NKRI Gagal Mengatasi Masalah Kemanusiaan di Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

10 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Korban penembakan oleh aparat TNI/Polri di lapangan Karel Gobai Enarotali, 8 Desember 2014 (IST-SP)

 

Oleh,  Pius Tenouye)*

 

Tugas dan tanggunjawab oleh Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari perspektiv tidak penanganan terhadap masalah-masalah kemanusiaan mulai dari dulu sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya.

 

Saya percaya dan yakin bahwa Negara ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan di Papua maupun daerah-daerah lain di Indonesia untuk selama-lamanya, lebih para orang-orang di ras malanesia Papua Barat secara regulasi yang ada, enta presiden siapapun mulai dari president Soekarno sebagai presiden pertama sampai dengan presiden

 

Jokowi Widodo maupun yang presiden selanjutnya, karena bukti menunjukan bahwa di Indonesia mempunyai banyak masalah- masalah kemanusian. Namun demikian,  masalah-masalah tersebut sampai detik ini tidak diselesaikan-selesaikan oleh pemerintah Indonesia dibawa pimpinan presiden Jokowo Widodo beserta jajaran-Nya. Contohnya, di Kab. Paniai, Papua yang menewaskan empat orang pelajar oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yakni, Simon Degei, Alpius You, Alpinus Gobai dan Yulianus Yeimo, serta 17 orang luka-luka pada 7 Desember 2014, sekitar pada pukul 20.00 WIT.

 

Selain itu, Biak berdara, 16 tahun lamanya, untuk wamena berdarah 13 tahun,  untuk UNCEN berdarah  18 tahun  untuk Wasior berdarah 7, untuk Nabire berdarah 5 tahun dan banyak yang saya belum tulis dalam artikel ini, itu semua dibunuholeh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI), sampai saat ini masih melakukan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat secara sistematis.

 

Masalah- masalah kemanusian pembunuhan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan  Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)  terhadap orang ras malanesia Papua Barat, seharusnya problem tersebut diselesaikan oleh Negara Indonesia itu sendiri, karena dunia mengetahui bahwa Negara Indonesia mempunyai banyak hukum membandingkan dengan Negara- Negara lain yang ada di dunia ini. Dalam artikel ini, penulis ingin mengajukan beberapa Pertanyaan  kepada pemerintah Indonesia dibawa pimpinan presiden Jokowi Widodo beserta jajaran- Ny. Adapun pertanyaan-pertanyaan saya dalam sebuah artikel ini adalah sebagai berikut:

 

Pertama,  kenapa Negara Indonesia mempunyai banyak hukum membandingkan dengan Negara-negara lain di dunia namum demikain, hukum tersebut dijadikan hukum politik? Contonhnya, masalah-masalah kemanusiaan di Papua sampai detik ini belum diselesaikan-selesaikan secara adil. Kalau Negara ini mempunyai banyak hukum, maka masalah-masalah pembunuhan terhadap ras malanesia Papua bisa menghandle secara legitimasi, tapi kenapa tidak mau mengatasi masalah-masalah tersebut?

 

Kedua, Mengapa Pak presiden Jokowi Widodo datang ke Papua terus- menerus, yang sifatnya pembangunan wisata atau menikmati kehindaan alam di Papua? Saya setuju Pak presiden Jokowi Dodo datang ke Papua dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan di Papua Barat, tapi koo fakta menunjukan bahwa  datang hanya menikmati atmosfer dari bumi Papua Barat itu sendiri. Kapan menyelesaikan masalah HAM di Papua ini, Pak?

 

Ketiga, Pak Presiden jokowi dodo, mengapa engkau sayang masyarakat Papua Barat, tapi ketika terjadi peristiwa pembunuhan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap orang Papua tidak mau menyelesaikan secara hukum yang berlaku?

 

Keempat, mengapa Pak Gubernur Propinsi Papua ( Lukas Enembe), dan Pak Wakil Gubernur Propinsi Papua ( Klemen Tinal) tidak mau mewujudkan janji-janji  kepada pemerintah Indonesia maupun rakyat Papua, yang sempat merilis di media sosial terhadap ketika terjadi masalah-masalah pembunuhan  kepada orang Papua, maka saya akan langsung melaporkan kepada pihak PBB? Saya bertanya demikan, bahwasan-Nya bukti pantauan rakyat Papua menunjukan bahwa Pak Gubernur propinsi  Papua ( Lukas Enembe) beserta jajaranya sampai detik ini tidak melaporkan kepada pihak PBB atas pembunuhan terhadap masyarakat di Papua oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara tidak prikemanusiaan dan prikeadilan.

 

Kelima, Mengapa Ikatan Bupati-Bupati Se-Pengunungan Tengah (IBBPT) tidak mau menghandle atas pembunuhan, kemanusian di Papua? Mengapa saya bertanya demikan? Karena visi dari Ikatan Bupati-Bupati Se-Pengunungan Tengah (IBBPT) menunjukan bahwa  mau mengatasi masalah- masalah kemanusian di Papua kalau suatu ketika terjadi peristiwa pembunuhan terhadap bangsa malanesia Papua Barat  oleh pemerinta Indonesia dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

 

Akhir kata, demikain aspirasi dari saya mengenai belum selesai-selesainya masalah-masalah kemanusiaan di Tanah Papua maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Saya tulis sebua artikel ini, karena saya rasa dibunuh seorang manusia, ciptaan Tuhan alam semesta seperti babi liar sehingga saya tulis sebuah artikel ini dengan singkat agar supaya melalu sebuah artikel singkat ini membawa sebuah perubahaan dalam penyelesaian masalah-masalah pembunuhan terhadap orang- orang Papua maupun orang-orang dari  wilayah lain di Indonesia. Ingat manusia itu berharga dimata Tuhan, sungguh.

 

Penulis adalah mahasiswa Papua - Denpasar, Kuliah di Bali)*

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait