Nasib Hidup Manusia Hanya Ada Ditangan Pencipta

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

15 Hari yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
H Christian Degei. Kutuang perjalanan hidup Rakyat Jelata dalam  Sebuah lukisan Duri Pena Darah.

 

 

Oleh: H Christian Degei

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.COM--Relasi dengan memikirkan komentar isu Papua menentukan nasib individual, kini relasi penguasaan dunia memikirkan komentar manusia Papua oleh investor kapitalis perwakilan Negara. Karena perwakilan penguasa dunia sedang menyikapi masalah Papua dengan kekuatan militer investor kapitalis untuk penindasan rakyat pribumi dengan tunjukan alat milik negara "Peluru panas" semua alat-alat canggih mereka di perairan Papua barat lalu.

 

Para perwakilan Negara (Kapitalis) terus berlanjut basis militer mulai dari Sorong sampai Merauke. Titik pusat tempat untuk beroperasi di Papua adalah Nduga Wamena-Papua. PT. Freeport di Timika adalah wisata kolonial kapitalis berirama ria di Papua.

 

Ini realitas terbukti bahwa: Rakyat Papua masih bungkam dalam negara zona darurat. Penghinaan martabat manusia Papua di atas tanahnya sendiri, dan seterusnya. Kita bersama-sama merasakan penghancuran gerakan protes di West Papua pada tahun 1964-2020, di mana  pendemo damai ditembak mati saat bersembunyi di gedung-gedung umum dan buang sembarang tempat oleh kejahatan militer perwakilan Indonesia.

 

Sejak awal PT. Freeport di atas mata air darah di bawah bibir kekejaman tindak penindasan sekitar Nduga menyedot jiwa Anugerah-Nya Tuhan, maka terjadi pemerkosaan, merobetkan, pembunuhan secara memanusiawi, berdarah tragedi diatas keadilan negara pri ketidakmanusiawi. Negera saat ini, negara dalam ancaman. Hingga negara membendung gerakan militer tak mampu melawan secara diplomasi dan juga secara perang antara (OPM TPNPB) kemudian terlatih penindasan BOM milik negara turun di halaman lapangan terbuka Ndungama pada tragedi di tahun 2019 lalu.

 

Situasi kondisi terkini di Papua mulai tegang, pelanggaran HAM juga terus melangkah, hingga hari kian larut rakyat pribumi mati kelaparan di hutan akibat terjadi beroperasi sistim membekap kapitalis tragedi di setiap persekolahan, di rumah sakit, di Gereja menjadikan posko bagi militer penguasa dunia.

 

Disekolah, didikan secara juba (on-RAIDER ABRI) bukan juba linmas, di rumah sakit ( On RAIDER ABRI ) bukan Bakti Husada, dan di Gereja (On-ABRI) untuk mewartakan bukan juba seputih kalbu. Hal ini sudah nyata  dihadapan rakyat pribumi dan sudah terbukti kronologi kejadian bentrok dari tahun 2019.

 

Selain itu dari 2019 pekan lalu para pengusaha datang di Papua. Stragei bagi mereka. Adalah untuk mengatasnamakan paket jilid ll lewat memburu pejuang Papua, di perpanjang tapi jelas: ini produk Jakarta maka hanya orang  jahat yang akan kompromi dukung negara kapitalis merancang kejahatan dibalik retorika kesejahteraan. Akan terjadi pula  lewat beasiswa keunggulan otsus dan membekap kapitalis untuk menghancurkan alam Papua dan Papua barat ( Dari Sorong-Merauke) dengan lobi-lobi elite yang belah negara berkumbang merayap dibibir PT. Freeport dan Minyak bumi di Sorong.  Di negera ini, Papua dikuasai para maling mencopot jiwa.

 

Ada punya demokasi tapi seperti tanpa hukum diatas negara keadilan. Demokrasinya tumbuh subur, namun HAM  hukumnya tunduk dibawah kendali RUPIAH dan JABATAN maka, rakyat pribumi  bisa dikatakan paham dengan apa yang sedang terjadi di Papua pada masa ini. Dari pemahaman itu, mereka berani memprediksikan bahwa seperti apa dan bagaimana Papua kedepannya jika persoalan yang terus sedang  terjadi di bumi cendrawasih tak lekas diseriusi.

 

Di orde baru. Wabah covid -19 membuat intelektual elite politik mengolah menjadi sebuah pengusaha. Paket ll akan memanipulasi jiwa isi hari rakyat pribumi oleh kolonial penguasa dunia. Dilihat dari realita yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus (undang-undang paket ll) bagi kedua provinsi pada tahun 2001 sampai saat ini tahun 2020, masyarakat jelata rakyat pribumi tak tahu sama sekali, apa itu arti otsus paket ll? Karena masyarakat sendirilah yang melihat dan menilai di kedua provinsi bahwa otsus gagal membangun dan memanusiakan manusia Papua secara utuh sesuai dengan amanat undang-undang paket ll nomor 21 tahun 2001 menuju PON 2020.

 

Rakyat pribumi terbukti memang sudah tahu persis 99% bahwa: di Papua  diberikan otsus paket ll  oleh pemerintah Indonesia atas tuntutan dan desakan untuk menentukan nasib sendiri oleh rakyat Papua Barat (meminta kemerdekaan), namun tak ada 1 (satu) orang Indonesia pun yang tak mengerti sama sekali dengan arti Otsus. Otsus Papua bukan diberikan cuma-cuma oleh pemerintah Indonesia tetapi atas tuntutan dan desakan rakyat Papua  untuk hak hidup sama seperti bangsa lain yang ada di dunia, terbebas dari segala kesenjangan Sosial, Politik, Penindasan, Diskriminasi, Rasisme, Penjajahan, Pemerkosaan untuk merobetkan, dan lainnya.

 

Menurut penilaian rakyat pribumi awam yang menetap di kampung-kampung, implementasi otsus paket ll  di kedua provinsi dinilai belum berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat pribumi sesungguhnya segala aspek pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik.

 

Media Masional, Internasional dan sosial media mengguncang dunia bahwa penguasa dunia (Negara kapitalis) berhasil membangun di Papua dan Papua Barat diberbagai aspek melalui otsus, namun kenyataannya di lapangan ( belum mengaplikasikan) tak seperti yang diberitakan dan dibanggakannya, justru rakyat Papua  masih saja dipinggirkan. Rakyat pribumi yang menetap di kampung-kampung melihat realita yang ada di Papua bahwa kehadiran otsus di kedua provinsi seolah membuka lahan perkebunan terbesar untuk orang non Papua dan golongan kelas atas sehingga berhak mendapatkan manfaat daripada otsus mengabaikan  begitu saja, tak peduli siapa mereka.

 

Meskipun sudah jelas dan terang-terangan menerangkan makna otsus paket ll namun semua kewenangan dikendalikan oleh pemerintah pusat sehingga kewenangan di kedua provinsi tak bisa leluasa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam artian pemerintah pusat boleh saja memberikan dana banyak tetapi semua keputusan untuk membuat perda, perdasus dan perdasi harus persetujuan pusat, sehingga pemerintah daerah mau membuat suatu kebijakan khusus untuk rakyat Papua terbatas atau tak ada sama sekali. 

 

Dengan demikian maka, otsus paket ll  diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada di Papua bukan khusus untuk rakyat Papua saja, karena dilihat dari implementasi di lapangan bahwa otsus Papua menjamin untuk semua warga negara Indonesia.

 

Perlu kita ketahui bersama meskipun diberikan otsus bagi Provinsi Papua dan Papua barat  tetapi disamakan dengan provinsi lain di Indonesia seperti daerah otonomi adalah sebagai berikut: Disamakannya penerimaan CPNS seluruh Indonesia, sehingga banyaknya pengangguran yang sangat signifikan di kedua provinsi, tak diizinkannya mendirikan partai lokal bagi kedua provinsi, Pencalonan DPR, DPRP, DPR RI, DPD RI disamakan; Sehingga hak kesulungan rakyat Papua Barat dirampas dengan cara TSM (non Papua diperbolehkan calon, Diizinkannya wakil Gubernur,  wakil Bupati, dan wakil walikota non Papua diperbolehkan dicalonkan, dan Universitas Negeri  dan IPDN yang ada di papua kebanyakan diterima adalah putra dan putri non Papua, sehingga putra/i asli tak diterima dengan alasan tak bisa bersaing.

 

Oleh karena itu,  rakyat pribumi menilai bahwa otsus Papua adalah milik bersama rakyat Indonesia yang berada di Papua bukan khusus untuk rakyat Papua. maka,  rakyat Papua Barat tak setuju dengan pemerintah daerah, atas nama tokoh Papua  dan ada beberapa organisasi yang mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia untuk memperpanjang otsus paket ll . Karena dilihat dari implementasi otsus di kedua provinsi selama ini tak berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat pribumi dengan baik.

 

Meskipun sudah melihat relasi realita yang terjadi di Papua tentang implementasi Otsus namun pemerintah daerah adalah memanipulasi jiwa anugrah Tuhan dibawah kendali RUPIAH dan JABATAN bagi kaum penguasa dunia bersama aliansi elite politik di gudang PT. Freeport di Timika dan bibir kekejaman minyak bumi di Sorong Papua barat. Esok hari pemekaran provinsi Papua Tengah akan terulang lagi dendamnan akan berlanjut seperti rasisme di Surabaya ( Tak bisa selesai di ruang HAM), Operasi militer di Nduga ( akan strategi dendam balasan di setiap RSUD) , dan aliansi di setiap aksi pendemo ( tak  ada keputusan di ruang HAM, namun dari kepolisian) di bawah gerakan sistim negara yang punya banyaknya HUKUM keadilan perwakilan Negara ini terus bungkam terhadap rakyat jelata.

 

Penulis adalah:  Hendrik C Degei/PRP

 

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait