Nihilnya Implementasi UU No.16 Tahun 2011 Di Papua, Kanwil Kemenkumham Dinilai Tutup Mata

Cinque Terre
Manfred Kudiai

3 Bulan yang lalu
NASIONAL & DUNIA

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Konsolidasi OBH Papua siang itu diakhiri dengan menentukan rencana kegiatan (mengundang Kanwil Kemenkumham Papua dan LBH Apik) selanjutnya dan ditutup dengan makan siang bersama. (Dok. LBH Papua)

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Nihilnya Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Papua: Kanwil Kemenkumham Papua Tutup Mata. Hal tersebut dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobai usai menggelar  Konsolidasi Organisasi Bantuan Hukum Papua dengan mengundang berbagai organisasi bantuan hukum dan lembaga advokasi yang bergerak diberbagai isu HAM yang berdomisili sekitar Jayapura, Sabtu, 22 Juni 2019.

 

Dalam konsolidasi tersebut Direktur PBH Cenderawasih dan Direktur LBH Papua Justice dan Peace menjadi pemantik untuk menjelaskan pengalaman mengadvokasi kasus mengunakan akses UU Bantuan Hukum. Sementara Direktur LBH Papua menjelaskan pengalaman advokasi tanpa mengakses UU Bantuan Hukum.

 

Dalam penjelasannya ada banyak hal yang disebutkan dimulai dari pengalaman PBH Cenderawasih dan LBH Papua Justice dan Peace memenuhi syarat-syarat untuk mendaftarkan diri di Kemenkumham sebagai OBH sehingga dapat mengakses dana bantuan hukum hingga menjelaskan kekuarangan-kekurangan yang dialami oleh keduannya dalam melakukan advokasi litigasi serta masih banyak pencari keadilan dan warga negara yang membutuhkan bantuan hukum yang belum mampu ditangani oleh keduannya baik karena jarak tempuh, anggaran dan SDM.

 

“Selain itu, ada beberapa Pengadilan yang belum maksimal mengimplementasikan MOU Bantuan hukum yang dilakukan oleh kedua OBH dengan Ketua Pengadilan,” kata Emanuel kepada kabarmapegaa.com, Senin (24/6) ketika dihubungi via telpon sellurer.

 

Sementara itu, LBH Papua menjelaskan bahwa jumlah kasus yang ditanggani sejak bulan januari 2019 hingga juni 2019 kurang lebih benrjumlah 150-an kasus, pengalaman advokasi litigasi antara LBH Papua dan paralegalnya di Pengadilan Negeri Jayapura, advokasi non litigasi melalui sosialisasi/penyuluhan hukum ditengah masyarat tempat paralegal berada.

 

“LBH Papua mempertanyakan alasan pemerintah tidak membuat Peraturan Daerah tentang bantuan Hukum sementara ada lembaga negara seperti Komnas HAM Perwakilan Papua yang dialokasi miliaran rupiah setiap tahunnya dari APBD Propinsi Papua namun faktanya tidak melakukan advokasi litigasi dan non litigasi seperti yang dilakukan LBH Papua, ALDP Papua, PAHAM Papua, PBH Cenderawasih, LBH Papua Justice dan Peace dan lain sebagainya,” jelasnya.

 

Direktur Kontras Papua yang turut hadir dalam konsolidasi itu menyoroti mekanisme hibah yang diberikan kepada beberapa lembaga dengan dasar kedekatan politik serta menjelaskan perkembangan draf Raperda tentang Bantuan hukum yang didorong LBH Apik dan kawan-kawan yang telah diterima oleh DPRP beberapa waktu lalu yang didalamnya terjadi perdebatan menyangkut mekanisme verifikasi.

 

Kemudian,  ditambahkan oleh staf Kontras yang menyoalakan staf dan paralegal dapat beracara di pengadilan mengingat jumlah advokat di Papua masih kurang.

 

Terlepas dari itu, salah satu staf dari Kiprah Papua yang konsen dibagian advokasi kebijakan juga mengharapkan dapat mengakses UU Bantuan hukum namun tidak dapat berbuat apa-apa mengingat yang dapat mengaksesnya hanya lembaga advokasi yang memliki program bantuan hukum.

 

“Salah satu perwakilan SPSI yang hadir dalam konsolidasi itu juga menceritakan pengalaman kerjasama secara praktis dalam penanganan kasus buruh yang dilakukan oleh LBH Papua dimana telah berkordinasi dengan SPSI dengan mengirimkan surat tembusan dimana menurutnya adalah salah satu bentuk kerjasama penanganan kasus yang baik dalam konteks implementasi bantuan hukum. Perwakilan dari Yadupa lebih menegaskan setelah pertemuan apa yang bisa kita lakukan sebagai tindaklanjutnya,” katanya.

 

Pada prinsipnya dalam diskusi, Emanuel Menjelaskan ada beberapa hal menjadi topik pembahasan yang dipersoalan berungkali terkait, seperti : pengaturan mekanisme verifikasi Dalam Raperda Tentang Bantuan Hukum diharapkan tidak ketat seperti yang tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, batas waktu untuk verifikasi selama 3 tahun dapat dipercepat menjadi 1 tahun karena banyak persoalan hukum dan HAM yang terjadi secara beruntutan di papua dan harapannya Raperda Bantuan Hukum dapat mengakomodasi semua lembaga advokasi yang bergerak diberbagai isu HAM di Papua.

 

Selanjutnya, LBH Papua mempertanyakan kinerja Kemenkumham Perwakilan Papua dalam mengembangkan program non litigasi melalui Petugas Penyuluh Kemenkumham, selama 6 bulan (januari 2019 – juni 2019) terakhir ini telah melakukan berapa kali kegiatan sosialisasi penyadaran hukum ?, kalau telah lakukan maka dikampung mana saja ?.

 

“Selain itu, kebijakan apa yang sudah Kemenkumham perwakilan papua berlakukan untuk menjawab pemenuhan hak atas keadilan dan bantuan hukum di papua mengingat dalam Propinsi Papua hanya 2 (dua) Lembaga Advokasi yang terverifikasi menjadi OBH yaitu PBH Cenderawasi dan LBH Papua Justice dan Peace karena program, bantuan hukum merupakan tugas Kementrian Hukum dan HAM melalui kantor perwakilan Hukum dan HAM Papua,” bebernya

 

Pada prinsipnya semua pihak yang hadir dalam konsolidasi OBH Papua sepakat dan mendukung pertemuan ini. Sembari menjawab beberapa pertanyaan beberapa lembaga advokasi yang hadir dalam pertemuan ini.

 

“LBH Papua menegaskan bahwa pertemuan ini bukan bertujuan untuk mendukung disahkannya Raperda Bantuan Hukum di Papua namun lebih dari itu mengingat persoalan kekosongan Regulasi Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Papua adalah salah satu masalah kecil sebab masalah besar lainnya adalah banyak masyarakat papua yang membutuhkan bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi namun belum menikmati hak bantuan hukum itu sebagai contoh dalam persidangan saja banyak Terdakwa yang didakwakan dengan pasal yang sangksinya diatas 5 tahun dimana KUHAP mewajibkan untuk didampingi oleh Advokat namun hakim dan jaksa penuntut umum tidak berusaha untuk menyediakan avokat dan melanjutkan persidangan pada tahapan pembuktian, nah fakta itu membuktikan bahwa sekelas Hakim dan Jaksa Penuntut Umum saja tidak memiliki komitmen untuk menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum apalagi masyarakat yang tidak pernah mendapatkan penyuluhan hukum dari Kanwilkemenkumham Perwakilan Papua pasti lebih tidak mengetahui apalagi memahami UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,” jelas Direktur LBP Papua.

 

Fakta itu, kata Emanuel Gobai, telah menunjukan bahwa pengabaian hak atas bantuan hukum di papua berada di titik parah sehingga LBH Papua memiliki misi membentuk Forum OBH Papua yang akan difungsikan untuk mengawasi dan mengimplementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara maksimal di seluruh papua meskipun Propinsi Papua dan Papua Barat belum memiliki Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

 

 

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait