Musuh Internal Bagi Orang Papua Adalah Elit Elit Lokal

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

7 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Desi Chiristina Papuani Siep saat aksi menyampaikan pendapat di muka umum soal papua.

 

 

Oleh: Desi Chiristina Papuani Siep

 

OPINI, KABARMAPEGAA.COM--Musuh  rakyat  papua   saat ini adalah bukan hanya Kapitalisme, Imperialisme, Kolonialisme, Militerisme, Tetapi  juga para actor elit local, pejabat pejabat daerah, kepala suku, tokoh adat, anak Pribumi Sendiri.

 

Pemerintahan Indonesia yang menjadi    actor penjajah rakyat papua juga musuh dengan rakyat papua juga (system-nya) bukan orang orang yang di benci, musuh melainkan system kerjanya, hanya punya kepentingan diri sendiri, pikir anak, istri, tanpa memikirkan rakyatnya. Padahal justru ada rakyat maka pejabat pejabat bisa menjabat sebagai pejabat daerah. Tujuannya untuk memperhatikan di mana masyarakat membutuhkan bangunan dan sebagainya. Bukan untuk menjajah balik kepada rakyat nya sendiri, pemerintah  daerah harus mengangkat aspirasi rakyat. Itu bila perlu bersatu dengan rakyatnya, bukan untuk  mendengarkan dan mengerjakan apa yang Jakarta Perintahkan.

 

Posisi ini, rakyat papua akar rumput (Gass Root ) masih percaya kepada elit  lit local, karena status social mereka masih berpengaruh kepada kepercayan masyarakat. Mereka memiliki  kekuatan harta, relasi social dan hubungan masyarakat yang berpengaruh. Sehingga masyarakat papua kebanyakan menilai dari sisi kepunyaan harta dan relasi social yang berpengaruh.

 

Mayoritas elite lit local papua ,masih percaya dan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab dari hegemoni kolonialsimme Indonesia. Salah satunya mengijinkan pos pos militer, perusahaan dan tanah berhektar hekatar di lepaskan atas nama elit papua tanpa di ketahui masayarat pemilik hak ulayat.

 

Namun lebih bagus, kalau kekuatan  elite lit local itu di gunakan untuk  membela kepentingan harkat dan martabat masayarakat asli papua dari hegemoni kolonialisme Indonesia.

 

Sisi lain, perlu di ingat  bahwa identitas  sebagai orang asli  papua adalah   hitam, keriting rambut, tidak bisa menyangkal entah kamu  kemana pun  keberadaa-nya, tetap  jati diri   papua akan selalu ada baik melalui sapaan orang maupun dari penglihatan dari daerah lain di Indonesia. Ketidaktahuan itu bisa saja ada kesempatan emas  bagi negara  Indonensia merangkul orang papua sebagai legaliatas dalam mempertahankan status Quo sebagai NKRI Harga Mati.

 

Yang perlu di lakukan oleh pemerintah /pejabat daerah papua, kepala suku, tokoh adat, elite lit local papua  bahwa  keberadaan diri sebagai dia sebagai orang asli papua dan membuka mata dengan hati melihat, mendengarkan aspirasi rakyat  seperti apa?. Seharusnya mereka  menerima   itu dan di  angkat di agenda nasional sebagai aspirasi mutlak yang harus di pertanggung jawabakan oleh negara Indonesia.

 

Sementara, Produk  paket dari pada  isi UU 12/2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Itu kalau kita lihat, baca, memahami radaksi kalimat-nya perbab, perpasal dan kaitkan dengan realitas yang terjadi di papua itu, UU Otsus itu   secara jelas tidak menjamin 100% bagi kehidupan masyarakat papua. Melainkan negara Indonesia membuat menyusun draft sesuai dengan keinginan kebutuhan dan kemauan Negara  Indonesia. Yang menyusun draft UU otsus itu sendiri di kawal  oleh elite lit local papua. Murni tidak  mewakili Reesentasi gerakan rakyat papua. Rakyat akar rumput pun ikut mempercayai elite lit local sebagai perwakilan  orang papua. Sebab kesadaran rakyat papua tidak bisa melihat posisi system hegemoni kolonial Indonesia. Namun rakyat melihatnya dari sisi orang asli papua dan posisi elit lokalnya.

 

Ketidakmampuan ini membuat kepercayann masyarakat tidak di arahkan baik dan tidak membangun mindset berpikir yang relaisitis dan rasional atas segala bentuk actor penjajajahn di atas tanah papua.

 

Agar tidak mengelabui perpektif logika masyarakat formal, maka kesadaran ini tugasnya gerakan rakyat untuk membangun program literasi becaan, diskusi dan kesadaran ke seluruh lapisan masayarakat akar rumput. Pencegahan ini yang perlu di bangun agar masyarakat papua percaya pada gerakan rakhyat dan tetap memetahkan elit local sebagai musuh rakyat papua, sebab mereka sebagai representasi kepentingan negara indoensia. 

 

Demi menjamin kehidupan yang selayaknnya di atas tanar air dan masyarakat  papua yang seutuhnya, maka solusinya “TOLAK OTSUS JILID II” dan percaya  kepada gerakan rakyat papua dalam upaya tuntutan pemberian  hak penentuan nasib sendiri atau referendum  sebagai solusi demokratis bagi bangsa west papua.

 

Penulis adalah mahasiswi kuliah di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang (UNITRI ) dan aktif Di annggota Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang.

 

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait