Menteri  Lingkungan Hidup  dan Kehutanan  Diminta  Tidak Menerbitkan Izin Kerja kepada PT. KTS

Cinque Terre
Manfred Kudiai

6 Bulan yang lalu
NASIONAL & DUNIA

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Poster milik PT. Kurnia Tama Sejahtera terpasang di pohon. Ist

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com-- Mendesak Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Tidak Menerbitkan Izin Rencana Kerja IUPHHK-HA PT. Kurnia Tama Sejahtera. Hal tersebut dikatakan Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka, Jakarta, Senin (3/6).

 

Franky Samperante  menjelaskan, pada tanggal 28 Mei 2019, kami organisasi masyarakat sipil menerima Surat Pernyataan Sikap dari Masyarakat Adat Suku Mairasi di Kampung Undurara, Wosimo dan Inyora, tentang Penolakan terhadap Perusahaan PT. Kurniatama Sejahtera yang merencanakan mengelola hasil hutan kayu di wilayah adat Suku Mairasi.  Alasannya, masyarakat sangat cemas kehadiran perusahaan PT. KTS dan kehadiran anggota aparat keamanan (TNI), karena menciptakan ketidaknyamanan, ketidak harmonisan dan tidak menjamin dapat memberikan keuntungan ekonomi masyarakat.

 

Masyarakat juga masih trauma dengan peristiwa Wasior Berdarah (2001), yang salah satu sumber penyebabnya adalah aktivitas perusahaan kayu PT. Darma Mukti Persada yang beroperasi di daerah ini, mengakibatkan kejadian kekerasan, penyiksaan hingga pembunuhan, yang melibatkan aparat keamanan negara. Peristiwa pelanggaran HAM berat dimaksud belum juga diselesaikan secara adil hingga hari ini.

 

“Saat ini, kehadiran anggota aparat keamanan (TNI) dan tokoh masyarakat mengatas namakan LMA (Lembaga Musyawarah Adat) yang memfasilitasi pertemuan dengan tema ‘Komunikasi Sosial’, diduga bertujuan untuk melakukan tekanan dan memaksakan kehendak perusahaan PT. KTS agar dapat beroperasi di wilayah adat Mairasi. Meskipun demikian masyarakat tetap berkeras tidak setuju, tidak menghadiri pertemuan dan menolak rencana perusahaan,” jelasnya.

 

Franky Samperante menyatakan, sejak tahun 2012, masyarakat adat Suku Mairasi sudah melakukan penolakan terhadap aktivitas PT. KTS. Pada Januari  2013, anggota TNI AD Yonif 753 Sorong yang bertugas disekitar lokasi PT. KTS, melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap tiga warga dari Kampung Sararti dan Kampung Ambumi. Kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pemerintah daerah, MRP Papua Barat dan Menteri Kehutanan. Namun belum ada tindak berarti dan pemberian sangsi terhadap aparat keamanan maupun perusahaan PT. KTS. Selain itu ditemukan pula laporan bahwa kinerja dan  kondisi kesehatan finansial PT. KTS tidak layak, tidak mampu membayar dan atau menunggak iuran IUPHHK dan dalam kondisi merugi. (www.nasional.kontan.co.id, 2010; PT. Inti Multima Sertifikasi, 2015).

 

“Perusahaan PT. Kurnia Tama Sejahtera merupakan perusahaan pembalakan kayu yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor SK.648/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, dengan luas konsesi 115.800 ha, berlokasi di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. PT. Kurniatama Sejahtera (KTS) merupakan salah satu anak perusahaan Artha Graha Group yang beroperasi di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, selain itu Artha Graha memiliki anak perusahaan PT. Papua Satya Kencana, perusahaan kayu pemegang IUPHHK-HA Nomor SK.647/Menhut-II/2009, dengan luas konsesi 195.420 hektar, berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni,” kata Frengki.

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terkait asas dan tujuan penyelenggaraan kehutanan (Pasal 2 dan Pasal 3); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat (Pasal 34) dan hak asasi manusia (Pasal 45); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 2 dan Pasal 39 terkait larangan TNI berbisnis; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusuan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard an Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, terkait prinsip PADIATAPA (Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan).

 

“Maka, kami organisasi masyarakat sipil mendesak dan meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, untuk  tidak memberikan perpanjangan izin rencana kerja pengelolaan hasil hutan PT. Kurniatama Sejahtera dan segera melakukan evaluasi terhadap izin PT. KTS, serta memberikan sanksi atas penyimpangan perusahaan,” kata Frangky.

 

Lanjutnya, kami juga meminta Panglima Kodam/XVIII Kasuari untuk mendesakan satuan Koramil Wasior dan jajaran TNI setempat agar menghentikan pendekatan keamanan dan tidak terlibat dalam memfasilitasi kepentingan perusahaan PT. KTS, serta tidak melakukan tindakan intimidatif dalam bentuk apapun.

 

“Kebijakan dan tindakan ini sangat penting untuk mengutamakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan, khususnya hak dasar Suku Mairasi. Paling terpenting mencegah terjadinya dan terulangnya konflik, perlunya penegakan dan kepastian hukum bagi Suku Mairas,” katanya.

 

Menurutnya, tindakan preventif perlu dilakukan dengan cara sesegera mungkin memenuhi permintaan masyarakat, dari pada mengabaikan dan hingga menimbulkan masalah buruk yang lebi sulit diselesaikan.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Lingkungan dan Hutan

Baca Juga, Artikel Terkait