Papua Tanah Sagu, Pejabat Papua harus mencontoh Bupati  Mappi

Cinque Terre
Manfred Kudiai

28 Hari yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Bupati Mappi, Yohanes Kristonimus Agawemu. (Jubi.Co.Id/Ist)

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com-- Bupati Mappi, Yohanes Kristonimus Agawemu dengan tegas menolak perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mappi. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Mappi kepada cepos, Sabtu (19/5). Menanggapi pernyaatan Bupati Mappi, Peneliti Noken Ekologi Papua, Titus Pekei mengatakan seluruh pejabat daerah Papua harus belajar dari beliau.

 

"Tanah Papua tanah sagu, Bupati Mappi tolak kelapa sawit menjadi contoh bagi pejabat Papua," jelas Titus kepada kabarmapegaa.com via telpon sellurel, Selasa (21/5/2019).


Peneliti Noken Ekologi Papua berpendapat, pulau tanah Papua memiliki habitat Sagu Papua, bukan habitat Sawit Papua.Tunas Sawit yang masuk tanah Papua pun manusia Papua tidak pahamnya, entah dari mana di kirim datangnya, adalah bentuk kejahatan ekologis lewat badan usaha perusahan akan  merusak ratusan hektar hutan hujan tropis alami di tanah Papua. "Seperti contohnya perusakan hutan hujan tropis Arso, Jayapura Demta, Taja, Lereh, Nabire, Timika dan daerah lainnya."


Kata Titus, tindakan pejabat daerah yang tidak cerdas dalam menjaga hutan hujan tropis khas Papua. "Ketika pejabat kepala daerah tertentu keluarkan izin usaha sawit,  saat itulah merestui untuk merubah habitat asli ekologis alam tanah Papua.  Tindakan Bupati Mappi, tolak perkebunan kelapa sawit adalah tindakan cerdas," katanya.


Jadi, dirinya minta supaya semua pihak mesti pahami bahwa pulau tanah Papua tidak pernah tumbuh atau memiliki habitat sawit tetapi habitat sagu, sebagai makanan pokok orang asli Papua lawan lupa, "Papua bukan pulau Sawit tapi pulau Sagu" jelasnya. 


"Semua pihak mesti pahami dengan pendekatan ekologis. Tanpa paham buta politik ekonomi bisnis global yang tidak pernah hargai dan pahami secara baik dan benar tetapi masuk merusak tanpa hargai keutuhan ekologis Papuani. Pendekatan desakan kebijakan ekonomi global tentu meniadakan kekhasan lokal secara brutal lewat memasukan habitat baru (kelapa sawit) dalam habitat asli (Sawit)."

 

Lanjutnya, Pejabat daerah mesti tampil diri penuh keberpihakannya tanpa pimpin diri untuk masa bodoh lalu memasukan berbagai badan usaha perusak ekologis daerah yang hendak memimpinnya. "

 

"Untuk masyarakat adat tanah Papua mesti kawal jaga tanah adat tanpa tergiur jual tanah adat sebagai mamamu kepada orang lain. Stop Jual Tanah Adat."

 

MK/KM
 

#Pemerintahan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait