Otsus Untuk Siapa, Perlu Tuntaskan! 

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

29 Hari yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Keterangan Foto: Yunus Eki Gobai

Oleh: Yunus Eki Gobai


Masalah Otonomi Khusus (Otsus) sangatlah sentral dan dominan. Sebelum dan sesudah pembaca menyelesaikan artikel ini, anda perlu bertanya. Apakah UU 21 tahun 2001 Tentang Otsus Papua sudah gagal? Mungkinkah Otsus di perbaiki dalam impelemenetasi sehingga harapan Orang Asli papua untuk memperboleh keadilan, kedamaian dan perbaikan kesejahatran hidupnya bisa terwujud? Pertanyan-pertanyan ini harus diajukan tetapi sekaligus membutuhkan studi dan diskusi panjang untuk menjawabnya.


Banyak sudut pandangan bisa diajukan untuk menjawab pertanyaan diatas. Dalam kaitan dengan itu, saya ingin memperkenalkan satu sudut pandangan yang belum bisa dicerikan di kalangan Orang Asli papua ataupun oleh para pengamat Papua.


Pada awalnya UU 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dibuat oleh intelektual dan aktivis LSM terbaik Papua, didukung oleh anggota DPR RI dari Papua, dengan sponsor dari Gubernur Papua Jaap Solossa dengan dukungan penuh Presiden Abduurahrnan Wahid waktu itu, Isinya mengakomodasi sebagian besar tuntutan Orang Asli Papua, minus kemerdekan. Kelemahan utamanya, proses politik dan pembuatannya tidak melibatkan secara langsung masyarakat Papua terutama elemen OPM, PDP, dan kelompok pro kemerdekan lainnya. Lebih parah lagi, elemen nasionalis paling kanan indonesia juga mengangap bahwa aspirasi mereka tidak diakomodasi di dalam UU Otsus Papua dan menganggap UU tersebut menyimpang agenda tersembunyi separatis. 


Akibat dari catat proses tersebut, kedua pihak, kalangan nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia sama-sama berkepentingan untuk tidak menyukseskan UU Otsus tersebut. Nasionalisme Indonesia lebih suka membuat pemekaran Provinsi dan kabupaten dengan alasan untuk melemahkan pengaruh separatis yang berbasis Papua, sedangkan pihak pro merdeka memiliki argumen untuk terus mengatahkan bahwa otsus gagal dan tuntutan kemerdekan tetap masuk akal jadi tanpa bersepakat dan tanpa dinyatakan secara terbuka-keduanya lebih mengharpakan UU otsus gagal dijalangkan. Makanya, logis pula jika UU Otsus atau tidak jalangkan karena memang tidak ada satu pun kekuatan politik yang berkonflik merasa terikat atau merasa memilikinya.


Nasib UU 21/ 2001 hampir sama dengan UU 18/ 2001 hampir sama dengan UU 18/2001 tentang otsus Aceh yaitu sama-sama gagal dijalankan akibat krisis legitimasi. Konflik papua membutuhkan suatu perundingan, apapun namanya, dialog ataupun musyawarah. Yang terpenting isu kunci pertantangan antara Jakarta dan Papua dibicarakan suasana dalam MoU Helsink. Kalau sudah ada MoU baru, pemimpin Jakarta dan Papua dapat bersepakat membuat UU baru yang memperbaruhi UU 21/2001 atau revisi UU tersebut.


Di dalam UU baru tersebut akan termuat semua kesepakatan yang sudah di hasilkan. Secara nyata, Papua memerlukan UU baru semacam UU 11/2006. Dengan dasar pemikiran ini, dialog memiliki urgensi yang tinggi untuk penyelesaian konflik Papua. Tanpa dialog yang melibatkan pihak-pihak utama yang berkonflik, revisi sepihak UU 21/2001 oleh pemerintah atau kalangan akademisi tidak akan berarti karena kelemahan yang sama akan di alamai oleh UU Otsus Papua yang baru nanti, yakin tidak ada legitimasi. Tanpa dialog ini masyarakat Papua dan pihak Jakarta akan tetap terbelah dan terkendala dalam membangun masa depan bersama yang lebih baik seperti di aceh pada hari ini.

 

Penulis adalah anak asli suku Mee yang membidangi Komisi HAM & Komsos di Paroki Kristus Sang Gembala Wedaumao

#Budaya

#MRP

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait