OAP harus bangkit dengan potensi tambang

Cinque Terre
Alexander Gobai

2 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)
???????Keterangan  Foto : Anggota Dewan rakyat Papua (DPR) jalur Adat, John N.R Gobai sedang memberikan pernyataan kepada wartawan di Abepura, Jumat (15/6). (Foto: KM/A. Gobai)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Anggota Dewan Rakyat Papua (DPRP) jalur Adat, John N.R Gobai menyatakan, Orang Asli Papua (OAP) harus berani bangkit dan mengelolah tambang dengan sendiri, tanpa melibatkan pihak ketiga dan lainnya.

 

“OAP harus bangkit dengan potensi tambangnya,” katanya kepada kabarmapegaa.com di Abepura, Jumat (15/6).

 

Menurut Gobai, kaitan dengan visi  di atas, maka dalam kaitan dengan Pertambangan, diperlukan satu upaya sistematis dari Pemerintah untuk memberikan ruang kelola bagi Masyarakat.

 

“Pertama dengan Penetapan WPR. Kedua, dengan pengutamaan orang papua yang siap untuk memperoleh IUP agar dapat mengelola potensi alam daerahnya secara baik dan bertanggung jawab,” ujarnya.

 

Kata dia, pengelolaannya dapat dilakukan sendiri oleh orang papua atau juga dapat membuat kerjasama dengan pihak lain dengan kompensasi yang sangat saling menguntungkan apakah pembagian saham atau bagi hasil atau kompensasi lain yang menunjukan kedaulatan masyarakat adat.

 

Menurutnya, ruang kelola bagi pengusaha anak papua yang sudah mampu dan berpengalaman haruslah menjadi hal yang sangat khusus diperhatikan dalam memberikan ruang kelola.

 

“Mereka harus didahulukan untuk mendapatkan ruang untuk mengelola potensi tambang. Tetapi, mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus ijin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya,” ujarnya.

 

Banyaknya ijin kadang kala terjadi tumpang tindih wilayah, atau melakukan upaya penyerobotan. Juga adanya ijin yang diberikan di atas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat. Itu yang yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo.

 

“Maka, yang penting dilakukan adalah bertanya kepada rakyat apakah mereka kenal atau telah memberikan persetujuan kepada pemegang IUP ataukah hanya diketahui oleh pemerintah atau oknum pejabat di Dinas Pertambangan,” katanya.

 

Hal yang lain adalah dari aspek sosial apakah perusahaan ini memberikan manfaat kepada rakyat ataukah ijinnya hanya dipakai sebagai jaminan di Bank. Jika mengecewakan. Maka, wilayah itu dikembalikan kepada pemilik hak ulayat sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009.   Hala  lain juga adalah konsesi dan IUP ditinggalkan begitu lama tanpa ada kegiatan atau dijual kepada pihak lain tanpa sepengatahuan masyarakat adat.

 

“Itu sangat bertentangan dengan adat. Maka wilayah itu dikembalikan ke masyarakat Adat pemilik hak ulayat,” katanya.

 

Ia berharap, diperlukan adanya regulasi daerah berupa Perdasi terkait tambang di Papua yang isinya memberikan kesempatan.

 

“Pertama kepada pemilik tanah untuk mengurus ijin tambang dan membuat badan usaha bersama dengan investor agar posisi pemilik tanah sekaligus juga sebagai pemilik perusahaan,” harapanya.

 

Pewarta     : Alexander Gobai

#Budaya

#Lingkungan dan Hutan

Baca Juga, Artikel Terkait