Nduga: LBH Bali Mendampingi Massa Aksi, Mahasiswa Papua  Kena Pukulan

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

4 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Massa aksi kena pukulan. (Foto. Doc. AMP)

 

BALI, KABARMAPEGAA.com—Kasus Nduga belum juga ada titik terang penyelesaiannya. Pemimpin negara berlomba berdebat Politik merebut kursi nomor satu di negara ini. Masyarakat Sipil di Nduga masih mengusi. Melihat kondisi ini, Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Persatuan Rakyat dan Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali (AMP KK Bali) didampingi Lembaga Bantuan Hukum Bali (LBH Bali) melangsungkan unjuk rasa di seputaran Renon, Denpasar, Jumat (18/1).

 

Dalam aksi ini mereka menamakan  Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme, Nduga West Papua dengan tuntutan tuntutan utama diantaranya menolak operasi militer di Nduga dan segera tarik militer dari Nduga dan seluruh tanah Papua, serta berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua barat.

 

Seperti yang dikutip dari pernyataan sikap yang diterima media ini mereka (Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme, Nduga West Papua) dengan tegas mengatakan Militerisme adalah pelaku utama pelanggaran HAM di Nduga,  Papua Barat.

 

Baca: Pernyataan Sikap Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme, Nduga West Papua

 

Saat aksi berlangsung,  sebagaimana informasi yang dihimpun media ini, sesampainya di titik kumpul masa aksi tepatnya di Jln. Hayam, sekitar  Pukul  9 : 59 waktu setempat dan sebelum melanjutkan long marc menuju titik aksi Konsulat Amerika (Konjen AS) mereka dihadang oleh sedikitnya delapan ormas reaksioner sambil menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya.”

 

Dalam kejadian itu, Aparat (TNI/Polri) mencoba menghentikan perjalanan masa aksi menuju titik aksi konjen AS. Kemudian Ormas diduga telah melakukan pemukulan kepada massa aksi.

 

“Terimakasih kepada seluruh pelajar, mahasiswa Dan masyarakat papua serta kawan" solidaritas yg telah ambil bagian hari ini menjalankan aksi damai demi kemanusian untuk selamatkan sanak saudara yang sudah dan sedang merasakan penderitaan di hutan belantara (EMERGENCY) dan membutukan pertolongan sehingga kami turut ikut merasakan lalu menyuarakan djjalan dan semua aksi berjalan dengan baik seeta lancar itu sekali lagi Tuhan memperhitungkan keringat dan kontribusi Kita terimakasih wiwaoo wa wa,” Papar  Ane-Guane Lokbere di akun Fbnya beberapa jam yang lalu.

 

Namun aksi kemanusian di Bali, tulis Lokbere telah ditandai dengan kekerasan Polisi dan ormas reaksioner yang mengakibatkan satu rekan terkena tembakan gas. “Air mata dengan jarak yg sangat dekat 20 meter sehingga mengalami luka serious pada dagu (foto terlampir).”

“Saya bayangkan apa yang sudah dan sedang terjadi terhadap masyarakat dikampung halaman saya dinduga kalau dikota saja Aparat negara masih menggunakan kekerasan tidak manusiawi begini. Aew sio kampung halaman tinggal nama dan kenangan saja kapaee demi,” jelasnya singkat

 

Dalam aksi ini juga, ada pula beberapa masa aksi yang terkena pemukulan, tendangan, serta penembakan gas air mata.

 

“Ino Jikwa adalah salah satu korban pemukulan dari ormas dan kepolisian yang bertugas mengankan aksi yang dilakukan itu.  Ino terkena tembakan gas air mata di Pipi. Kemudian Sances Tabuni terkena pemukulan karet mati oleh polisi,  Natalis Bukega terkena pantulan peluru di bagian kaki, Yesaya Gobai terkena pemukulan oleh ormas menggunakan tongkat bendera di kepala, Lala Pagawak sesak nafas hingga pusing karena menghirup asap peluru, Joice urupdana sesak nafas serta beberapa massa aksi pusing kerena menghirup asap asap peluru gas air mata oleh polisi tersebut.”

 

Pemukulan serta tembakan gas air mata, sebagaimana yang dijelaskan oleh LBH di  akun FB YLBHI LBH Bali dibenarkan oleh  Lembaga Bantuan Hukum Bali (LBH Bali).

 

 “LBH Bali hari ini mendampingi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bali dalam aksi damai menyikapi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Nduga, West Papua yang semula direncanakan dilakukan di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di samping Plaza Renon.”

 

“ Tidak lama saat aksi berlangsung massa aksi mendapat tendangan, pukulan bahkan gas air mata oleh aparat Kepolisian sebelum menyentuh Konsulat Jenderal Amerika. Ormas Patriot Garda Nusantara juga turut terlibat membubarkan aksi ini. Sebelumnya Ormas Patriot Garda Nusantara juga pernah memaksa membubarkan AMP Bali pada aksi sebelumnya. YLBHI LBH Bali mengecam segala tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian kepada massa aksi AMP Bali. Salam Keadilan Untuk Semua!” jelas LBH Bali singkat.

 

Akhrinya massa aksi terpaksa pun mundur  sebelum sampai di titik kumpul dan dikabarkan masa aksi membacakan pernyataan sikap di pinggiran Jln. hayam Wuruk kurang lebih 100 kilo meter dari titik kumpul  Konsulat Jenderal Amerika Serikat di samping Plaza Renon.

 

Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme, Nduga West Papua dengan tuntut:

Pertama: Aparat Gabungan TNI/PORLI wajib Menjamin Hak hidup Masyarakat sipil Nduga-West Papua

Kedua, TNI/PORLI Hentikan lakukan pengejaran, pembunuhan dan penyerangan terhadap rakyat sipil Papua di Nduga;

Ketiga, Menuntut ULWP menyikapi perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di West Papua dan Khusus-nya di Nduga

Keempat, Berikan Akses bagi Jurnalis Indenpendent, Internasional dan Nasional di West Papua terlebih khususnya Nduga;

Kelima,  Tarik TNI/PORLI Organik maupun Non-Organisk dari Seluruh Tanah West papua Terutama di Nduga.

Keenam, PBB segerah membuat Tim Investigasi Indenpenden dalam menangani seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua dan Khususnya Nduga;

Ketuju, Rezim Jokowi/JK hentikan melakukan pembohongan Publik terkait kasus Nduga melalui media Mainstream.

Kedelapan, Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat West Papua

 

Menurut, Jubir Forum Persatuan Rakyat dan AMP, Natalis Bukega di sela-sela aksi tersebut mengatakan pihaknya menolak dengan tegas menolak operasi militer di Nduga dan meminta pemerintah segera menarik militer dari Nduga, PBB harus membuat tim investigasi untuk menganalisis, menginvestigasi terkait Nduga.

 

"Buka akses peliputan baik itu secara lokal, nasional maupun internasional untuk di Nduga, Papua, dengan tegas kami sampaikan, Jokowi dan JK jangan  membohongi publik terkait dengan kasus perjuangan tentara pembebasan nasional Papua Barat terakhir. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sebagai solusi demokratis agar di Papua tidak ada kekejaman, penindasan di atas tanahnya sendiri," tegasnya kepada beritabali.com, Jumat (18/1).

 

Pewarta: Manfred Kudiai

Baca Juga, Artikel Terkait