PC SPKEP SPSI Kab Mimika: PTFI jangan manfaatkan kelompok, ikuti himbauan Pemerintah, ILO dan WHO

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

7 Bulan yang lalu
NASIONAL & DUNIA

Tentang Penulis
Ketua Pimpinan Cabang (PC) Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP PSI) Mimika, Aser Koyame Gobai. (Foto: Doc. KM)

 

TIMIKA, KABARMAPEGAA.com--Ketua Pimpinan Cabang (PC) Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP PSI) Mimika, Aser Koyame Gobai menegaskan kepada Manajemen PT Freeport Indonesia jangan kelompok tertentu dimanfaatkan karyawan tujuh suku untuk melakukan demo Karyawan Tujuh Suku di Freeport, demo minta Bus Khusus dimasa Pandemi Covid-19 ini.

 

"Mereka adalah anggota serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang sudah ada bermitra dengan Perusahaan. Sehubungan dengan status darurat corona yang diumumkan Pemerintah, anjuaran untuk Bekerja Dirumah, tidak berkumpul dan menjaga jarak sosial hingga jarak fisik sebagai upaya mengatasi penyebaran virus Covid-19, dikalangan Pekerja dan Keluarga PT Freeport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor Kabupaten Mimika Provinsi Papua," ujar Aser koyame Gobai, dalam pres relase yang diterima Kabar Mapegaa, Minggu, (12/04)

 

Dijelaskan, sementara buruh juga terancam dari perang TNI/Polri dan TPNPB yang terus berlangsung. Berjalan itu gencatan senjata sementara hadapi penyebaran Covid-19. Namun Freeport tetap melaksanakan operasi penambangan.

 

"Diminta kepada Manajemen dan serikat Pekerja/Buruh mengutamakan Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan, agar tidak satu anggota yang dikorbankan dan dapat menpedomani anjuran Pemerintah dan himbauan WHO dan ILO di dunia melanda gencangan penyebaran Virus Pandemi Covid-19. Untuk mengatur karyawan Freeport banyak aspek hak yang melekat atau terkait dengan serikat pekerja/Serikat buruh," tegasnya

 

Lanjutnya, untuk menjaga hak hidup, hak terhadap keamanan dan integritas fisik, hak untuk bergerak, hak untuk berpendapat dan berekspresi, perlindungan bangunan dan properti milik Perusahaan hak untuk berunding, dan hak untuk cuti menjalankan kegiatan serikat. Textbook ini sangat mapan dan ideal jangan hanya dijadikan diatas kertas.

 

Menurutnya menjelaskan, serikat pekerja atau Serikat Buruh PT Freeport Indonesia adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun diluar Perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja Freeport Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan kelas buruh dan dan keluarganya. ( pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 21 tahun 2000) menjalankan dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan organisasi yang ada ditangan anggota itu sendiri.

 

"Sampai hari ini PT Freeport Indonesia, masih beroperasi menggeruk Tambang, Emas, Perak, di Tembagapura disaat 32.542 karyawan (buruh) Freeport sedang terancam dari penyebaran Virus Corona (C19). Tidak dikendalihkan oleh pihak lain diluar organisasi. dengan maksud politik tertentu dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokratis, bertanggung jawab dalam kesungguhan mencapai tujuan hubungan industrial yang harmonis dan melaksanakan hak dan kewajiban serikat pekerja/Serikat Buruh Freeport indonesia, bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat adat suku dan Negara.

 

Selain itu, kata dia, rakyat Indonesia juga menunggu kehadiran negara dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-di sektor perburuhan, ratusan ribu buruh harian mengalami kesulitan ekonomi karena penurunan atau hilangnya pendapatan seiring kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19.

 

"Sementara itu puluhan ribu kaum Pekerja/buruh mengalami PHK didunia, termasuk di Freeport Indonesia juga akan terjadi kalau kondisi kondisi tertentu. dirumahkan tanpa menerima upah, terlambat menerima upah, dan dipotong upahnya. Pemerintah dan DPR RI harus membuat kebijakan yang dapat menjamin Pekerja/buruh dari tindakan PHK sepihak dan pelanggaran perburuhan lainnya. Kementerian Ketenagakerjaan harus meningkatkan pengawasan selama krisis Covid-19 ini terjadi,"pungkasnya

 

Ia menambahkan, kami Pimpinan Cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, juga mendesak Pemerintah dan DPR RI mengubah kebijakan politik keuangan negara agar memprioritaskan sektor kesehatan sebagai langkah penanganan Covid-19 dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat terutama pangan.

 

Dimasa darurat kesehatan Pemerintah dan DPR RI harus memiliki fokus penanganan pandemi, seperti memastikan ketersediaan rumah sakit dan perlengkapan fasilitas kesehatan termasuk APD, perlindungan terhadap tenaga medis dan yang tak kalah penting adalah memberikan jaminan perlindungan kehidupan warga negara akibat timbulnya wabah pandemi.

 

"Semua kebijakan keuangan negara saat ini harus ditujukan kepada rakyat bukan korporasi besar yang selama ini sudah menikmati beragam insentif dan subsidi dari negara. Indonesia tidak perlu membuang uang negara untuk sesuatu yang mubazir seperti pemindahan ibu kota baru. Jangan sampai ada segelintir pihak yang memanfaatkan krisis Covid-19 ini untuk meraup keuntungan dari uang negara.”

 

"Freeport Rumah kita tempat penumpuhan hidup banyak orang, Hidupkan Solidaritasmu, hilangkan semua kepentingan tertentu. Bersama Selamatkan Nasib Buruh Penambang Freeport dari ancaman pandemi Covid-19 dan PHK sepihak," bebernya

 

Kata Gobai, manajemen Freeport dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh menghormati nilai nilai kemanusiaan.

 

“Manajemen PTFI  harus menjamin hak hidup karyawan dan keluarganya yang terancam di Kabupaten Mimika, akibat operasi antara TNI-PORLI dan TPNPB masyarakat Tembagapura 5 Kampung yang di evakuasi pindahan ke Timika dan korban pandemi Covid-19 Keluarga Besar serikat Pekerja/Serikat Buruh Freeport, Mimika, Papua dan Indonesia," harapnya.

 

 

Pewarta: 09/PO/KM

Editor: Manfred Kudiai/KM

#Pandemi Covid-19

#PT. Freeport Indonesia

Baca Juga, Artikel Terkait