Nduga: TNI Hadir untuk Melidungi Rakyat, 34 Gereja Kingmi Tidak Merayakan Natal, Gubernur dan DPR Pilihan Rakyat

Cinque Terre
Manfred Kudiai

4 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Jenazah Mianus Lokbere ditemukan oleh masyarakat hanya sekitar 300 meter dari lapangan terbang Mbua - Dok. Jubi

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta Presiden Joko Widodo menarik pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga. Pernyataan tersebut diduga  melanggar konstitusi dan Undang-undang  yang berlaku dan hal itu terancam dicabut dari Posisi beliu sebagai Gubernur Papua. Menaggapi Penyataan Gubernur Papua,  Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi angkat bicara.

 

TNI hadir untuk melindungi rakyat

 

Kolenel Aidi kepada kabarmapegaa, Minggu (23/12) via WhatApp mengatakan TNI hadir untuk melindungi Rakyat dan bukan untuk membunuh.

 

“Menyikapi Seruan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yunus Wonda  (YW) serta para pimpinan Fraksi DPR Prvinsi Papua pada hari  Kamis (20/12/2018), kepada Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI-Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pasca terjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang Pahlawan Pembangunan Papua di Puncak Kabo Distrik Yigi Kab. Nduga pada tanggal 1-2 Desember lalu,” kata Aidi Kepada kabarmapegaa.com.

 

Kapendam XVII/Cenderawai Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan, saya sudah baca seruan tersebut yang diberitakan oleh beberapa media.

 

“Seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DRP serta pihak-pihak tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya sebaga pemimpin, pejabat dan wakil rakyat. Bahwa seorang Gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah. Gubernur berkewajiban menjamin segala program Nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional,” katanya

 

Tiga korban tewas di Nduga bukan anggota TPNPB

 

Namun, seperti yang dilansir Jubi, edisi Minggu, 23 Desember 2018 mengatakan Tiga korban tewas di Nduga bukan anggota TPNPB.

 

Tim evakuasi Pemerintah Kabupaten Nduga yang terdiri dari Wakil Bupati Nduga, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Nduga, Wakil Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, Anggota MRP, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di Bidang Kemanusiaan – HAM, Mahasiswa dan Tokoh Intelektual Suku Nduga menyatakan tiga korban tewas yang ditemukan di distrik Mbua bukan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

 

Baca: Tiga korban tewas di Nduga bukan anggota TPNPB.

 

 

Kehadiran TNI-Polri seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas Negara

 

Kehadiran TNI-Polri di Nduga Kata  Aidi termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas Negara  guna melindungi segenap Rakyat dan seluruh tumpah dara Indonesia kok Gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan Negara malah didukung dan dilindungi.

 

“Sampai sekarang masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah dimana rimbahnya. Bapak Gubernur, Ketua DPR, Para Ketua Fraksi-Fraksi DPR, Pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, Apakah Saudara-Saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang? Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah Gubernur dan DPR? Dimana hati nurani Saudara-Saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda?”  ujar Aidi dalam pernyataan tertulis.

 

Pernyataan Gubernur dan Beberapa DPRP Papua melanggar konstitusi dan Undang-Undang

 

Menurutnnya, sebagaimana yang tertuang dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Pasal 67.  Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: khususnya poin; a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan poin f. melaksanakan program strategis nasional.

 

Dengan demikian lanjut Aidi, bila Gubernur (LE) bersikap mendukung perjuangan Separatis Papua Merdeka dan menolak kebijakan program strategis Nasional maka LE telah melanggar UU Negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum.

 

Gubernur adalah ketua Forkopinda di daerah dimana anggotanya meliputi Pangdam, Kapolda Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan. Dengan posisinya LE seharusnya melaksanakan rapat Forkopinda untuk bersama-sama membahas tentang upaya menumpas gerakan separatis diwilayahnya. Bukan membuat satatemen yang seakan-akan mejadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum.

 

Kodam XVII/Cenderawasi tidak akan menarik pasukan dari Kab. Nduga

 

Kolonel Aidi menjelaskan, Kodam XVII/Cenderawasi tidak akan menarik pasukan dari Kab. Nduga. Selaku prajurit di lapangan hari Raya bukanlah alasan untuk ditarik dari penugasan, karena kami yakin Tuhanpun juga Maha Tahu akan kondisi itu. Sebagian besar Prajurit kami juga ummat Kristiani. Pangdam dan Kapolda juga hambah Tuhan. Kami Parjurit sudah terbiasa merayakan hari Raya di daerah penugasan, di gunung, di hutan, di tengah laut atau dimanapun kami ditugaskan. Dan tidak ada masalah dengan perayaan Natal di Mbua dan Yigi Kompleks, Rakyat dan aparat keamanan khususnya ummat Kristiani akan melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Tanggal 6 Desember yang lalu di Mbua dilaksanakan ibadah bersama antara Rakyat dan TNI di Gerja Mbua dipimpin oleh Pendeta Nataniel Tabuni (Koordinator Gereja se Kab. Nduga) dihadiri oleh Danrem 172/PWY Kolonel J. Binsar. P. Sianipar.

 

“Saya ingin menegaskan bahwa terjadinya tindakan kekerasan yang memakan korban dan mengakibatkan trauma terhadap rakyat di Nduga termasuk di daerah manapun di seluruh Indonesia bukan disebabkan karena hadirnya aparat keamanan TNI-Polri di daerah tersebut. Tetapi kekerasan itu terjadi karena adanya pelanggaran hukum, karena adanya gerombolan separatis yang mempersenjatai diri secara illegal, melakukan pembantaian secara keji terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. Ingat, mempersenjatai diri sendiri cara illegal itu sudah merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak pernah dibenarkan dari sudut pandang hukum manapun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau aparat keamanan yang diminta untuk meletakkan senjata, itu adalah kesalahan terbesar.”

 

Jadi menurut  Saya Gubernur dan Ketua DPR serta pihak manapun tidak sepantasnya meminta aparat keamanan TNI-Polri ditarik dari Nduga dimana didaerah tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat yang harus mendapatkan penindakan hukum. Justru apabila TNI-Polri tidak hadir padahal nyata-nyata di tempat tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat maka patut di sebut TNI-Polri atau Negara telah melakukan tindakan pembiaran.

 

“Seharusnya bila Gubernur dan Ketua DPR sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang bijak, beliau tidak harus meminta aparat keamanan TNI-Polri yang ditarik, tetapi para pelaku pembantaian itulah yang harus didesak untuk menyerahkan diri beserta senjatanya kepada pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.”

 

Bukankah gerombolan Separatis pimpinan Egianus Kogoya telah menyatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab telah melakukan pembantaian terhadap puluhan karyawan  PT. Isataka Karya? Kalau mereka memang bertanggung jawab harusnya jangan menjadi pengecut dan bersembunyi kemudian kemana-mana berkoar-koar seolah-olah mereka yang teraniaya sedangkan aparat keamanan dituduh sebagai penjahat kemanusiaan.

 

Kami TNI-Polri bukan datang untuk menakut-nakuti Rakyat apalagi membunuh Rakyat. Yang kami cari adalah mereka para pelaku pembantaian. Rakyat dan aparat TNI-Polri bisa merayakan natal bersama di daerah tersebut. Rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran TNI-Polri di Mbua dan Yigi Kompleks. Yang merasa terganggu adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membatai warga sipil yang tidak berdaya.

 

“Kepada para kelompok-kelompok berkepentingan, para pejabat birokrat, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, aktifis, pemerhati HAM dan lain-lain yang selalu berkomentar miring menyudutkan aparat TNI-Polri, seakan-akan tidak ada sesuatupun yang benar yang dilakukan oleh TNI-Polri, instrofeksilah diri Saudara, berhentilah mengatas namakan rakyat, seolah-olah Saudara adalah dewa pelindung dan penyelamat rakyat, karena belum tentu juga seberapa besar peranan Saudara untuk memihak kepada kepentingan Rakyat. Ketika rakyat sipil atau anggota TNI-Polri yang jadi korban oleh kebiadaban para KKSB, Saudara semua diam, bungkam seribu bahasa. Tetapi manakalah yang menjadi korban adalah pihak KKSB Saudara-saudara langsung bereaksi bagaikan cacing kepanasan. Ini semua indikator apa????,” tanya Aidi tegas

 

LE tidak pernah menengok warganya yang menderita di Asmat  dan Mbua

 

Kata Aidi, Saat Asmat dilanda musibah KLB campak dan gizi buruk, TNI adalah institusi pertama yang terjun langsung ke Asmat dengan mengerahkan segala sumber dayanya dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cend dan Panglima TNI, tapi kami tidak pernah tahu bantuan apa yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi dan wakil rakyat terhadap warga Asmat, bahkan mungkin satu kalioun Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur LE tidak pernah menengok warganya yang menderita di Asmat.

 

“Saat bencana Embun Beku melanda di Distrik Kuyawage Lannyjaya pada bulan Juli 2015, yang mengakibatkan ratusan masyarakat Kuyawage eksodus mengungsi ke Tiom, maka Dandim Jayawijaya dan Kapolres Lannyjaya beserta jajaranya yang paling pertama mendirikan tenda-tenda pengungsian, membangun dapur umum, menjemput para pengungsi sampai kepucuk-pucuk gunung, kondisi seperti itupun kami masih diganggu dengan tembakan oleh kelompok Separatis pimpinan Enden Wanimbo. Tapi kami tidak pernah mendengar bantuan apa yang diberikan Pemda Provinsi dan wakil Rakyat terhadap warga Kuyawage,” ungkapnya.

 

Saat Mbua dilanda penyakit dimana puluhan Bayi dilaporkan meninggal pada bulan Oktober-November  2015, kata Aidi, Kodim 1702/Jayawijaya adalah institusi pertama yang mengirim bahan makanan, lauk pauk, pakaian, selimut dan lain-lain ke Mbuah dan saat itu disambut oleh Pendeta Natalies Tabuni koordinator gereja se Kab. Nduga. Tapi kamipun tidak pernah mendengar bantuan apa yang telah diberikan oleh Pemda Provinsi dan Wakil Rakayat maupun Pemda Kabupaten Nduga terhadap rakyatnya di Mbua.

 

“Termasuk persoalan kemanusiaan lainnya yang melanda Papua selama ini, apakah itu wabah penyakit, bencana longsor, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, konflik sosial dan lain-lain, TNI selalu hadir sebagai garda terdepan untuk meringankan beban warga yang menderita.”

 

Kami TNI-Polri tidak butuh dipuji

 

Kami TNI-Polri tidak butuh dipuji dan disanjung terhadap apa yang telah kami lakukan untuk rakyat, karena memang itulah tugas dan kewajiban kami untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah dara kami.

 

“Betul, kami dilatih, dididik dan disiapkan untuk membunuh dan terbunuh, tapi kami para prajurit adalah orang-orang yang paling menghargai kehidupan, karena kami siap mempertaruhkan kehidupan kami sendiri untuk menjamin kehidupan rakyat kami dan kehidupan yang lebih besar,” katanya.

 

 Prajurit TNI dan Pribadi saya sangat hormat dan bangga kepada Walikota Jayapura

 

Sementara itu, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi memberikan hormat kepada Walikota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tommy Mano, M.M atas peryataan sikapnya.

 

“Selaku Prajurit TNI dan Pribadi saya sangat hormat dan bangga kepada Walikota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tommy Mano, M.M atas peryataan sikapnya yang tetap setia kepada NKRI dan menentang sistem yang tidak demokratis berlangsung di tanah Papua ini, yaitu sistem Noken. Bapak walikota telah mempresentasikan dirinya sebagai Negarawan sejati yang menempatkan kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan golongan, kelompok apalagi kepentingan Pribadi. Bapak walikota Jayapura peatut menjadi contoh dan panutan bagi setiap Kepala Daerah, setiap pemimpin termasuk setiap tokoh Bangsa di seluruh Wilayah NKRI,” jelasnya kepda media ini.

 

Di Nduga TNI/Polri  Jatuhkan Bom? Seperti yang dilansir media Australia?

 

Sementara itu, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi  mangatakan, Issue Konyol Bom Phosphor sebagai Propaganda KKSB di Nduga. “Jayapura, Sabtu 22 Desember 2018. Senjata Bom Phosphor atau nama kerennya sering di sebut WP (White Phosphorus) atau lebih keren lagi disebut Willy Pete. Tujuan utama penggunaan WP ini adalah utuk  pembakaran lokasi musuh atau pengahancuran daerah. Ini adalah senjata kimia pembunuh Massal.”

 

Baca: Exclusive: Chemical weapons dropped on Papua

 

Aidi menjelaskan, cara penggunaanya ditembakkan menggunakan Senjata Meriam Artileri Berat dari jarak puluhan  sampai ratusan kilo meter bahkan bisa antar pulau, atau dibawa oleh pesawat tempur jenis pengebom, tidak mungkin bisa diangkut menggunakan Hellycopter angkut apalagi hanya dibawa oleh Prajurit Infanteri.

 

“TNI tidak pernah dan tidak akan mau memiliki dan menggunakan senjata kimia pembunuh massal,  termasuk Bom Phosphor. Apalagi di Papua kami tdk memiliki senjata Artileri dan tidak memiliki pesawat tempur,” Katanya.

 

Kata Aidi, k arena sifatnya membunuh secara massal dan ditembakkan menggunakan senjata Meriam Artileri atau dengan pesawat tempur pengebom, maka tidak mungkin ditembakkan pada lokasi atau daerah yang ada pasukan kawan. Karena seluruh mahkluk hidup yang ada di area dampak bom pasti mati atau paling tidak luka berat dan cacat seumur hidup. Nyatanya pasukan TNI-Polri di Nduga sampai sekarang sehat- sehat saja tidak ada yang kena phosphor.

 

Bila benar TNI menggunakan Bom Phosphor maka paling tidak seluruh Kab. Nduga sudah habis terbakar

 

Alat Utama Sistem persenjataan Alutsista) TNI Yang ada di Papua hanya pesawat Helly Angkut jenis Bell, Bolco dan MI -17. Tidak ada peswat serbu apalagi pengebom. “Bila benar TNI menggunakan Bom Phosphor maka paling tidak seluruh Kab. Nduga sudah habis terbakar dan seluruh manusia dan hewan yang ada di sana sudah mati,” katannya

 

Anehnya orang-orang yang membuat berita propaganda adalah orang-orang konyol dan bodoh, yang tidak mempelajari terlebih dahulu karakteristik suatu senjata atau barang, yang penting bisa membuat berita bohong, menyesatkan atau menfitnah. Dan yang lebih konyol lagi adalah media yang mau memuat suatu berita murahan tampa di dasari oleh suatu data yang akurat.

 

Aidi Menilai, Demi untuk membuat berita bohong dan upaya Propaganda, KKSB menggunakan segala macam cara dan menampilkan data palsu yang sangat absrud tidak masuk logika. Propaganda murahan seperti ini sengaja terus digulirkan oleh KKSB, hingga pada akhirnya publik akan lupa bahwa KKSB telah membantai 28 orang sipil pahlawan pembangunan Papua, karena kita disibukkan dengan berita Hoax sebagai bentuk propaganda mereka.

 

Sebanyak 34 Gereja Kemah Injil (Kingmi) Klasis Nduga Sinode Papua Tidak Merayakan Natal

 

Pendeta Dr. Benny Giay melalui pesan tertulis kepada kabarmapegaa.com. Sabtu, (22/12). Sebanyak 34 Gereja Kemah Injil (Kingmi) Klasis Nduga Sinode Papua tidak merayakan Ibadah Natal karena masih trauma dan masih bersembunyi dihutan-hutan sampai hari ini.

 

Beliau Minta,  untuk menghormati masa Natal 2018, Presiden Indonesia, Joko Widodo, segerah Tarik militer dari  Nduga, karena keberaan mereka sejak 2 Desember sampai saat ini, Umat Kingmi dalam Trauma dan tidak bisa ke gereja untuk mengikuti ibadah perayakan Natal.

 

Baca: Nduga: 34 Gereja KINGMI Tidak Merayakan Natal

 

Gereja-gereja tersebut,  kosong dikarenakan seluruh jemaat  mengungsi ke hutan untuk mencari perlindungan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi), Pendeta Dr. Benny Giay. Melalui pesan tertulis kepada kabarmapegaa.com. Sabtu, (22/12).

 

Kenyataannya yang dibom adalah pemukiman masyarakat sipil yang mengungsi

 

Menurut dia, keadaan di Nduga yang korban adalah warga sipil kenyataannya yang dibom adalah pemukiman masyarakat sipil yang mengungsi dan bersembunyi di hutan. Hingga saat ini jumlah korban jiwa masih belum bisa dipastikan.

 

“Kami juga masih belum tahu secara pasti jumlah korban jiwa lain yang mati akibat: Kelaparan, Kedinginan,  dan sakit, selama mengungsi dan bersembunyi di hutan,”katanya.

 

Pernyataan Pdt. Beny Giyai, dibantah oleh Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi 

 

Terjadinya tindakan kekerasan yang mengakibatkan masyarakat ketakutan dan trauma bukan karena hadirnya Prajurit TNI-Polri. Tetapi karena adanya pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengangkat senjata secara Illegal. Mempersenjatai diri tampa hak adalah pelanggaran hukum berat. TNI hadir melaksanakan tugas Negara dalam rangka tindakan kemanusiaan dan penegakan hukum malah di larang, tapi yg melakukan pelanggaran hukum, mempersenjatai diri secara illegal, membantai Rakyat sipil tak berdosa justru dilindungi.

 

“Kami TNI-Polri bukan datang untuk menakut-nakuti Rakyat apalagi membunuh Rakyat. Yang kami cari adalah mereka para pelaku pembantaian. Rakyat dan aparat TNI-Polri bisa merayakan natal bersama di daerah tersebut. Rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran TNI-Polri di Mbua dan Yigi Kompleks. Yang merasa terganggu adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membatai warga sipil yang tidak berdaya,” katanya

 

Menurutnya, Kepada para kelompok-kelompok berkepentingan, para pejabat birokrat, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, aktifis, pemerhati HAM dan lain-lain yang selalu berkomentar miring menyudutkan aparat TNI-Polri, seakan-akan tidak ada sesuatupun yang benar yang dilakukan oleh TNI-Polri, instrofeksilah diri Saudara, berhentilah mengatas namakan rakyat, seolah-olah Saudara adalah dewa pelindung dan penyelamat rakyat, karena belum tentu juga seberapa besar peranan Saudara untuk memihak kepada kepentingan Rakyat. Ketika rakyat sipil atau anggota TNI-Polri yang jadi korban oleh “kebiadaban para KKSB, Saudara semua diam, bungkam seribu bahasa. Tetapi manakalah yang menjadi korban adalah pihak KKSB Saudara-saudara langsung bereaksi bagaikan cacing kepanasan. Ini semua indikator apa????” tulisnya singkat dalam wawancara yang dilakukan media ini.

 

 

Anggota DPR Papua dan Gubernur itu di pilih oleh rakyat

 

Sementara itu, beda tempat Presiden Mahasiswa Papua, (IPMA Papua) Yogyakarta, Aris Yeimo mengatakan Pernyataan Laurensius KAdepa: Anggota DPR Papua dan Gubernur itu di pilih oleh rakyat. Bukan jabatan penunjukan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri atau oleh Panglima TNI dan Kapolri. Tuntutan penarikan militer dari Nduga Papua adalah aspirasi murni rakyat.

 

Rakyat ingin merayakan Natal dengan aman. Rakyat tahu korban akan bertambah jika pihak militer masih ada. Sangat tidak mungkin kami mengabaikan aspirasi rakyat kita. Saya pikir pernyataan kami tidak menantang UUD 1945 atau aturan apapun yang berlaku.

 

Tuntutan penarikan militer adalah bagian dari upaya penyelamatan rakyat Nduga

 

Aris menjelaskan tuntutan penarikan militer adalah bagian dari upaya penyelamatan rakyat Nduga. Rakyat Nduga  adalah warga negara Indonesia yang harus kita selamatkan dari ancaman apapun entah dari kehadiran  TNI Polri maupun TPNPB. Tergantung Presiden atau Mendagri mau menuding kami telah melakukan pelanggaran serius dan diancam jabatan Gubernur dan Anggota DPR di cabut ya bagi saya silahkan.

 

“Seharusnya pemerintah pusat hormati Gubernur, DPRP dan MRP karena Papua satu provinsi di Indonesia ada dalam status Otonomi Khusus. Apa jadinya negara Indonesia di Papua kalau semua kebijakan dan permintaan pejabat daerah terus dipolitisir,” katanya mengakiri wawancara kepada media ini.

 

 Pernyataan DPRP Papua, Laurenzius Kadepa

 

Sela-sela itu, anggota DPRP Komisi A, Laurenzius Kadepa kepeda kabarmapega.com  minta supaya segera hentikan kekerasaan terhadap warga sipil di Nduga.

Dalam pernyataan singkatnya mengatakan, Pertama, Minta  kepada Presiden tarik pasukan dari Nduga.  Kedua, Kirim bantuan makanan dan team medis ke Nduga dan  ketiga,Bentuk tim investigasi independent.

 

Menurutnya, perluh diketahui oleh seluruh rakyat Papua bahwa ini  adalah pernyataan sikap bersama. Pernyataan resmi pemerintah provinsi Papua ( Gubernur, DPR Papua, MRP), Komnas HAM perwakilan Papua dll. Bukan pernyataan sepihak.

 

“Ingat. Masalah Nduga bukan bicara suku, Adat Lapago, Meepago, Saireri dan TABI. Atau oknum tertentu. Saya minta semua pihak dukung pemerintah Daerah dan jangan menyebarkan statemen2 provokatif kepada publik. Saatnya berfikir solusi,” jelasnya kepada kabarmapegaa.com.

 

Baca juga:

  1. Peristiwa Nduga: Gereja Kingmi Klasis Mimika Mengeluarkan Penyataan Sikap dan Surat Penolakan
  2. Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi  dari Dosen Anthropologi Uncen

 

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Pemerintahan

#Politik

#Gereja

Baca Juga, Artikel Terkait