PC SPKEP SPSI Bergandeng LBH Papua: Gugat Nasib 8.300 Buruh PTFI di PTUN Jayapura

Cinque Terre
Redaksi KM

18 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Karyawan Mogok Kerja PT Freeport Indonesia. Foto:Ist

 

TIMIKA, KABARMAPEGAA.com- Pengurus PC SPEKEP SPSI Kabupaten Mimika didampingi Lembaga Bantuhan Hukum (LBH) Papua sebagai kuasa hukum melaksankan gugatan terkait Nasip 8.300 buruh PT Freeport Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, Aser Koyamee Gobai, kepada wartawan Kabarmapegaa Kamis (25/6/2020) di black caffe Timika Papua.

Dijelaskan, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 nasib 8.300 Buruh Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia diabaikan oleh PT. Freeport Indonesia maupun Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi Papua sehingga berdampak buruk bagi pemenuhan hak-hak buruh Mogok Kerja PT.Frepoort Indonesia. Fakta pengabaian PT.Freeport Indonesia dan Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan terhadap nasib buruh Mogok Kerja PT. Freeport Indonesi terlihat melalui fakta PT. Freeport Indonesia tidak menjalankan Nota Pemeriksaan I yang diterbitkan oleh Pengawasan Dinas Keteragakerjaan Kabupaten Mimika.

"selanjutnya mengingat PT. Freeport Indonesia tidak menjalankan Nota Pemeriksaan I sementara itu Pengawasan Dinas Keteragakerjaan Kabupaten Mimika tidak mengeluarkan Nota Pemeriksaan II sesuai dengan waktu yang ditentukan pada pasal 31, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan,"ujarnya

Dengan demikian, kata Aser, pengurus buruh Mogok Kerja PT. Freport Indonesia mewakili 8.300 buruh PT. Freport Indonesia menggugat Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia atas Nasib 8.300 buruh mogok kerja PT Freeport Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuara (*)

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait