Mungkinkah Papua Tanah Damai?

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Tahun yang lalu
TULISAN

Tentang Penulis
Berfose bersama para pemateri dan para mahasiswa Pasca Sarjana STFT Fajar Timur sebagai penyelenggara (oleh Fr. Berto Namsa)

Oleh Silvester Dogomo

 

Pada rabu (06/11/19) telah berlangsung seminar sehari yang diselenggarakan oleh para mahasiswa Pasca Sarjana STFT Fajar Timur di Aula Santo Yosef Seminari Interdiosesan Yerusalem Baru Abepura, Jayapura, Papua. Seminar yang diselenggarakan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun STFT Fajar Timur yang ke 52  yang telah dilaksanakan pada 10 Oktober 2019 lalu. Seminar itu diberi tema: “Mungkinkah Papua Tanah Damai?” dalam perspektif teologi Kristen Katolik-Roma dan kaum awam.

 

Mereka menghadirkan juga para pemateri diantaranya Prof. DR. Nico Syukur Dister OFM, Bpk. Frans Guna Langkeru Lic Theol., dan Bpk. John JR Gobai dengan masing-masing pandangan, diantaranya teologi katolik, teologi sosial (teologi politik) dan pandangan kaum awam menanggapi situasi Papua belakangan ini. Semua peserta dan tamu undangan pun menempati ruang aula, sementara itu DR. Yanuarius T. Matopai You, selaku ketua sekolah STFT Fajar Timur membuka berjalannya seminar ini dengan mengatakan “... demi kemuliaan nama Tuhan dan keselamatan manusia di tanah Papua dengan terciptanya kedamaian di Tanah Papua, saya membuka seminar ini.

 

Prof  Nico mulai berangkat dari fakta bahwa “24 mati puluhan orang tersangka. Ribuan orang mengungsi selama kurang lebih 2 bulan belakangan ini,” menurutnya, kata Markus Haluk dalam berita online Jubi.com. Lebih lanjut, ia pun menyoroti tentang lagu, satu nusa, satu bangsa. Apabila dimaknakan apa kriterianya dengan Papua? “satu nusa, satu bangsa: apa kriterianya: pertama, sejarah Indonesia bukanlah sejarah Papua. Kedua, kriteria ekologi Papua – Melanesia. Ketiga, Pepera 1969 dipertanyakan syahnya sebab: a). Tidak sesuai dengan kesepakatan one man one vote. b) Kepentingan ekonomi bangsa-bangsa buat rapat PBB di Newyork, tanpa baca laporan khusus utusannya tetapi hanya baca konklusinya saja, yang akhirnya Presiden Kenedi mengawatirkan kemerdekaan Papua lalu memaksa Papua diserahkan kepada United Nation (PBB) dari Belanda kemudian Papua diserahkan kepada Indonesia tahun 1962.

 

Berdasarkan Kitab Suci. Kata syalom digunakan untuk menunjukkan damai sejahteraa. Namun, apabila kita lihat situasi di Papua, sejak aneksasi Papua ke dalam NKRI, kata syalom semakin menjauh karena ketidakadilan. “Menurut Irenius (seorang bapa gereja abad pertengahan) kemuliaan Allah terdapat dalam orang yang hidup sehingga atas meninggalnya ribuan orang kurang lebih 50 tahun belakangan ini, mereka tidak memuliakan Allah karena tindakan orang yang beri perintah”, lanjutnya sembari menyebutkan orang-orang yang berusaha menghadirkan syalom tetapi dibantai, seperti Theis Eluway, Mako Tabuni, dll.

 

Di sini beliau mempertanyakan: Apakah Orang Asli Papua (OAP) bangsa atau sukubangsa saja sebab menurutnya ada 3 bentuk yang paling penting dalam konteks ini, yakni keluarga, suku dan bangsa. “persekutuan Gereja-gereja: Babtis, Gidi dan Pentakosta tentang penangkapan, pembunuhan (OAP) menyampaikan bahwa tidak ada masa depan dalam NKRI bagi bangsa Papua, saya pikir itu adalah suara yang begitu keras dan tidak pernah bagi Gereja Katolik dan GKI,” katanya.

 

Pada akhir pemaparan professor yang hingga saat ini aktif mengajar di STFT Fajar Timur ini mengatakan mutlak perluh dialog.

 

Dialog yang dimaksud berdasarkan seminar yang berlangsung adalah dialog sosial untuk mengatasi masalah-masalah dan konflik sosial dan dialog politik untuk mengatasi masalah-masalah dan konflik politik. Dalam hal ini dapat berkaca pada materi yang dibawakan oleh John NR Gobai tantang “Perluh resolusi konflik di Papua.” Situasi sosial yang terjadi di Papua dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yakni konflik sosial dan konflik Politik.

 

Ketika diwawancarai, John NR mengatakan “harus ada dialog ala kampung untuk mengatasi masalah-masalah sosial di Papua sesuai UU no. 7 Tahun 2012. Sementara masalah politik itu wewenang pusat (Jakarta – presiden-red)”.

 

Dialog ala kampung di lapangan terbuka atau rumah adat sambil makan pinang, bakar ikan, dll untuk bicara dari hati ke hati antar orang Papua, antara orang Papua dan non Papua dari berbagai elemen yang ada di Papua. Ia mendesak kepada pemerintah (daerah) agar segera membuat program penanganan konflik berupa pemulihan pasca konflik dengan rekonsiliasi antara masyarakat Papua dan penduduk di Papua.

 

Terkait konflik politik, menurut anggota DPRP ini DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua telah membahas draf komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) dan pengadilan HAM. Maka kini pemerintah pusat diminta agar mengeluarkan peraturan presiden tentang KKR dan peraturan presiden tentang pembentukan pengadilan HAM di Papua.

 

Berdasarkan pelanggaran demi pelanggaran menumpuk, Prof  Nico mengutarakan bahwa ada dua hal yang akan dicapai dengan dilaksanakannya dialog, antara lain: pertama, orang Papua hidup berdamai (jangka pendek). Dalam hal ini bertalian dengan materi yang dibawakan oleh Bpk. Frans., yakni harus saling mengampuni dan memaafkan, baik memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang yang berbuat jahat terhadap kita.

 

Sebab menurut dosen STFT Fajar Timur ini mengampuni berarti “mengingat akan peristiwa (memoria pasionis), menambah nilai (kedamaian), dan menghindari diri menjadi pelaku kejahatan. Sebab perdamaian di Tanah Papua mengandaikan adanya sikap damai dari semua pihak.

 

Kedua, Papua menjadi Negara tersendiri (jangka panjang/tidak diketahui). Prof. yang bertempat tinggal di biara Santo Antonius Sentani ini mengatakan: “Selama hak mereka (OAP) tidak dilengkapi atas (sesuai dengan) permintaannya, maka segala pembangunan akan menjadi sia-sia.”

 

Hal yang terkait dengan ini pun, selanjutnya Bpk. Frans Guna memberikan beberapa contoh di mana Orang Asli Papua sukar mengampuni dalam hal pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua, misalnya sejak 1969 sampai Wasior berdarah, Wamena berdarah, Paniai berdarah dan (mungkin) Khasus Nduga.

 

Ia menyebutkan sebuah khasus 1969 di Paniai: “Dimana seorang bapa di Paniai ditusuk dengan besi panas dari anus yang disaksikan oleh keluarganya. Apakah seperti itu yang diminta kepada keluarga untuk mengampuni?” Mungkinkah akan ada pengampunan?

 

Akhir dari pemaparan materi prof Nico mengajak agar dengan materi ini kita panjatkan doa kepada Tuhan Yesus pembebas, sang pembawa damai agar Tuhan mengikutsertakan kita dalam karya pembebasan-Nya, sambil memanjatkan doanya, demikian: “Jadikanlah kami ya, Tuhan pembawa damai. Bila terjadi perselisihan jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebencian jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Amin.

 

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. Selanjutnya, tuju penanya melemparkan pertanyaan kepada pemateri lalu dijawab oleh para pemateri. Akhirnya, DR. Bernardus Renwarin sebagai moderator mengakhiri seminar. Usai berlangsungnya seminar dilanjutkan dengan foto bersama.

 

Admin/KM

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait