Paslon HK Tidak Penuhi Syarat, SK KPU RI Agar Ditindaklanjuti

Cinque Terre
Alexander Gobai

2 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)
Keterangan Foto : Perwakilan Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai dan Ketua Forum Mahasiswa Kabupaten Dogiyai sedang memegang Surat Keputusan (SK) KPU RI dengan nomor 582/PL.03.2-SD/06/KPU/VI/2018. (Foto: KM/A. Gobai)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Setelah melalui proses yang berbelit di Pelaksana Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Panitia  Pengawas Pemilihan (Panwaslu)  Kabupaten Paniai. Maka, Proses Pilkada itu telah sampai pada penetapan satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Paniai, yaitu Meki Nawipa-Oktopianus Gobai oleh KPU setempat. Penetapan itu kembali diperkuat oleh Surat Keputusan (SK) KPU RI dengan nomor 582/PL.03.2-SD/06/KPU/VI/2018 yang intinya mempertegas kembali keputusan KPU Kabupaten Paniai.

 

Dengan melihat dinamika itu, Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai dan Mahasiswa Meepago menyambut baik keputusan KPU RI yang mempertegas calon Bupati Kabupaten Paniai atas Dr. Hengky Kayame, SH,MH tidak memenuhi syarat. Karena terbukti dalam salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  Makasar dengan adanya fakta hukum sebagai berikut: (a). Pada tanggal 18 Januari 2018 terdapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas nama Arianto Halim kepada termohon atas nama Hengky Kayame, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar.

 

(b). Pada tanggal 8 Februari 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar telah memberikan PKPU sementara selama 45 hari kepada pemohon. (c). pada tanggal 26 Maret 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar menerbitkan Putusan Nomor : 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Makasar yang amarnya antara lain berbunyi: (1).  PKPU sementara Hengky Kayame selaku termohon PKPU/Debitur PKPU berahir. (2). Hengky Kayame  selaku termohon PKPU/Debitur PKPU Pailit dengan segala akibat hukumnya.

 

“Atas dasar  itu, kami meminta KPU Provinsi Papua  dan KPU RI agar terselenggarannya Pilkada Kabupaten Paniai bisa berjalan sesuai dengan tahapan dan bisa sukses. Karena kami menilia ada indikasi oknum KPU Provinsi Papua berusaha membatalkan putusan KPU RI,” Kata Sekretaris Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai, Antonius Jawame dalam jumpa pers di Abepura, Sabtu (16/6).

 

Menurutnya, Keputusan KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 7 Juni 2018 di Kantor KPU  Madi, Kabupaten Pania, Ibu Kota Enarotali adalah sah dan mutlak. Sehingga, keputusan  itu, harus diterima oleh Paslon yang lain, salah satu Paslon  nomor urut satu, Dr. Hengky Kayame- yang hingga  kini sedang berupaya agar kembali menjadi salah satu calon  Bupati/waki bupati  Kabupaten Paniai tahun 2018.

 

“Upaya yang sedang dilakukan untuk menetepakan Paslon nomor satu itu, sudah tidak bisa. Apalagi menggugat dengan melibatkan Panwas Kabupaten Paniai, justru lebih  fatal dan melanggar hukum. Semestinya Panwas adalah sebagai lembaga independen yang berdiri sebagai wasit mengawasi jalannya Pilkada. Bukan terlibat pada salah satu Paslon. Itu sudah salah,” ujarnya.

 

Kata dia, dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Paniai sangat mempengaruhi Masyarakt awam yang belum tahu apa-apa. Dilakukan itu justru mempengaruhi dan menciptakan konflik  horizontal dalam tatanan kehidupan masyarakat Paniai.

 

“Sayangi masyarakat awam, yang inginkan Pilkada di Kabupaten Paniai bisa berjalan dengan aman dan damai. Tidak boleh mengambil langkah yang tidak profesional. Menjaga nilai-nilai kebersamaan dan terus terpupuk di Kabupaten Paniai. Dan jangan juga melahirkan hal baru yang ujung-ujungnya membuat konflik terhadap masyarakat,” katanya.

 

Menurutnya, Keputusan KPU RI adalah sah dan resmi. Maka, diharapkan untuk ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua dan  KPU Kabupaten Paniai.  Dan  bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat berdasarkan  hasil KPU RI.

 

“SK yang dikeluarkan KPU RI adalah final. Tidak ada lagi menggugat dan bersengketa. Harus hargai dan menerima dengan senang hati. Dan mendukung jalannya tahapan Porses Pilkada yang tinggal 11 lagi,” katanya.

 

Ia berharap kepada tim-tim yang ada di belakang Paslon nomor urut satu, agar menerima dan harus memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat  Kabupaten Paniai. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan memberikan pemahaman Pilkada yang baik guna mendukung terlaksana Pilkada di Kabupaten Paniai yang tinggal H 11.

 

“Saya berharap, kita menjaga nama  baik  Kabupaten Paniai. Jangan sampai  dikemudian Kabupaten  Pania mendapat raport merah dalam pesta demokrasi oleh Pusat,” harapanya.

 

Sementara, Ketua Forum Mahasiswa Kabupaten Dogiyai, Hengky Mote menyatakan, Pilkada Kabupaten Pania jangan terjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat, hanya karena  adanya kepentingan politik oleh salah satu Paslon.

 

“Putusann KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 7 Juni 2018 lalu adalah mulak dan final. Apagi dikuatkan lagi  dengan SK KPU RI,” ujarnya.

 

Ia berharap, SK KPU RI agar ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua dan  KPU Kabupaten Paniai.

 

Perwakilan Mahasiswa Kabupaten Paniai, Otniel Kobepa berharap, KPU Provinsi  Papua dan KPU Kabupaten Paniai agar segera melaksanakan petunjuk atau putusan KPU RI. Dan  Pilkada  Kabupaten Paniai bisa berjalan sesuai denga  tahapan dan sukses.

 

Pewarta         : Alexander Gobai

#Budaya

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait