Nduga Dalam Krisis Kepemimpinan

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
TULISAN

Tentang Penulis
Peta Kabupaten Nduga. (Sumber: Google)

 

 

Oleh Otis Tabuni]*

 

Setiap pemimpin yang memusuhi aktivis dan kritikus adalah kegagalan dalam berlogika, kehancuran dalam kosnep pembangunan berbasis pendekatan akal sehat, kebodohan dalam penafsiran dan kegagalan sebagai pemimpin upaya menerima kritikan. (Otis Tabuni, Otsus Papua Perspektif Keadilan Bermatabat).

 

"Saya Tahu bahwa kesimpulan dari tulisan ini akan diomong seperti ini, penonton baru bicara banyak, penonton lebih pintar dari pemain mo, sok pintar dimedia saja, belum pernah jadi pemain”. Ini sering muncul tanpa sadar."

 

A. Pengantar

Tulisan ini tidak menciptakan kontradiktif sesama kami terutama dari Nduga, baik antara penulis dan pemimpin ditingkat daerah maupun dalam komunial, tetapi memberikan catatan refleksi demi perbaikan. Penulis tidak memiliki data dari hasil lembaga survei tertentu soal indeks kepemimpin Nduga dan tulisan ini murni hasil analisis penulis. Bicara Nduga memang sulit sebab berbagai kompleksitas persoalan menghamipiri dalam kehidupan masyarakat Nduga dari waktu ke waktu. Catatan kecil ini bukan pula mencari perhatian publik dengan melemahkan dipihak lain. Krisis kepemimpinan dimaksud pada judul ini penulis tidak berkehendak untuk menampilkan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki setiap orang sebab kita kenal bahwa kami semua memiliki kelebihan dan kelemahan yang diberikan secara senjaga oleh sang pencipta agar kelebihan dan kelemahan dimaksud guna saling mengisi dan  melengkapi. Penulis menegaskan bahwa tulisan ini tidak mencakup semua sejak kabupaten Nduga dimekarkan tetapi hendak memberikan catatan evaluasi dibawah kepemimpinan Nduga saat ini.

 

Penulis patut mengapresiasi segala sesuatu yang dilakukan pemerintah daerah dalam konteks arah kebijakan pemerintah dan komitmen mewujudukan pembangunan di Nduga dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi hari ini. Tetapi penting pula berikan catatan-catatan refleksi dan rekomendasi upaya perbaikan sistem pengelolahan, pengendalian dan pemanfaatan hasil kebijakan oleh pemerintah kita kepada  masyarakat sebagai subyek pembangunan kabupaten Nduga.

 

B. Substansi Konsep Pembangunan Kabupaten Nduga

1. Substansi Hukum

Dapat mengengok kembali pada UU Nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan  kabupaten Nduga provinsi Papua, pada poin (c) bahwa pembentukan Kabupaten Nduga diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. UU No. 6 thn 2008 memberikan urusan pemerintah daerah yang mana terdiri dari dua urusan penting yaitu mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. Pada dasarnya urusan wajib sebagiamana dimaksud pada pasal 8 itu memberikan batasan-batasan mana saja yang mejadi urusan wajib dan apa saja yang menjadi urusan pilihan dalam kebijakan pemerintahan kabupaten Nduga nantinya. Urusan wajib sebagaimana dimaksud ditegaskan pada ayat 1 poin a-z. penulis menarik beberapa bagian yang penting dan urgen dari poin a -z yaitu pertama urusan pendidikan, kesehatan, perencanaan pembangunan, perumahan, ketenagakerjaan, pembedayaan masyarakat dan urusan kependudukan. Sedang urusan pilihan dimaksud pada ayat (2) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

 

Dari urusan pemerintah baik yang wajib maupun pilihan diatas, pondasi desain dan konstruksi logis kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan itu tak dapat terbantahkan oleh siapapun dalam bentuk apapun. Dari sini, dapat penulis melihat bahwa ronda pemerintahan kabuapten Nduga saat ini sama sekali tidak konsisten dan justru kebijakannya tidak sesuai dengan substansi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya konteks urusan pilihan dimaksud sebagai dasar kebijakan diskresi pemerintah dalam menjawab tantangan hari ini sebagaimana secara nyata dialami rakyat kita di Ndugama. Apa itu kebijakan Diskresi? Kebijakan diskresi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah walaupun belum diatur dalam perundang-undangan.

 

 Secara hukum telah memberikan ruang dan lingkup serta amanah atas kebijakan yang seharusnya dibuat dengan kewenangan yang diberikan, misalnya kebijakan pemerintah tentang sistem beasiswa bagi putra dan putri yang berasal dari Suku Nduga. Sebagaimana persoalan yang menjadi ancaman SDM Nduga hari ini adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Nduga terendah di pegunungan tengah, terendah di provinsi Papua, Papua barat dan terendah di Indonesia. Untuk menjawab dan berjuang upaya menghijaukan persoalan IPM di Nduga adalah bagaimana mekanisme pengaturan beasiswa, lembaga mana yang menanganinya, bagaimana draf MOU, berapa anggaran yang bersumber dari APBD, bagaimana langkah pemerintah mencari suntikan dana yang bersumber dari APBN, bagaimana komitmen pemerintah kerjasama dengan kemendikbud, hingga lobi dana nonprofit dari negara luar?. Cara ini sama sekali belum terfikirkan sedangkan budaya dan lagu lama yang sama sekali tidak memberikan efek terus dipertahankan. Contoh dalam persoalan ini budaya bantuan Studi dari tahun ke tahun yang hanya 3-5 jt per 12 bulan dan pemondokan rumah kontrakan se Indonesia sekali setahun tanpa biaya operasional. Inikan aneh, anehnya adalah bagaimana mau menjawab IPM terendah itu? Sementara langkah yang diambil itu-itu saja dan tidak ada terobosan baru.

 

Soal kesehatanpun sama, pemerintah tidak punya kebijakan khusus dalam memberikan beasiswa khusus bagi putra-putri Nduga untuk studi dibidang progam studi kesehatan, kedokteran, kebidanan dan provesi lainnya. Demikian pula dibidang guru. Harusnya sudah punya desain khusus guna memberikan beasiswa khusus bagi  putra -putri asal Nduga minimal 32 orang pertahun dengan metode mengirimkan 1 orang dari 1 distrik. Tujuannya jelas, setelah selesai, ia balik dan mengabdi di kampungnya sebagai guru atau sebagai tenaga kesehatan.

 

Penulis merasa bahwa secara dasar pelaksanakan pembangunan kabupaten Nduga guna menjawab tantangan hari ini cukup jelas sehingga interpretasinya diimplementasikan dengan konsep yang jelas pula berdasarkan kebutuhan daerah. Jika pemerintah daerah konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diberikan secara hukum, maka sesunnguhnya perssoalan krisis kepemimpin di daerah tidak akan terjadi.

 

2. Kebijakan Pembangunan

Pembangunan kabupaten Nduga sebagai urusan wajib pemerintahan daerah, maka konstruksi pemikiran penulis sebagai masyarakat awam adalah sebagai berikut;

 

a. Menetapkan arah kebijakan berdasarkan kebutuhan

Dalam penetapan kebijakan dimaksud agar diwujudkan , maka kepentingan daerah dan kepentingan rakyat harus dibedahkan. Kepentingan daerah juga penting adanya takaran yang berdamapak pada pemenuhan kebutuhan rakyat. Kegagalan pemerintah dalam menjawab kebutuhan daerah hingga hari ini adalah sebagai berikut:

 

1) Pengadaan Air bersih

Secara jujur penulis menjawab bahwa  hingga hari ini, masyarakat di kabupaten Nduga menggunakan air yang bersumber dari kolam bekas  penggalian yang didalamnya dipenuhi dengan penyakit dan bibitan nyamuk, air hujan, mata air yang tidak begitu bersih dan seterusnya. Sedangkan dalam kehidupan manusia, air merupakan kebutuhan pokok dan sangat utama;

 

2) Pembangunan akses teransportasi umum Pelabuhan ke Ibu Kota

AKses jalan pelabuhan dari batas batu hingga ke ibu kota kenyam merupakan akses utama atau pintu masuk dari berbagai kabupaten guna melancarkan aktivitas perekonomian rakyat. Badan jalan telah terbentuk sejak lama tetapi hingga kini belum ada penimbunan, pelebaran dan pengaspalan. Beberapa bagian telah melakukannya tetapi belum begitu bagus sehingga berdampak pada korban kecelakaan hingga banyak nyawa rakyat telah rekrut atas kecelakaan tunggal.

 

3) Pengadaan 4G dari instansi komunikasi dan Informasi

4G merupakan layanan komunikasi tercepat yang disediakan dan sangat cocok di daerah – daerah sehingga pemerintah kabupaten Nduga seharus telah meluncurkan proyek telkomsel dengan basis 4G+. Hari ini kami hidup dalam dunia teknologi, maka apapun kondisinya akses sangat penting dan 4G harus dipasang sehingga segala informasi dan perkembangan daerah bisa diakses masyarakat luas. Tetapi hingga hari ini, penulis belum menemukan langkah pemerintah upaya pemasangan sistem 4G guna mempermudah layanan bagi pemerintah sendiri maupun masyarakkat luas

 

4) Perumahan Rakyat

Rumah bagi manusia adalah kebutuhan pokok dan mutlak. Penulis tidak memaksakan kehendak tetapi secara logika perumahan khusus bagi masyarakat kami yang pengungsi harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Kebijakan perumahan yang membebankan sumber dana pada APBD, lobi ke provinsi dan suntikan dana dari kementerian sosial menjadi penting dan sesungghunya saat ini pemerintah telah merumahkan masyarakat khususnya masyarakat kami yang status pengungsi.

 

b. Menetapkan Arah Kebijakan Berdasarkan Keinginan Rakyat

Perlu diketahui dan sadar bahwa seorang pemimpin itu dipilih oleh rakyat, maka ia adalah amanah rakyat yang mengamanatkan berdasarkan pilihan rakyat. Segala kebijakan yang hendak diwujudkan sebagai hasil dari saringan aspirasi rakyat. Ini peraktek negara demokrasi yang penting diwujudkan. Penulis menilai tidak ada pemimpin di Nduga yang memaknai hal ini sehigga konsepnya semaunya dia. Pemimpin perlu sadar bahwa partai politik dan pendukungnya tidak pernah menginginkan pemimpin otoriter dari partainya. Sistem parpol adalah menterjemahkan sistem demokrasi,  kedaulatan rakyat dan pelaksanaan amanah rakyat oleh pemimpin yang memperoleh kemenangan dari partainya itu berbasis aspiratif bukan otoritatif. Di Ndugama, pemimpin kami bercampuraduk dengan kebudayaan yang tidak menterjemahkan demokrasi tetapi menciptakan kelompok kumulan yang berpotensi ciptakan konflik horizontal.

Mulai hari ini, perlu sadari bahwa posisi yang diperolehnya bukan karena power dan kekuasaan dengan sistem kerajaan tetapi didapatkan atas amanah rakyat. Jangan main-main dengan kedaualatan yang diberikan rakyat untuk memimpin mereka. Hal ini salah satu krisis kepemimpinan yang ada depan mata kita dan penting evaluasi sehingga model seperti ini tidak boleh dan tidak diperbolehkan diatas bumi Ndugama.

 

3. Konsep Pembangunan Tanpa Substansi Hukum

 

Penulis belum memiliki data soal konsep dan arah kebijakan Kabupaten Nduga apakah sesuai dengan substansi dan kewenangan yang diamanahkan berdasarkan UU konstitusi, UU Otsus Papua, UU pemerintahan daerah, berdasarkan Visi dan Misi 5 tahunan atau berdasarkan politik baku tipu? Sebagai seorang aktivis dan pemerhati, penulis dapat melihat dari dampak yang timbul dalam sistem penyelenggaraan pemerintah kabupaten Nduga bahwa kebijakan dan realisasi yang dikonstruksikan pemda memiliki potensi kepentingan politik dan intervensi pihak luar yang tak dapat memberikan kemanfaatan hidup bagi rakyat Nduga sebagai subyek hukum. Pengkondisian upaya menantang aksi rakyat juga merajalelah di kalangan rakyat hingga merabat ke lembaga terhormat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga (DPRD). Penulis menilai, lembaga DPRD sebagai lembaga representatif rakyat telah diombrak-ambrik oleh pemerintah upaya menghindari tekanan politik dan mosi tidak percaya DPRD terhadap Bupati. Hal ini kunci utama meloloskan pemikiran kotor guna merusak tatanan dan sistem pelayanan terbaik dalam sebuah pemerintahan. Masyarakat akan mengikuti siapa ada diposisi mana dan ini potensi konfliknya sangat cepat sebab penguasa lokal akan mampu memakai kekuatan rakyat sebagai tembok pelindungnya disaat mengalami kebocoran penyalahgunaan kewenangan dalam kepemimpinan. Model seperti ini berhasil bubarnya negara somalia dan masyarakat menjadi kelompok milisi yang saling serang menyerang. Sama halnya dalam konteks pemerintah lokal, rakyat dengan segala alat tradisionalnya sebagai senjata untuk mempertahankan dan berlindung diri akan bisa saja terlahir.

 

4. Kasalahan Fatal Kepemimpinan Saat Ini

 

Tiga miliyar anggaran syukuran yang digunakan di Sentani Jayapura sebagai awal pembangunan tembok berduri yang membawah dampak buruk bagi Bupati yang penulis hormati. Sementara sumber anggaran senilai 3 M ini tidak jelas apakah bersumber dari APBD atau non APBD?. Kondsisi rakyat kita di kabupaten Nduga dapat diketahui bahwa mereka sedang kelaparan, ketakutan, tidak ada jaminan akan kebebasan beraktivitas, tidak ada akses yang bebas mencari nafkah dan rumahpun tidur  apa adanya bahkan mereka yang pengungsi sedang tidur bangun dalam tenda. Ini sangat memperihatinkan bagi kami tetapi pemerintah kurang memberikan perhatian serius.

Setelah anggaran dengan nilai besar itu digunanakan sekedar kesenangan sesaat tanpa kemanfaatan bagi rakyat, kesalahan selanjutnya pemerintah, DPRD dan masyarakat pecah belah lagi dengan proses pengangkatan wakil Bupati yang hingga hari ini belum beres urusannya. Kesalahan selanjutnya setelah itu tidak pernah ada di daerah untuk konsepkan arah kebijakan dan komitmen pelayanan pada sisah waktu kepemimpinan sebagai pemimpin nomor satu Ndugama. Beberapa persoalan yang lebih serius lagi adalah membawah orang dari istana dalam hal ini deputi V KSP yang ke Nduga bukannya secara transparan tetapi hanya menggunakan sebuah elikopter dan mendarat di hutan, ini menurut penulis kunjungan gelap pemimpin pusat dan seorang nomor 1 Nduga yang liar dan masyarakat sebagai pemilik kedaualatan merasa langkah pemerintah seperti ini sebagai suatu bentuk dan tindakan yang merusak keprcayaan mereka. Selanjutnya pemakaran distrik hingga berjumlah 42 distrik baru. Persoalan ini menjadi isu sentral di kalangan muda mudi asal Nduga apalagi tidak melalui mekanisme dan prosedur baku yang diatur secara hukum. Kesalahan berikutnya apa yang menjadi sebagai bagian dari hak pegawai baik di eksekutif maupun legislatif belum terselesaikan. Lebih ironisnya lagi pembagian DPA mengisi kertas kosong dan sampai detik ini belum ada realisasi anggaran sehingga penulis berikan catatan bahwa jika itu tak dilakukan segera, maka APBD kabupaten Nduga akan ditarik kembali ke kas pusat.

 

C. Rekomendasi

  1. Segera melaksanakan forkompinda dalam waktu dekat
  2. Segera mengutamakan kepentingan rakyat berdasarkan kebutuhan
  3. Segera merumahkan masyarakat sipil yang statusnya pengungsi
  4. Segera hentikan kepentingan politik, proyek pemekaran, dan proyek pusat yang tidak relevansi dengan kebutuhan daerah seperti pembangunan bandara dan lain yang tidak sesuai dengan aspirasi dan serapannya
  5. Segera memisahkan lembaga antara eksekutif dan legislatif dari interpensi pemerintah
  6. Mengutamakan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat agar memberikan dampak dan manfaat yang positif.

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait