Pasionisme Dibalik Misteri 1 Desember

Cinque Terre
Yunus Eki Gobai

1 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Kontributor
Foto:Eki Gobai/Dok

 

 

Oleh, Eki Gobai*)

Artikel, KABARMAPEGAA.com--Setiap menjelang 1 Desember selalu muncul perasaan takut dan was-was pada warga masyarakat Papua. Sementara aparat keamanan: TNI dan POLRI, serta intel dari berbagai kesatuan bersiaga penuh mengantisipasi aneka kemungkinan yang akan terjadi. Situasi ini sudah berlangsung selama 60 tahun, tepatnya sejak proklamasi pembentukan Negara Papua Barat, pada 1 Desember 1961.

 

Pada saat proklamasi itu, rakyat Papua sepakat menyatakan kemerdekaannya. Eksistensi sebagai sebuah negara dikonkretkan melalui adanya simbol negara: bendera Bintag Kejora, Lagu Kebangsaan Tanahku Papua dan Lambang Negara Burung Mambruk. Namun, suasana itu tidak berlangsung lama, karena adanya invasi terbuka dari Negara Republik Indonesia, melalui Dekrit Trikora, yang dikumandangkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961.

 

Sejak saat itu sampai sekarang Papua terus berkecamuk. Hampir tidak ada hari tanpa kekerasan di tanah Papua. Setiap hari kita mendengar ada rakyat sipil yang mati terbunuh; demikian halnya aparat keamanan tidak jarang menjadi korban pembantaian oleh pihak yang sampai saat ini belum teridentifikasi.

 

Di hampir seluruh pelosok tanah Papua, ingatan akan peristiwa bersejarah: “Proklamasi Kemerdekaan Papua 1 Desember 1961” tetap bergema. Pada saat yang sama, rakyat Papua juga mengenang saat sanak famili, orang tua dan anggota keluarga yang dibantai dan dibunuh secara kejam oleh pasukan Indonesia sejak invasi militer ke tanah Papua sampai saat ini.

 

Penderitaan! Itulah yang dialami oleh rakyat Papua selama diintegrasikan dengan Indonesia. Selama 60 tahun rakyat Papua menderita karena: 1) orang tua mereka dibunuh dan diperkosa; 2) kekayaan alam dirampok; 3) hak-hak mereka sebagai pemilik sah atas tanah Papua diabaikan oleh penguasa.

 

Pengalaman penderitaan melahirkan perjuangan untuk membebaskan diri dari jerat kekuasaan penjajah yang bernama Indonesia. Pada titik ini, konflik hampir tidak bisa dihindari. Indonesia selalu mengklaim bahwa Papua adalah bagian utuh NKRI, tetapi dalam prakteknya, tanah Papua tidak lebih dari daerah jajahan. Dan pengalaman dijajah ini dialami oleh rakyat Papua, maka tidak heran, setiap hari mereka minta segera melepaskan diri dari Indonesia.

 

Pada era keterbukaan informasi ini, Indonesia tidak dapat lagi menyembunyikan apa pun tentang sejarah tanah Papua. Rakyat Papua sudah mengetahui sejarahnya. Dan mereka minta pengakuan dari Indonesia tentang kemerdekaannya yang telah diproklamirkan pada 1 Desember 1961.

 

Apa sikap Indonesia? Menanggapi tuntutan akan pengakuan kemerdekaan Papua, sejak masa reformasi Indonesia mau membuka diri. Indonesia memberikan UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Belakangan muncul lagi UP4B. Dan yang sedang tenar sekarang adalah ide Gubernur Lukas Enembe, tentang pembahasan draft rancangan undang-undang pemerintahan Papua (otsus plus) dan Otsus Jilid dua. 

 

Bukan itu saja, di bidang pertahanan dan keamanan pemerintah Indonesia membangun pusat-pusat militer seperti pendirian komando resort militer (Korem), komando distrik militer (Kodim) di beberapa daerah yang dianggap rawan terjadi pemberontakan. Kepolisian pun tidak tinggal diam dengan membangun kantor kepolisian resort (Polres) di sejumlah daerah yang baru dimekarkan. Dan tidak kalah pula memugar markas brigade mobil (Brimob) di Kotaraja dan selurh Tanah Papua.

 

Reaksi Indonesia atas tuntutan rakyat Papua untuk segera memperoleh kembali kemerdekaannya, seyogianya kurang relevan. Dalam menanggapi permintaan rakyat Papua, Indonesia menunjukkan dua hal, pertama memberikan ruang terbatas bagi rakyat Papua untuk membangun tanahnya, yang dijamin melalui UU otsus Papua, dan kedua melipatgandakan kekuatan militer di atas tanah Papua.

 

Ada otsus Papua, tetapi tidak dilaksanakan secara konsekuensi. Otsus diredusir hanya sebatas mendatangkan uang dari Jakarta. Lalu uang otsus diproyekkan untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk menjaga keamanan.

 

Sikap dan tindakan pembatasan terhadap pengungakapan jati rakyat Papua tetapi dilarang keras. Lebih parah lagi, ketika rakyat hendak menyampaikan aspirasi kepada wakil-wakilnya di MRP atau DPRP selalu dilarang. Kalau rakyat berkumpul,maka akan dibubarkan secara paksa. Sikap represif aparat keamanan (POLRI-TNI) terhadap rakyat Papua masih berlanjut. Ruang-ruang demokrasi tertutup rapat.

 

Sampai saat ini, rakyat Papua masih memiliki ingatan yang segar tentang kemerdekaannya dan tentang penderitaan selama diintegrasikan dengan Indonesia. Kedua ingatan ini akan selalu membakar semangat jiwa raga rakyat Papua untuk berjuang meraih kemerdekaannya. Indonesia melalui pasukan elitnya bisa membunuh rakyat Papua, tetapi tidak bisa memadamkan kedua ingatan tersebut.

 

Sejarah dunia membuktikan bahwa kekuatan militer tidak pernah menang dalam mempertahankan keutuhan kedaulatan suatu negara. Indonesia pernah mengalaminya, saat berhadapan dengan Timor Leste dan Aceh. Demikian halnya, ketika pasukan militer dikerahkan untuk mempertahankan Papua, maka pada saat yang sama pintu menuju lepasnya Papua dari Indonesia semakin terbuka lebar. Dunia internasional akan mengarahkan pandangannya ke tanah Papua. Dan tidak mustahil, sejarah kelam militer Indonesia seperti yang terjadi di Timor Leste akan terulang kembali.

 

Apa yang perlu dilakukan Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini tidak mudah. Perlu dikaji lebih dalam: “mengapa rakyat Papua bersikukuh mau mendapatkan kembali kemerdekaannya sebagai negara berdaulat?” Untuk mendapatkan jawabannya, Indonesia harus terbuka terhadap aneka kemungkinan, termasuk dialog antara pihak Jakarta dan Papua. Dan upaya dialog terbukti secara signifikan mampu menjembatani persoalan di Aceh. Mengapa di Papua pemerintah Jakarta belum berminat melakukan dialog?

 

Apa yang perlu dilakukan rakyat Papua? Tidak dapat dimungkiri bahwa gerakan perjuangan melawan ketidakadilan Indonesia di Papua dilakukan oleh berbagai faksi. Ada faksi yang menuntut refrendum. Ada faksi yang menuntut dialog. Ada pula faksi yang menuntut otonomi plus. Ada faksi yang menuntut Pengakuan Anggota keempat faksi ini adalah orang-orang asli Papua. Karenanya, perlu ada komunikasi intensif untuk menyepakati opsi yang hendak diperjuangkan.

 

Rakyat Papua yang sudah terlanjur terpecah-belah oleh politik devide et impera melalui pemekaran daerah harus bersatu. Rakyat Papua harus menyatukan komitmen dan bersama seluruh warga masyarakat yang mendiami tanah ini memperjuangkan keadilan dan kebenaran sejarah Papua. Dan di atas semua ini, harus dicamkan bahwa perjuangan untuk memulihkan kembali martabat bangsa Papua adalah perjuangan kemanusiaan, yang jauh melampaui suku, ras dan agama.

 

Setelah 60 tahun ada bersama Indonesia, ternyata pengalaman ketidakadilan mendominasi rakyat Papua. Dan ini pula yang menjadi cikal bakal lahirnya perjuangan untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada 1 Desember 1961. Situasi ini masih berlanjut sampai saat ini dan akan tetap berlanjut sampai rakyat Papua merasakan keadilan di atas tanahnya.

 

Semoga Indonesia dan Papua segera menemukan jalan penyelesaiannya, agar tidak ada lagi korban berjatuhan di atas tanah ini. Dan semoga karenanya, tanggal 1 Desember tidak lagi menjadi momok bagi rakyat Papua dan aparat keamanan.

 

Penulis adalah anak Asli Suku Mee Paniai yang tinggal dipinggiran Bibir Danau Wissel Meren, Paniai. Kamis 1 Desember 2021

#Budaya

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait