MRP, Terima Kasih Panglima TNI dan Kapolri

Cinque Terre
Alexander Gobai

3 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Ketua Majelis Rakyat Papua dan seluruh Anggota MRP sebagai lembaga kultur yang membela hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) mengucapkan terimakasih kepada Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Wakapolda dan Pangdam XVII Cendrawasih yang telah memberikan kesempatan kepada OAP  direktut sesuai dengan permintaan MRP 70 persen bagi OAP dan 30 persen untuk non OAP.

 

“Kami, (MRP–Red) menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri, Panglima TNI, Polda Papua, Wakapolda Pangdam XVII Cendrawasih yang sudah memfasilitasi dan memberikan kesempatan agar direkut bagi putra-putri OAP yang tidak lolos agar kembali melakukan tes psikologi dan tes kesehatan,” kata Ketua MRP, Timotus Murib Kepada kabarmapegaa.com di Ruang Kerjanya, Selasa (8/5).

 

Menurutnya, dalam periode ketiga kerja MRP sudah berupaya maksimal menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat Papua lebih khusus kepada Orang Asli Papua (OAP). Maka, di triwulan kedua tahun 2018, MRP telah membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) pertama, Pansus Hukum dan HAM. Pansus Afirmasi. Dan Pansus Perubahan Peraturan (PP) 54 Tahun 2004 JO PP 64 Tahun 2018 tentang Hak dan Kewajiban lembaga MRP.

 

“Saat ini, yang sudah mulai eksen ketiga-tiganya. Pertama terkait dengan adik-adik kami terkait rekrutmen casis TNI/Polri. Dan  mereka Melakukan kegiatan untuk melanjutkan Studi di sembilan sekolah kedinasan, IPDN, Calon Siswa untuk Kapolri dan TNI. Untuk itu Pansus afirmasi telah membuka ruang kepada adik-adik kami, untuk datang mendaftarkan diri bagi mereka yang sudah mendafatarkan diri di TNI/Polri untuk menyampaikan laporannya ke MRP. Tujuannya supaya anggota MRP bisa  mengawal dan engikuti proses yang dilakukan panitia penerimaan di TNI/Polri,” katanya.

 

Dia mengaku Tim Afrimasi sudah menjalankan tugasnya dalam tiga minggu lebih. Pansus Afirmasi MRP melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya. Pertama, membangun koordinasi dengan Kapolri di Jakarta pada beberapa waktu lalu. Dan mewakili kapolri diterima oleh biro SDM. Setelah bertemu, Disampaikan aspirasi terutama meminta kuota untuk casis Polri dan Polwan bagi OAP.

 

“Kami minta kuato 70 persen untuk OAP dan 30 untuk non OAP. Akhirnya permintaan itu, mewakili Kapolri menyampaikan semua persoalan terkait dengan casis di Papua. Kami kembalikan dan menjadi tanggungjawab MRP dan Polda Papua. Akhirnya, beberapa kali anggota pansus Afrimasi MRP sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan laporan-laporan serta masukan dan saran dari pihak Polri bahkan menjalankan koordinasi  terus bersama Polda Papua untuk merekrut OAP 70 persen itu,” ujarnya.

 

Ketua MRP yang tidak pernah mengenal lelah berjuang bagi OAP ini didampingi dengan anggota Pansus Afirmasi sudah bertemu dengan Wakapolda. Wakapolda selaku ketua Tim Panitia penerimaan casis di Provinsi Papua. Kebijakan Polri dan kebijakan Polda Papua sangat luar biasa.

 

“Kami tiga kali adakan pertemuan dengan adik-adik kami calon siswa dalam diskusi dengan adik–adik dan dari pihak orangtua menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolri dan Polda Papua serta wakapolda yang sudah berkoordinasi dengan MRP dalam rangka merekrut adik-adik kami supaya dikawal terus oleh MRP,” katanya.

 

Dia menilai pihak TNI/Polri benar-benar melakukan afirmasi yang berpihak  kepada OAP. Oleh karena itu, MRP sebagai lembaga kultural Papua menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri, Panglima TNI, Polda Papua, Wakapolda dan Pangdam XVII Cendrawasih yang sudah memfasilitasi adik-adik kami dari Papua.

 

Ia berharap, dengan memberikan ruang itu supaya ketika anak-anak  OAP begitu selesai dari SMA, mereka tidak menganggur. Tetapi, ada pekerjaan yang harus mereka kerjakan.  Supaya, mereka tidak kecewa.

 

“Kalau kita biarkan mereka. Maka, mereka akan kecewa. Oleh karena itu, mereka harus direkrut karena mereka generasi bangasa dan Negara,” harapnya.

Diakuinya Tim Afirmasi juga akan mengawal anak-anak yang  gugur dalam tes kesehatan dan tes psikologi dan diharapkan gelombang kedua khusus OAP menjawab 70 persen lagi.

 

“Mereka yang gugur dari TNI/Polri akan dikawal oleh MRP untuk mereka masuk di sembilan sekolah kedinasan. Diantaranya, IPDN, PKN STAN, Poltekip, Poltekim, STIS, STMKG, SSTD, STIN, STSN,” katanya.

 

Dia menyebutkan, sembilan sekolah kedinasasan itu juga sudah tutup pada tanggal 30 April 2018. MRP sudah bertemu dengan Menpan di Jakarta. Supaya Menpan mempunyai kewajiban menyampaikan kepada sembilan sekolah kedinasan agar membuka kembali pendaftaran bagi siswa-siswi yang di Provinsi Papua.

 

“Menurut catatan MRP bahwa di dalam rekrutmen TNI/Polri dan sembilan sekolah kedinasan. Dalam melakukan tes secara online di Provonsi Papua terjadi gangguan jaringan. Maka, berdasarkan itu, MRP meminta kepada Menpan agar wajib menyampaikan kepada sembilan sekolah kedinasan bisa dibuka kembali pendaftaran khusus siswa-siswi di Papua,” katanya.

 

Sementara, Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Afirmasi Calon Siswa (Casis) Majelis Rakyat Papua (MRP), Edison Tanati menyampaikan ucapan terimakasih kepada Polda Papua yang telah memberikan ruang kepada anak-anak Asli Papua untuk merekrut masuk dalam anggota Polri/TNI Baik itu Akpol, Bintara dam Tamtama. Karena posisi kuota yang diberikan Polda Papua sebesar 70 persen untuk OAP dan 30 persen untuk non Papua.

 

Dia mengaku kalau Polda Papua itu 70 persen untuk OAP dan 30 persen untuk non OAP. Sedang Polda Papua Barat bararti 50 persen dan 50 persen. Makanya MRP yang membidangi Pansus Afirmasi berterima kasih kepada Kapolda dan Wakopolda yang sebagai Panitia Casis TNI/Polri. Karena kedua pejabat itu telah memberika ruang yang baik bagi anak-aak putra Papua untuk masuk bergabung dalam anggota TNI/Polri dalam Casis.

 

“Kami sudah berdialog kepada Wakapolda Papua yang sebagai Panitia Seleksi. Kami minta direkrut kuato 70% untuk OAP agar diamankan memang. Mereka sudah kasih 70 persen ada kemudahannya yaitu pengecualian untuk tinggi badan untuk daerah pegunungan bagi laki-laki 170 cm. daerah pesisi untuk laki-laki 173 cm. Sedangkan untuk daerah pegunungan bagi perempuan 150 cm, untuk daerah pesisir bagi  perempuan 153 cm.

 

Pansus Afirmasi juga mendoroing yang ke Akpol. Kalau boleh psikotes itu, kalau yang tadinya nilai rata-rata 61 untuk standar nasional disesuaikan dengan kondisi di Papua.

 

“Untuk kekhusasan  70 persen  Papua.  Kami minta untuk menutupi kuato 70 persen itu. Dan menurunkan greatny dari 61 menjadi 50 agar diakomodir,” katanya. 

 

Pewarta       : Alexander Gobai

#Budaya

#MRP

Baca Juga, Artikel Terkait