MENYONGSONG PAPUA BARAT DAYA

Cinque Terre
Alexander Gobai

3 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

Oleh, Izhak Bofra

 

Rezim orde baru  yang berkuasa selama 32 tahun, dibawah kepemimpinan tirani yang memaksa semacam ketundukan pasif atau manut (terima saja) segala macam keputusan dan kebijakan yang diambil dari pusat tanpa mendengar kebutuhan dan aspirasi dari daerah atau masyarakat bawah,sehingga menyebabkan kebijakan yang diarahkan dari pusat tidak menjawab kebutuhan daerah dan tidak menyentuh akar  persoalan didaerah, sesuai dengan konteks kultur,dinamika sosial, dinamika politik dan perkembangan masyarakatnya. Akibatnya semua perencanaan yang diarahkan secara seragam dari pusat bukan membawa suatu perubahan bagi daerah akan tetapi menambah persoalan baru bagi daerah hal tersebut berlangsung selama 32 tahun tanpa ada suatu perubahan yang signifikan bagi daerah-daerah dalam mengakses kue pembangunan yang berimbang serta adil, akan tetapi yang berlangsung adalah ketimpangan semakin melebar antar wilayah.

 

Rezim Orde Baru menerapkan struktur kekuasaan yang terpusat (concentrated) sehingga menyebabkan adanya ketimpangan kehidupan antar daerah dimana wilayah barat lebih mendominasi kue pembangunan sedangkan wilayah lainya tidak mendapatkan kue pembangunan yang adil. Adanya penganak tirian dalam rumah tangga ibu pertiwi, sehingga melahirkan ketidakpuasaan yang merebak menjadi tuntutan yang bersifat politis (Merdeka) serta konflik horizontal yang disebabkan oleh ketidakpuasaan akan pendominasian oleh kelompok A terhadap kelompok B. Hal tersebut disesabkan  oleh  system yang diterapkan dari pusat secara tidak adil.

 

Berangkat dari dinamika yang terjadi selama 32 tahun serta keresahan yang dialami oleh masyarakat dari sabang sampai Merauke. maka benang merah dari keresahan tersebut terakumulasi dan memuncak dengan lengsernya Soeharto dari kursi Presiden pada 1998 yang sering dikenal dengan semangat reformasi  diperjuangkan oleh segenap elemen bangsa yang memiliki kepedulian dan kecintaan bagi bangsa ini dengan harapan agar  adanya perubahan dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara ini secara adil dan lebih manusiawi ke depan.

 

Reformasi adalah semangat  perubahan besar-besaran  terhadap sistem ketatanegaraan,  membuka ruang demokrasi, serta menghilangkan KKN, dan membuka ruang desentralisasi bagi daerah-daerah untuk terlibat dalam pembangunan nasional yang lebih maju, adil dan sejahtera bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional.

 

1998 adalah sebuath peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesiaa karena mengantarkan bangsa Indonesia memasuki suatu era baru, membuka lembaran baru, serta ada harapan akan kehidupan yang lebih baik ke depan. Salah satu point semangat reformasi   yakni membuka kran desentralisasi bagi daerah dengan regulasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang disahkan oleh BJ. Habibie Presiden ke 3 RI .mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman yaitu UU No.32 Tahun 2004, mengalami perubahan yang terbaru yakni UU No.2 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

 

Khusus untuk papua  lahirlah regulai UU No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dengan vision (tujuan) yakni peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat diprovinsi Papua, terutama orang asli Papua serta untuk mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi lainya di Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan. Terbukti bahwa sejak 2003 sampai 2012 telah lahir banyak daerah otonom baru di Papua salah satunya Provinsi Papua Barat, serta kabupaten/kota yang memisahkan diri dari kabupaten Induk dengan maksud untuk  memperpendek rentan kendali pemerintahan, mempercepat pembangunan, agar lebih dekat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat penghuni daerah tersebut, serta membuka akses lapangan pekerjaan, baik birokrasi ataupun swasta, akses pada dunia politik, meningkatkan  IPM. Dan Semua ini bermuara untuk mendukung pembangunan Nasional yang dimulai dari daerah, karena apabila daerah maju maka pembangunan secara nasional dianggap sukses dan berhasil karena tidak ada gap (ketimpangan) antar daerah, maka daerah otonomi baru di Papua adalah peluang sekaligus ancaman tergantung cara pemerintah, masyarakat, pemuda, politisi, tokoh adat, tokoh Gereja, perempuan serta pelaku usaha. Dalam menyikapinya agar dapat memberi manfaat yang besar bagi OAP yang memiliki hak kesulungan di Bumi Cenderawasih.

 

 

Papua Barat Daya

 

Isu Pemekaran Daerah Otonom Baru Papua Barat Daya (DOB-PBD) sudah bergulir cukup lama, perjuangan untuk mewujudkannya adalah suatu keharusan karena berangkat dari dinamika tuntutan masyarakat akar rumput yang menginginkan suatu wilayah baru dengan berbagai macam persepktif latar belakang,yakni persoalan memperpendek rentan kendali pemerintahan, membuka akses lapangan pekerjaan, mendekatkan pembangunan baik sarana infrastruktur, SDM, serta kesehatan dan  ekonomi bagi masyarakat Indonesia secara umum maupun masyarakat asli Papua yang berbasik di wilayah Sorong Raya.

 

Nampak semakin kuat  isu Pemekaran Papua Barat Daya ketika terjadi peralihan kekuasaan  dari mantan Gubernur Ataruri kepada Dominggus Mandacan yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, terlihat dari  beberapa komentar yang diutarakan dihadapan awak media yang pada prinsip mendukung Papua Barat daya untuk segera diwujudkan karena  aspirasi itu murni dari seluruh lapisan masyarakat  Sorong Raya pemilik hak kesulungan/ulayat. Radar sorong online (7/12), ketika menemui masa aksi demo damai presidium pemekaran PBD merespon baik upaya masyarakat dalam mendorong pemekaran yang datang dari masyarakat pemilik hak ulayat. akan mendukung aspirasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang ia miliki dan akan melanjutkan aspirasi masyarakat Sorong raya ke pemerintah pusat. Radar Sorong Online (3/11) Dalam pandangan fraksi DPRD PB  atas RPJDMR 2017-2022 yang dibacakan dalam rapat paripurna Domingus Mandacan menjelaskan bahwa  pengembangan wilayah daerah  otonom baru PBD menjadi perhatian serius sebagai janji politik saat kampanye yang akan disertai dengan  kebijakan pendanaan dari pemerintah provinsi. Turut serta diperkuat oleh ketua Deklarator dan sekaligus sebagai Panitia Pemekaran PBD Andy Asmuruf SH.M.H yang berprofesi sebagai Hakim bahwa Gubernur berkomitmen untuk mendukung dan memperjuangkan DOB PBD karena persyaratan sesuai dengan uu RI No 21.tahun 2001 pasal 76 menyebutkan bahwa pemekaran Provinsi ditanah Papua dilakukan atas persetujuan MPR dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan dimasa yang akan datang dan rekomendasi pemekaran Provinsi Papua Barat oleh MRP melalui SK No.171.1/236 MRP/2001, serta  SK persetujuan DPRP No.05/KEP/PIM-DPRD/2009 sudah memenuhi syarat administrative sehingga tidak ada hambatan lagi.Yang sekarang diperjuangkan adalah melalui mekanisme politik yakni loby-loby ditingkat pusat dan sembari menunggu Presiden Jokowi untuk mencabut Moratorium tentang daerah otonom hal tersebut turut diperkuat oleh Anggota komisi II DPR RI dari dapil Papua Barat Jimmy Demianus Idjie bahwa dirinya selaku penyambung lidah rakyat diparlemen akan turut serta memperjuangkan Pemekaran PBD Radar Sorong 18/12.

 

Tinggal menunggu momen yang tepat     akan  ada kabar gembira dan  hadiah tahun baru  dari presiden Jokowi untuk seluruh masyarakat Sorong Raya yakni paket pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dan harapanya hadia tersebut akan terwujud ditahun 2018 karena rakyat butuh perubahan maka Pemekaran adalah jawabanya.

 

Refrensi:

Radar Sorong Online,04/11 di akses 05/01/2018

Radar Sorong Online 18/12 di akses 05/01/2018

Jawa pos 15 online 15/12 di akses  05/01/201

 

 

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait