OTSUS Hanya Orang Dungu Yang Pergi Mengemis Ke Indonesia

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

18 Hari yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Mesak Kadepa/Doc Pt

 

 

Oleh: Mesak Kedepa)*

 

“Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemerintah gagal mengimplementasikan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU OTSUS) Papua.”,Dr. Neles Tebay, (2009:hal.3).

 

1. Pendahuluan

Rakyat Papua dengan tegas menolak atas tuntutan Indonesia dan elit-elit tertentu dari Jakarta-Papua yang sedang membangun hubungan gelap dengan maksud memperpanjang Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) di kedua provinsi, Papua dan Papua Barat-(West Papua). Pada hakekatnya ditinjau dari implementasi Otsus selama dekade kedua yang sedang berjalan ini, rakyat Papua tidak menikmati dan merugikan hasil dari Otsus usang dan momentum kini rakyat Papua anggap Otsus pembawa malapetaka bagi kehidupan Orang Asli Papua kedepan.

 

Penulis mengamati dari hasil keputusan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua No. 21/2001 dan perubahan dalam UU Nomor 35/2008, akan berakhir pada 2021. Menjadi anehnya, Indonesia masih punya penawaran keras untuk memperpanjang status Otsus Jilid II hingga detik ini masih terus bombastik dan mempromosikan di seluruh nusantara, bahkan dunia. Tetapi dilihat dari suara hati dan  panggilan nurani Orang Asli Papua (OAP) sangat tidak mendukung karena tidak menguntungkan dengan Undang-undang Otsus usang. Dasar dari itu seluruh rakyat Papua Sorong-Merauke 99% sudah tolak dengan isu memperpanjang Otus Jilid II dan kembalikan ke Indonesia dengan maksud  tidak berlaku di bumi West Papua.

 

2. Undang-Undang OTSUS Jilid II Untuk Siapa?

 

Seluruh rakyat Papua telah memahami konteks dan konsep hakiki dari Otsus dengan latar belakang jahat dan kejam Indonesia sedang jual murahan kepada rakyat Papua, dan bikin diri bangsa adikuasa dengan gaya retorika yang tidak etis dan demokratis sedang mempromosikan Otsus di belahan dunia bahkan telah menyampaikan data manipulatif dalam forum-forum tertentu terutama sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa tahun yang lalu.

 

Hasil pengamatan dari Penulis, dengan rencana memperpanjang status Otsus Jilid II di Papua dan Papua Barat (West Papua) ada 4 (empat) alasan yang mendasar:

1.Telah kombinasi secara struktural feodalis dan kapitalis, NKRI, OTSUS, MRP, LMA, BUMN, KAAP, dan beberapa lembaga/yayasan yang telah didirikan Sorong-Merauke (West Papua) hanya untuk menewaskan nyawa dan memarjinalkan kehidupan rakyat Papua dari berbagai aspek;

 

2.Bangsa Indonesia masih nuntut dan memaksa keras memperpanjang status Otsus Jilid II, karena mengingat kepentingan Negara untuk menyampaikan bahasa rekayasa/manipulasi dalam sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meredam dan lenyapkan isu-isu yang sedang mendunia tuntutan bangsa Papua untuk kembalikan kedaulatan sendiri (Independent) bagi West Papua;

 

3.Jakarta menduga bahwa bangsa Papua bagian dari Indonesia pada kenyataannya bangsa Papua telah merdeka dan satu Negara yang mutlak/sah dengan atribut-atribut bangsa yang lengkap sejak 1 Desember 1961, dan kini secara damai bangsa Papua meminta pengakuan kepada bangsa Indonesia dan antek-antek bangsa agar kembalikan kedaulatan Negara Republik West Papua sendiri;

 

4.Kepentingan sinergi elit-elit dan provokator/agitator dari Jakarta-Papua dengan niat jahat untuk mengacaukan dan memusnahkan rakyat Papua dari diatas negeri mereka sendiri.

 

Seluruh Orang Asli Papua terutama figure-figur Papua yang sedang mengemis Otsus Jilid II ke Jakarta, dengan hati yang tulus dan terbuka mengenal, melihat, mencermati, dan merenungkan tekanan hati yang penuh berwibawa atas semua tragedy kekejaman sedang terjadi di tanah Papua. Semua masalah terjadi di West Papua kami akan selesaikan secara damai dan bermartabat, bukan diam-diam pergi  mengemis ke Jakarta demi jabatan pribadi, dalam buku Pastor, Dr.Neles Tebay juga telah menjabarkan “semua perbuatan terjadi di tanah Papua, kita akan selesaikan didasarkan atas dan dijiwai oleh prinsip-prinsip universalseperti cinta kasih (compassion), kebebasan ( freedom), keadilan (justice), dan kebenaran (truth) (Tebay,2009:Hal.25).

 

Merangkai dengan ini, seluruh rakyat Papua menyadari bahwa kami tidak hanya hidup dari Otsus belaka yang sementara Indonesia sedang ramai pasarkan di bumi West Papua. Untuk itu, setiap pejabat Papua, tokoh akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh Elsham, tokoh masyarakat, tokoh penguasa di Papua (stake holders), pembohong yang ada Papua, perampok yang ada di Papua, pembunuh yang ada di Papua, dan sarang atau kantor dengan latar belakang visi yang jahat telah dirikan diatas Pulau Papua, segera sadar dan berjuang untuk menemukan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Papua.

 

3. Otsus Hanya Membendung Perjuangan Papua Merdeka Secara Damai ?

 

Indonesia harus sadar dan simak baik. Hak dan kewajiban bagi rakyat Papua merdeka dan damai tetap terpatri di hati dan nurani orang Papua, Indonesia tidak akan berhasil dalam rencana menggagalkan dan membendung dengan bayaran murahan Undang-Undang Otsus yang tidak sistematis dan demokratis sedang terapkan terhadap rakyat Papua.

 

 Sekalipun semua kejahatan Indonesia berupaya untuk menyembunyikan tapi tidak dapat tersembunyi dan telah ditelanjangi dipublik, Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno memberikan kesimpulan dengan benar dan tepat atas tindakan Inonesia terhadap rakyat Papua: “…Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia….Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” “…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (2015 : 255, 257), dalam artikel Dr. Socaratez Sofyan Yoman, (12/07/2020). 

 

Sejauh ini, Indonesia masih terus berkoar-koar dalam informasi tidak kredibel dan manipulatif terkait dengan perkembangan West Papua dalam berbagai aspek, dan dirinya mengakui sebagai Negara hukum dan demokrasi dimata bangsa-bangsa lain yang memiliki kualiats hukum demokrasi yang tinggi dan terjaga, dengan tentu perlakuan ini sangat memalukan dari sudut pandang rakyat Papua.

 

4.Otsus Tombak Pembunuh Dan Peniksa Orang Papua

 

Berbagai program/proyek apapun yang sedang menawarkan dari Indonesia terhadap rakyat Papua tidak dapat dipercayai seluruh Orang Asli Papua yang ingin damai dan merdeka diatas negeri mereka sendiri, karena rakyat Papua sudah tidak sanggup bertahan hidup dengan Indonesia atas perlakuan jahat yang melakat pada Pemerintah Indonesia sudah ketahuan dan terlihat publik bagi rakyat Papua bahkan komunitas internasional telah terbongkar dan mengherankan.

 

Dengan jelas pandangan dari rakyat Papua terhadap Indonesia mempunyai niat jahat datang mendominasi West Papua dengan tawaran murahan dengan Otsus usang. Indonesia harus paham dan mengerti, rakyat Papua belum damai dan masih terus bertumbuh luka di batin, karena selama ini orang Papua anggap UU Otsus adalah tombak pemunuh dan perampok rakyat Papua. Merangkai dari pengalaman itu, perlakuan stigma keji dan kejam Indonesia tidak dapat berhenti dan tersembunyi dari dimata global. Dengan itu, Indonesia segara mengakui bangsa Papua sebagai satu bangsa yang merdeka sejak 1 Desember 1961 agar konflik antara Papua dan Indonesia selesai dan menemukan solusi.

 

Dasar dari semua penipuan dan peniksaan sedang terjadi di West Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menemukan 4 (empat) akar masalah di Papua barat dengan Indonesia datang menduduki West Papua: “(1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; (2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;  (3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; (4) Kegagalan pembangunan meliputi  pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua”, (Yoman, 2011: Hal.58).

 

Ditengah elit dengan elit pergi mengemis Otsus Jilid II, tragedi pembunuhan terjadi, pada tanggal 18 Juli 2020 Pemerintah Indonesia telah berhasil melalui Militer/Polri telah terbunuh (tembak mati) dua orang telah menewaskan nyawa dengan moncong senja Indonesia terhadap masyarakat sipil di Ndugama atas nama Elias Karunggu 40 tahun dan Seru Karunggu 20 tahun. Mereka adalah warga sipil murni (bukan TPN-OPM) ditembak dari medan perang.

 

Tragedi pembunuhan sadis dan perlakuan biadab ini tidak akan berakhir, sekalipun Indonesia menjalankan program berkategori apapun, karena Indonesia masih punya rencana jahat untuk menghabiskan rakyat Papua. kegagalan Otsus melihat dari regulasi Undang-Undang Otsus 2001 tentang perlindungan (protection), keberpihakan (affirmative), pemberdayaan (empowering), pengakuan hak-hak dasar orang asli Papua (recognition). Semua rancangan ini tidak pernah implementasikan di seluruh tanah Papua, karena dilihat dari kehidupan orang Papua dan perkembangan penerapan kerja yang tidak merata dan seimbang bahkan pembunuhan dan peniksaan masih terus digulingkan nyawa bagi orang Papua masih terus berlanjut.

 

5. Hanya Orang Bodoh Yang Terpaku Pada Otsus

 

Penulis dengan hati yang tulus dan elegan memberitahu dan menegaskan kepada mereka yang suka dukungan penuh terhadap Indonesia atas rencana memperpanjang Otsus Jilid II, dan bikin diri tuli, bisu, dan buta dengan kekejaman sadis yang Indonesia sedang terapkan terhadap rakyat Papua:

 

”Jika Kami punya iman, kapan berdasarkan kekuatan  iman membela kepada mereka yang tertindas dan terpinggir. Jika kami punya jiwa pendamai, kapan harapan Anda untuk menyuarakan dan memihak kepada mereka yang belum damai dan sedang tertirani. Jika kami punya kepandaian yang  tinggi dan wawasan luas, kapan memberikan kontribusi terbaik bagi mereka yang penjajah dan penjahat atas ketidaktahuan sedang dipermainkan kepada masyarakat pribumi yang tidak bersalah dan berdosa. Jika kami punya banyak pengalaman, kapan banyak pengalaman itu imbangi dengan pengalaman sejarah West Papua yang penuh manipulatif”

 

Kami ketahui bersama bahwa, kami adalah pemilik Negara Republik West Papua yang sah dan mutlak Nenek-moyang kami telah didirikan sejak 1 Desember 1961, kami harus bangkit dan berdiri diatas negeri kami West Papua untuk mengangkat bangsa dan negara kami untuk melawan dengan gaya akal sehat kapitalisme dan feodalisme telah kombinasi dengan Indonesia sedang mempermainkan dan merugikan rakyat Papua dari berbagai aspek. "Saya anggap masalahnya sangat kritis, tinggal soal waktu saja. Sengaja atau tidak, mau atau tidak mau kita akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua," kata Dr. Adnan Buyung Nasution. di LBH Jakarta, https://nasional.okezone.com/re Rabu (16/11/2011).

 

Ingat, seluruh orang Papua bukan saatnya untuk duduk maniso dibawah sayap Garuda Indonesia mati harga bagi orang Papua dan pergi mangemis Otsus, lembaga, proyek, dan program lain yang mengatongi dana darah orang Papua. Kami bisa melihat dan memahami atas tindakan Indonesia selama ini terapkan terhadap rakyat Papua dengan bermuka dua dan bargaya jahat sedang diintimidasi dan terror kepada rakyat Papua.

 

Orang pandai dan bijak Pastor Dr. Neles Tebay telah menilai perlakuan biadab Indonesia sedang terapkan di West Papua dibawah tekanan keamanan militer Indonesia (TNI/POLRI).” (1) masyarakat merasa tidak aman dan tidak dapat melakukan aktifitas dengan tenang karena operasi militer yang terjadi sejak lama. (2) Ada penambahan pasukan yang berlebihan di daerah pedalaman. (3) penempatan pos-pos militer di tengah perkampungan. (4) kehadiran aparat militer yang berlebihan dan penggunaan fasilitas militer di ruang publik menimbulkan terror terhadap penduduk, terutama Orang Asli Papua. (5) Papua sebagai daerah pembantaian dan daerah pembuangan.” (Tebay, 2014: hal.15). Kehidupan rakyat Papua tidak ada ruang bergerak dan bekerja dibawah tekanan militer Indonesia, tentu dengan perlakuan tidak kemanusiaan ini rakyat Papua tidak punya masa depan, jika Indonesia dan Papua tidak mencari solusi komprehensif secara bermartabat dan damai sesuai hukum yang berlaku dan dasar fakta sejarah yang ada dan telah tercacat.

 

6. Bukan Minta Otsus, Minta Pengakuan Kedaulatan Negara West Papua

 

“Kalau benar katakanlah benar, kalau salah katanlah salah, supaya kita tidak mendapat kutukan dan murka dari Tuhan.”. Dr. Socratez Sofyan Yoman, (2011:hal,i)

 

Dengan pasti tokoh-tokoh terhormat dari Indonesia dan Papua bahkan kami semua sudah tahu, bahwa bangsa Papua merupakan satu Negara yang sah dan mutlak telah diakui sejak 1 Desember 1961 dan hal itu tidak ada orang/negara yang berani untuk gugat/sangka dengan tujuan untuk cenderung diperbalikan bohong/gagalkan sejarah West Papua. Tentu jaman ini kami tidak bisa sembunyi tangan dan suka berbohong antara sesama kami sebagai orang-orang yang berjiwa netral dan adil.

 

Penulis ambil kata dari video yang berdurasi 3 menit,  penyampaian dari pejabat tertinggi bangsa Indonesia Retno Lestari Marsudi, S.H., LL.M. sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia” Jika problem pelanggaran HAM tidak selesai, seperti batu kerikil kita ini, jadi melangkah kedepan terus saja, jadi ini harus ada solusi masalah pelanggaran HAM, jadi teman-teman sebagian di Papua ngah sabar dengan solusi domestik, dibawa ini ranah internasional, dulu kita ngomongin soal pelanggaran HAM, itu isu domestik sebagai GBK, OPM tapi hari ini sebagai fenomena global dan dimana-dimana orang bicara itu di Pacifik, Eropa, Afrika, Amerika, Kanada jadi kami teman-teman di Kemenlu benar-benar kewalahan”.

 

Penulis harus memberikan cacatan atas penuturan Retno, jika Indonesia benar-benar kewalahan membendung dengan gaya diplomasi West Papua di arena internasional dan Indonesia sudah memalukan dan ditelanjangi di forum-forum intenasional, maka solusinya dengan damai Indonesia segera mengakui kedaulatan West Papua satu Negara yang sah dan mutlak sejak 1 Desember 1961 telah dirikan dari nenek moyang kami West Papua, seperti Indonesia juga telah dirikan satu nagara dari nenek moyang kalian Indonesia.

 

Sejarah kemedekaan bangsa Papua  tidak perlu diperdebatkan karena sejarah sudah tercacat dan sampai kapanpun sejarah terus nuntut, “pada tahun 1952, pemerintah Belanda mengakui penentuan nasib sendiri bangsa Papua sebagai suatu hak dalam kaitannya dengan Pasal 73 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mulai menyiapkan bangsa Papua untuk kemerdekaan.” (Yoman, 2011: hal.39). Setelah itu terjadi protes kepentingan ekonomi dan politik  di wilayah Pacifik (West Papua), disitulah secara tidak wajar dan bohong dalam manipulasi data memutuskan menyelenggarakan Pendapat Penentuan Rakyat (Pepera) yang tidak adil dan illegal.

 

 Pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB Dr. Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia): “bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua” (Sumber: Summarey of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA, Extracts given to author by Anthony Bamain). Indonesia harus buka hati yang murni dan membangun pikiran jernih untuk melihat semua persoalan di West Papua. Ingat, kami bukan saatnya untuk menewaskan nyawa atas kepentingan nasional Indonesia tapi seharusnya kami sepakat untuk membanguan hubungan bilateral yang baik dan damai untuk menciptakan Negara tetangga yang kredibel dan kongruen antara Negara Republik Indonesi dan Negara Republik West Papua.

 

7. Penutup dan Kesimpulan

 

Dengan jelas kami semua ketahui bahwa, yang pergi mengemis Otsus Jilid II ke Indonesia bukan suara hati dan panggilan nurani dari rakyat Papua, tapi yang pergi mengemis adalah mereka yang pro dengan Indonesia dan selama ini menjual rakyat Papua Sorong-Merauke, dan mereka kategorikan sebagai provokator dan agitator yang sedang bermain layar belakang dengan bertopeng suka mengacaukan dan menghancurkan kehidupan rakyat Papua.

 

Tidak ada gunanya Indonesia sedang mempromosikan dengan tawaran murahan memperpanjang Otsus Jilid II, karena rakyat Papua telah kuburkan status Undang-Undang Otonomi Khusus Papua No. 21/2001 dan perubahan dalam UU Nomor 35/2008, akan berakhir pada 2021. Dengan pernyataan amanat yurisdiksi Indonesi yang berlaku itu, rakyat Papua dengan tegas menolak atas rencana jahat memperpanjang Jilid II. Indonesia jangan jual murahan dengan amanat metafora hukum Otsus Jilid II kepada orang Papua, karena bagi rakyat Papua akar Otsus sudah gagal dan telah kuburkan dari bumi Papua.

 

Sekalipun Indonesia cenderung menawarkan Otsus dengan paksa kepada rakyat Papua dan suka bernegosasi gelap dengan elit-elit bermuka dua dari Papua. Sampai kapapun pokok pikiran dan isi hati seluruh rakyat Papua mereka tidak minta Otsus yang berlatar belakang keji dan kejam, tapi mereka minta dengan dorongan isi hati yang damai dan bermartabat untuk pengakuan kedaulatan West Papua hak dan kewajiban bangsa Papua yang telah merdeka sejak 1 Desember 1961 dikembalikan.

 

Target Doa adalah Senjata:

Penulis adalah:  Mesak Kadepa adalah Mahasiswa Papua, Pemerhati Rakyat Kelas Bawah dan Tertindas, Aktivis Kemanusiaan Muda,  dan Hidup Terlantar Menjalan 12 Tahun.

 

 

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait