid-19

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait