Papua Dalam Bingkai NKRI,  IPDN Kampus Papua Gelar  Seminar Nasional

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Foto bersama usai seminar nasional, Rabu (14/11) di  Aula  IPDN Buper,  Jayapura Papua. (Yudas Amoye Nawipa/KM)

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Papua,  gelar  Seminar Nasional dengan thema "Papua Dalam Bingkai NKRI" Ditinjau dari Perspektif Politik  Pemerintahan. Rabu (14/11) di  Aula  IPDN Buper,  Jayapura Papua. Kegiatan ini resmi  dibuka oleh Direktur IPDN Kampus Papua, David E. Mayor, S.Sos, MBA.

 

Seminar Nasional kali ini dibawakan oleh empat orang narasumber yakni,  PLT Rektor IPDN, Bupati Kabupaten Sarmi, Dekan Fakultas Politik dan Pemerintaan IPDN dan Dekan Fisip Uncen, diikuti puluhan mahasiswa IPDN ,perwakilan Universitas Cendrawasih (Uncen) dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).

 

“Bila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada serta sejarah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,  Pamong Praja adalah anak didik yang sedang didik  secara khusus untuk melayani masyarakat serta  menjaga Keutuhan bangsa dan negara  sesuai dengan bidang Keahliannya sebagai generalis  yang  mampu mengkoordinasikan cabang-cabang Pemerintahan,” kata Direktur IPDN Kampus Papua, David E. Mayor, S.Sos, MBA di depan peserta seminar.

 

Sementara itu, Bupati Sarmi, Drs. E Fanataba, MM dalam seminarnya   menjelaskan tentang fungsi pemerintahan  dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik.  "Lebih baik mengemudikan dari pada mendayung,  langka menjadi pasti Back To Basic kembali kepada roda kemudi dan mari kembali kepada budaya Papua, sebab musim pancaroba yang dasyat samudra mengelola langit hitam pekat, semua elemen sama pekat menggulung cakrawala tidak terbatas,” terangnya.

 

Lanjut, pada era Otonomi Khusus  (Otsus) di Papua,  Pamong Praja perlu disiapkan  dengan metode pengajaran yang lebih banyak studi kasus untuk lebih mempercepat penerapan Otsus yang terbaik dengan Integritas yang tinggi dan berpihak kepada masyarakat.

 

Kemudian Dekan Fisip Uncen, Septinus Saa, S.sos., M.Si  menjelaskan kinerja pemerintah daerah harus ada metode penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesional, dan akuntabel guna menciptakan  kesejahteraan masyarakat  Papua yang kokoh dalam bingkai NKRI.

 

“Kepemerintahan yang menghormati Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan, kepemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi dan Kepemerintahan yang mengakomodasikan control sosial masyarakat,’  paparnya.

 

Sesaat usai kegiatan,  Efon Tabuni , Mahasiswa  USTJ  ini meminta kepada pemerintah  agar  bekerja secara professional. “Pemerintah harus menjalankan kinerja  kemajuan yang baik  dalam mengambil kebijakan teradap masyarakat di Papua, kinerja terhadap masyarakat yang  secara baik,  professional dalam melayani  supaya menjawab kerinduan masnyarakatnya,” ujarnya mengakhiri. [Yudas Amoye Nawipa/KM]

 

Editor : Manfred Kudiai

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait