MPKU Tuntut Rektor Unipa Tuntaskan Beragam Persoalan di Kampus

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

4 Bulan yang lalu
PENDIDIKAN

Tentang Penulis
Saat Korlap MPKU, Arnol Halitopo serahkan tuntutan Mahasiswa ketangan Rektor Unipa, Jacob Manusawai (Baju Kemeja Merah), sejak (29/11/2018) siang didepan Gerbang Kampus Unipa, Amban Manokwari. (Fhoto : YH/KM).

 

Manokwari,KABARMAPEGAA.COM -Belakangan ini, Pimpinan Universitas Papua di Manokwari masih mendapat sorotan dari Mahasiswa Unipa mengingat beragam persoalan yang tak kunjung teratasi.

Persoalan yang dimaksud diantaranya; Masalah Akreditas Kampus, Status Dosen Non PNS, Menolak penerapan sistem Droup Out (DO), Menolak kenaikan SPP dan Menolak penambahan Fakultas serta Prodi sebelum Kampus memiliki akreditas yang jelas.

Menyikapi hal itu, puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Kampus Unipa (MPKU) pernah melakukan aksi perdana dengan pemalangan Gerbang Kampus sejak 29 November 2018 lalu.

Sejak itu, Rektor Unipa, Jacob Manusawai hadir ditengah puluhan Massa untuk meneriman tuntutan Mahasiswa dan Jacob berjanji mengangkat persoalan untuk menindak lanjuti, kata Koordinator lapangan, Arnol Halitopo, Sabtu (22/12/2018) siang tadi.

Saat itu, Dikatakan Rektor, Pihaknya akan mengundang para Dekan, Prodi, non PNS serta perwakilan Mahsiswa untuk melakukan pertemuan bersama memberikan kejelesan atas tuntuntan Mahasiswa, jelas Manusawai.

 "Karena besok itu Acara Wisuda jadi adik-adik perwakilan mahaiswa yang tadi bicara itu mohon tunggu. Kita akan undang, para Dekan, Prodi, Dosen non pegawai pun kita lakukan pertemuan bersama. Saya menjelaskan semua poin dalam pertemuan itu. kenapa poin-poin itu harus begini. Supaya semua tuntutan mereka itu jelas."

Berikut tuntutan Mahasiswa Unipa pada 29 November 2018 lalu yang langsung diserahkan ketangan Rektor.

Pertama, Fakuktas dan prodi yang belum di Akreditas segera di Akretaskan, Alumni-alumna dari fakultas yang tidak di akreditas tidak bisa ikut Formasi CPNS.

Kedua, Desen Non PNS segera diangkat menjadi PNS.

Ketiga, SPP segera diturunkan karena biaya mahal. Anak-anak miskin tidak bisa kuliah.

Keempat, Bapa Rektor segera hentikan mahasiswa Droup Out (DO).

Kelima, Bapak Rektor hentikan Penambahan Fakuktas & Prodi, Kuota Tenaga Dosen pengajar belum memenuhi kriteria. Sebab hal ini memungkinkan Mahasiswa jadi korban.

Jadi, dinilai Arnol, sekali pun tuntutan Mahasiswa jelas namun tak merespon sepenuhnya oleh pimpinan Unipa hingga sekarang,katanya.

"Tuntutan kami Mahasiswa jelas, tapi tidak direspon baik oleh rektor sampai saat ini."

Dalam rangka pengupayaan tuntutan Mahasiswa, kata Halitopo, baru dilakukan pertemuan awal pada tanggal 17 Desember 2018 kemarin.

Pada pertemuan yang diikuti pimpinan Kampus bersama Mahasiswa itu sekaligus membentuk Tim Kerja Kampus sekaligus pelantikan Tim yang baru dibentuk itu.

Pada kesempatan itu  juga dikatakan Rektor, Tim yang telah terbentuk akan bekerja untuk memperjuangkan tentang akreditasinya saja, tuturnya.

"Poin tentang akreditasi sudah bentuk Tim dan dilantik langsung pada tanggal 17 Desember ini. Untuk keempat poinnya belum ada komitmen dari pihak universitas."

Selain masalah akreditas, diminta Arnol agar Rektor Unipa segera ketemu MPR, Gebernur dan DPR Papua Barat untuk membicarakan status Dosen Non PNS di Unipa kemudian menghadap Kementerian Dikti pada musim CPNS 2018 ini agar mereka diangkat jadi Dosen bernip alias Dosen PNS tetap di Universitas Papua, pintahnya.

Pasalnya, dirinya menilai Kuota status Dosen sangat berpengaruh pada masalah akreditas kampus sehingga pihaknya terus mendesak rektor agar diperhatikan kedudukan 34 Dosen yang hingga kini masih Non PNS itu, tegas Arnol kepada Rektor.

Pewarta : Petrus Yatipai/KM

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait